PEMERINTAH Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, terus menenangkan para pengawai non-ASN di lingkungan pemerintahan menyusul rencana penghapusan tenaga honorer pada 2023. Pemkab Cianjur meyakini kebijakan yang digulirkan tersebut tentu akan dibarengi dengan solusinya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur, Cecep S Alamsyah, menuturkan rencana penghapusan tenaga honorer hanya sebuah istilah. Artinya, pemerintah pusat sudah mengkaji efek yang akan ditimbulkan dari kebijakan tersebut.
"Penghapusannya mungkin dalam tanda petik. Saya menduga penghapusan itu hanya istilah saja. Kami juga yakin pusat sudah memikirkan solusi bagi kawan-kawan honorer," terang Cecep, Kamis (9/6).
Cecep tak memungkiri keberadaan tenaga honorer di lingkungan Pemkab Cianjur masih sangat dibutuhkan. Karena itu, lanjutnya, Pemkab Cianjur memikirkan juga nasib para tenaga honorer seandainya rencana tersebut jadi diterapkan.
"Kami di Pemkab Cianjur dan tentunya sesuai arahan-arahan dari pusat, ada solusi alternatif untuk pemecahan efek dari kebijakan ini. Opsi-opsinya kita menunggu petunjuk dari pemerintah pusat," ungkapnya.
Cecep mengimbau para tenaga honorer di Pemkab Cianjur tak usah khawatir ataupun resah menyikapi rencana tersebut. Pemkab Cianjur, tegas Cecep, akan membantu memikirkan formulasi mencari solusinya. "Mereka (honorer) masih diperlukan," tuturnya.
Masih dibutuhkannya para tenaga honorer, kata Cecep, tak terlepas tidak seimbangnya jumlah pegawai ASN yang pensiun dengan kuota formasi pengangkatan. Di Kabupaten Cianjur, ujar Cecep, setiap tahun rata-rata terdapat 500 orang pegawai yang masuk masa pensiun.
"Kalaupun ada formasi penerimaan pegawai, kuotanya paling 100 orang. Jadi tidak sebanding," imbuhnya.
Secara data, Cecep tak mengantongi jumlah pasti tenaga honorer yang ada di lingkungan Pemkab Cianjur. Pasalnya, domain data jumlah honorer berada di masing-masing perangkat daerah. "Data persisnya saya tidak tahu," pungkasnya. (OL-15)
