Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Selatan akan terus berupaya memperjuangkanpegawai honorer. Menurut Gubernur Sumsel Herman Deru, pihaknya menilai tenaga honorer masih sangat diperlukan dan dibutuhkan.
Ia meminta agar pegawai honorer di Sumsel jangan resah karena akan dicari jalan keluarnya sebab tidak bisa begitu saja dihapuskan. Tenaga honorer sangat di butuhkan, seperti operator, supir, kebersihan, dan lainnya.
"Memang kita tidak boleh secara vulgar mentiadakan aturan itu, tapi kita bersama-sama harus mencarikan solusi yang terbaik dengan pola apapun," kata Deru.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak akan diam saja dalam menyikapi aturan ini. Maka nantinya harus duduk berapa, Gubernur dan bupati/wali kota di Sumsel untuk mencari solusinya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, yang disampaikan Gubernur Sumsel suatu yang tepat. "Sudah seharusnya semua bersatu menyuarakan ini, baik itu dari forum/organisasi Sekda, Walikota atau Kepala daerah dan lain-lain nya," katanya.
Menurutnya, dengan begitu dapat didengarkan oleh pusat. Sebab, selama aturan itu belum dicabut, maka wajib menjalankannya.
"Persolan ini bukan hanya di Palembang ataupun Sumsel saja, tapi daerah lain juga sama, karena ada daerah yang tenaga honorernya bahkan sampai 10 ribu," bebernya.
Menurutnya, di Kota Palembang, jumlah tenaga honorer berkisar 4 ribuan. Maka akan susah kalau dihapuskan, karena mereka masih dibutuhkan. (OL-15)
Acara pelantikan ini menjadi momen penting bagi para tenaga honorer dan tenaga kerja non-ASN yang selama ini telah berkontribusi dalam pelayanan publik di Kota Bengkulu.
Sembilan ribu honorer ini merupakan para tenaga honor yang menyebar di seluruh OPD. Banyak dari tenaga honor merupakan tenaga teknis
Susatyo mengatakan personel gabungan tersebut terdiri atas Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait.
Seluruh honorer K2 di Dinas PUPR Pemprov Sumatera Utara (Sumut) tidak lolos administrasi seleksi PPPK 2024.
SANDI Butar-Butar, pelapor dugaan tindak pidana korupsi di Dinas Pemadam Kebakaran, mempertanyakan perkembangan kasus tersebut kepada Kejaksaan Negeri Kota Depok.
MenPAN RB menyebut status kepegawaian di Indonesia hanya dua yaitu PNS dan PPPK. Jika bukan PNS atau PPPK alias honorer otomatis diberhentikan.
Ini kata BMKG. soal anggapan sebagian orang yang menganggap bahwa gempa Banyuasin tidak lazim karena terjadi di wilayah yang belum pernah terjadi gempa.
Sebayak tujuh program prioritas yang akan dijalankan dalam upaya percepatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan di Sumatra Selatan (Sumsel).
GUBERNUR Sumsel mengaku sepakat dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto untuk mempersingkat birokrasi dan menghapus birokrasi yang bertele-tele.
GUBERNUR Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru meminta Presiden Prabowo Subianto membantu penyelesaian pembangunan Bendungan Tiga Dihaji di OKU Selatan.
GUBERNUR Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, meniadakan open house pada lebaran 2025 atau Idul Fitri 1446 Hijriah dan meminta masyarakat untuk perkuat silaturahmi dengan keluarga
Sebanyak 5.815 unit rumah yang tersebar di 17 Kabupaten/kota di Sumatra Selatan (Sumsel) akan dibedah sepanjang tahun 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved