Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
Polisi siap mengamankan demontrasi dari Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia di depan Gedung DPR RI Jakarta Pusat pagi ini. Ribuan personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi penyampaian pendapat itu.
"Dalam rangka pengamanan aksi penyampaian pendapat dari Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia, kami melibatkan 1.394 personel gabungan," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro dalam keterangannya, hari ini.
Susatyo mengatakan personel gabungan tersebut terdiri atas Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait. Mereka ditempatkan di sejumlah titik sekitar Gedung DPR RI.
Selain itu, pengamanan juga dilakukan untuk mencegah massa aksi masuk ke komplek Senayan. Polisi juga menyiagakan pengalihan arus lalu lintas yang bersifat situasional. Susatyo mengatakan rekayasa lalu lintas diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi di lapangan.
Susatyo mengingatkan kepada seluruh personel yang terlibat pengamanan selalu bertindak persuasif, tidak memprovokasi dan terprovokasi. Kemudian, mengedepankan negosiasi, pelayanan yang humanis, serta menjaga keamanan dan keselamatan.
"Personel yang terlibat pengamanan tidak ada yang membawa senjata dan tetap menghargai massa aksi yang akan menyampaikan pendapatnya," tekan dia.
Di samping itu, Susatyo mengimbau kepada para koordinator lapangan (korlap) dan orator untuk melakukan orasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa. Para demonstran diminta berunjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum.
"Hormati dan hargai pengguna jalan yang lain yang akan melintas sekitaran Gedung DPR RI," pungkasnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, unjuk rasa dimulai pukul 08.00 pagi ini WIB di depan Gd. DPR/MPR RIJl. Gatot Subroto Jakarta Pusat. Diperkirakan ada lebih kurang 13 ribu orang yang akan berorasi. Mereka mendesak hak para tenaga honorer R2 dan R3 menjadi PPPK penuh waktu dan menolak menjadi PPPK paruh waktu. (Yon/P-2)
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Panitia Kerja (Panja) Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Onshore Processing Facility (OPF) Saka Indonesia Pangkah Limited (PGN SAKA) di Gresik.
DPR minta pemerintah prioritaskan pencegahan dan mitigasi bencana untuk kurangi kerugian ekonomi yang terus berulang di Indonesia.
Satgas Saber Pangan harus bekerja maksimal mencegah kecurangan harga pangan yang merugikan masyarakat.
Indra merupakan tersangka dalam kasus ini. Di sisi lain, eks Sekjen DPR itu sedang mengajukan praperadilan.
Pimpinan Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, kembali mengangkat isu rendahnya tingkat kesejahteraan guru, terutama guru honorer.
Status kepegawaian yang diperoleh pegawai SPPG sejatinya merupakan titik ideal bagi para pekerja di Indonesia dan seharusnya menjadi contoh dalam sistem ketenagakerjaan
Pelantikan pengangkatan guru dan tenaga pendidikan tersebut akan dilaksanakan secara serempak pada Jumat (12/12).
Hetifah menekankan jika status honorer akan dihapus, tidak boleh dimaknai sebagai penghapusan hak.
Selain penambahan insentif, pemerintah juga menyiapkan program pengembangan kompetensi yang lebih terstruktur untuk para guru.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, menilai kesejahteraan guru, khususnya guru honorer, masih perlu menjadi perhatian serius karena mereka berada di garda terdepan dalam proses pendidikan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved