Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PULUHAN anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) perwakilan kabupaten dan kota se-Sumsel datangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumsel. Mereka meminta Komisi I DPRD Sumsel agar dapat mengusulkan kepada pemerintah segera mengangkat ribuan honorer Satpol PP menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Muslih, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN) Provinsi Sumsel mengungkapkan, tujuan mendatangi Komisi I DPRD Sumsel dalam rangka silaturahmi sekaligus membahas tentang kebijakan pemerintah penghapusan tenaga honorer.
"Sesuai dengan undang-undang pemerintah daerah pasal 256 ayat 1 bahwa Satpol PP ini masuk dalam kategoti ASN," ungkapnya.
Untuk itu, pihaknya meminta agar Komisi I DPRD Sumsel dapat mempertimbangkan hal tersebut. Terutama bagi tenaga honorer Satpol PP yang telah bertahun-tahun menjadi honorer agar dapat diangkat menjadi ASN. "Harapan kami Komisi I dapat merealisasikan tentang undang-undang tersebut," ucapnya.
Dikatakannya, sesuai data yang disampaikan saat ini pihaknya mengusulkan 5.606 tenaga honorer Satpol PP untuk bisa diangkat menjadi ASN. Data tersebut tergabung dari seluruh kabupaten dan kota yang ada di Sumsel. "Itu data tenaga honorer Satpol PP se-Sumsel," jelasnya.
Ketua Komisi I DPRD Sumsel, Antoni Yuzar mengungkapkan pihaknya siap mendukung dan menyampaikan hal tersebut kepada pemerintah. Menurutnya, untuk penghapusan tenaga honorer di lingkungan Satpol PP, DPRD Sumsel telah mengusulkan dan telah menjadi pembahasan di Komisi I . "Kami sangat mendukung karena sebelumnya juga kami telah membahas masalah ini," bebernya.
Pihaknya mengimbau kepada seluruh Satpol PP yang masih menjadi tenaga honorer untuk dapat bersabar menunggu keputusan dan hasil dari apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat. Kendatipun, pihaknya berjanji akan memperjuangkan apa yang telah disampaikan aspirasi pada hari ini. (OL-15)
Satpol PP Garut kemudian menggelar sidang etik. CS mengaku tayangan itu merupakan inisiatif pribadi, dengan tujuan menonjolkan eksistensinya.
Mereka sudah diberikan sanksi skorsing selama 1-3 bulan. Mereka tidak bekerja, tidak mendapatkan gaji dan tunjangan
Ke 13 anggota Satpol PP itu tampil dalam rekaman video yang menyatakan dukungannya terhadap calon presiden nomor urut 2.
Bawaslu memperluas pemeriksaan terhadap 14 anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Garut karena dugaan tidak netral dalam pemilu 2024.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi memastikan enam tempat pemungutan suara (TPS) yang masuk dalam kriteria sangat rawan.
Penertiban ini dilakukan sebagai langkah menciptakan suasana yang tertib dan damai,
Chaidir menjelaskan selain lurah, jajaran kelurahan juga ada yang dilakukan proses BAP dengan kemungkinan pencopotan.
Guna menerapkan kebijakan itu pada tahun depan, Pemprov DKI membutuhkan aturan yang lebih teknis agar serempak dan sesuai dengan keinginan pemerintah pusat.
Menurut jaksa, pemotongan uang itu dilakukan terdakwa seorang untuk memperkaya diri. Total uang yang dikorupsi oleh terdakwa sebesar Rp1.236.005.184.
DPRD Jakarta bakal memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) untuk diminta klarifikasi terkait pemutusan kontrak terhadap ratusan guru honorer di Jakarta dengan sistem cleansing.
SANDI Butar-Butar, pelapor dugaan tindak pidana korupsi di Dinas Pemadam Kebakaran, mempertanyakan perkembangan kasus tersebut kepada Kejaksaan Negeri Kota Depok.
Tenaga honorer dihapus agar dapat memberikan kepastian kerja kepada honorer dan status honorer sering terkait dengan harapan menjadi PNS.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved