Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
PEMERINTAH resmi mengeluarkan edaran khusus tentang penghapusan tenaga honorer. Ketentuan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Bernomor B/185/M.SM.02.03/2022 yang diteken Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo pada 31 Mei 2022 yang lalu. Dalam surat tersebut, penghapusan tenaga honorer akan dilakukan pada 28 November 2023 mendatang.
Menanggapi surat edaran tersebut, Sekretaris Forum Honorer Indonesia Kota Pematangsiantar, Nato Simanjuntak meminta pemerintah untuk benar-benar menuntaskan persoalan Eks Honorer Kategori II (HK-II) yang tersisa terutama tenaga teknis dan administrasi. Mereka harus juga ikut diangkat jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebelum 2023.
"Seperti rekan kami dari guru dan kesehatan, karena sudah teruji sampai saat ini masih bekerja sebagai honorer dan usia kami banyak usia kritis tetapi belum ada diberi penghargaan oleh pemerintah. Padahal janji pemerintah bersama DPR saat rapat dengar pendapat Menpan Yuddi Chrisnandi saat itu tahun 2016 yang lalu akan menuntaskan HK II dengan seadil-adilnya," kata Nato Simanjuntak kepada Media Indonesia, Selasa (7/6).
Nato juga berharap kepada Pemerintah agar lebih memperhatikan nasib para eks HK-II yang tersisa untuk diangkat menjadi PPPK seperti tenaga honorer yang lain seperti guru, kesehatan, dan penyuluh.
"Berikan kami formasi PPPK untuk administrasi dan juga teknis yang diperkirakan jumlah eks Honorer K-II kota Pematangsiantar berkisar 25 orang lagi masih bertahan bekerja sebagai honorer di masing OPD. Banyak yang sudah lama mundur menjadi honorer karena gaji tak sebanding dengan biaya hidup sekarang dan juga ada yang sakit dan tutup usia," pinta Nato.
Selain itu dia mendesak agar Pemerintah harus lebih memperhatikan juga nasib para teman honorer karena jika dihapus atau ditiadakan lagi. "Jangan seperti kata pepatah habis manisnya, sepah dibuang. Sudah dipakai tenaga honorernya untuk membantu pekerjaan Pemerintah dengan upah semurah-murahnya, lalu dipecat dibiarkan pergi tanpa ada keadilan bagi kelangsungan hidup para pekerja Honorer di kantor Pemerintahan," tandasnya.
Dan kepada Pemerintah Kota Pematangsiantar melalui Plt Wali Kota Pematangsiantar Susanti Dewayani berharap membantu nasib para Pekerja Honorer yang ada di lingkungan OPD Pematangsiantar yang terdampak akibat dengan terbitnya Surat Edaran Menpan RI SE. B/185/M.SM.02.03/2022 tersebut.
"Kasihanilah nasib kami Ibu Wali Kota, kami para pekerja Honorer yg sudah mengabdi puluhan tahun di lingkungan OPD kota Pematangsiantar agar tidak hilang mata pencarian kami. Terutama kami Honorer eks K-II yang tersisa kurang lebih 25 orang lagi agar dapat diberikan Formasi PPPK di tahun 2022 ini," pintanya kembali. (AP/OL-10)
Acara pelantikan ini menjadi momen penting bagi para tenaga honorer dan tenaga kerja non-ASN yang selama ini telah berkontribusi dalam pelayanan publik di Kota Bengkulu.
Sembilan ribu honorer ini merupakan para tenaga honor yang menyebar di seluruh OPD. Banyak dari tenaga honor merupakan tenaga teknis
Susatyo mengatakan personel gabungan tersebut terdiri atas Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait.
Seluruh honorer K2 di Dinas PUPR Pemprov Sumatera Utara (Sumut) tidak lolos administrasi seleksi PPPK 2024.
SANDI Butar-Butar, pelapor dugaan tindak pidana korupsi di Dinas Pemadam Kebakaran, mempertanyakan perkembangan kasus tersebut kepada Kejaksaan Negeri Kota Depok.
MenPAN RB menyebut status kepegawaian di Indonesia hanya dua yaitu PNS dan PPPK. Jika bukan PNS atau PPPK alias honorer otomatis diberhentikan.
Rektor IPDN Halilul Khairi mengatakan ini merupakan suatu kehormatan dan pengalaman yang luar biasa bagi para praja untuk mendapat knowledge baru terkait birokrasi dari Menteri PANRB.
ASN harus mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh, seperti produktivitas, pembinaan karier, pengembangan kompetensi, dan faktor lainnya dalam manajemen ASN.
Kemenpan-RB tengah berdiskusi mengenai gaji ke-13 dan ke-14 ASN dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretariat Negara.
MenpanRB Abdullah Azwar Anas menjelaskan bahwa proses perpindahan para aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) akan berlangsung pada Januari 2025.
Saat ini Kemenpan-RB memangkas tahap penggunaan aplikasi-aplikasi publik milik pemerintah daerah.
Kementerian PAN-Rebiro juga telah membuat skenario, bahwa bila tower apartemen diisi dengan berbagi kamar/ sharing, maka akan bisa dipindahkan 3.200 ASN pada bulan Oktober
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved