Selasa 12 April 2022, 11:11 WIB

Komisi IX DPR Perjuangkan Hak Tenaga Kesehatan Honorer dan Non-ASN

mediaindonesia.com | Humaniora
Komisi IX DPR Perjuangkan Hak Tenaga Kesehatan Honorer dan Non-ASN

Ist/DPR
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris.

 

KOMISI IX DPR RI menitik beratkan pada upaya pemenuhan hak-hak bagi para tenaga kesehatan honorer dan non-ASN (Aparatur Sipil Negara).

Untuk itu, Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kementerian Keuangan, agar tenaga kesehatan yang berstatus honorer dan non-ASN diberikan hak yang layak dan pantas.

Demikian salah satu kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu serta Deputi Sumber Daya Manusia KemenPAN-RB, di ruang rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (11/4).

“Komisi IX mendesak Pemerintah agar melaksanakan secara penuh Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, khususnya pengangkatan tenaga kesehatan non-PNS menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paling lambat November 2023," papar Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris saat membacakan salah satu kesimpulan rapat.

Baca juga: DPR Minta Kebijakan Kurikulum Harus Didahului Kajian Ilmiah

Tak hanya itu, Komisi IX DPR RI juga mendesak pemerintah agar melaksanakan secara penuh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yaitu memastikan bahwa tidak ada lagi status pegawai yang bekerja di instansi pemerintah selain Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Atas dasar itu Komisi IX menyarankan dengan sangat agar pemerintah mempersiapkan tahapan pengangkatan tenaga kesehatan non-PNS dan memastikan ketersediaan anggaran baik yang bersumber dari APBN dan APBD.

"Mempersiapkan rencana kontingensi dan mitigasi jika target pengangkatan seluruh tenaga kesehatan non-PNS menjadi PPPK tidak tercapai di tahun 2023 melalui revisi PP Nomor 49 Tahun 2018, sehingga ada kesinambungan pengangkatan sesuai dengan kebutuhan," jelas Charles. (RO/OL-09)

Baca Juga

Antara

Kominfo: Perhumas Mitra Strategis Pemerintah dalam Memperluas Kepemimpinan Indonesia

👤Hilda Julaika 🕔Minggu 03 Juli 2022, 18:17 WIB
Selama 50 tahun, program internasional Perhumas menjadi barometer dalam membangun reputasi Indonesia. Hal ini sejalan dengan upaya...
Antara

Pandemi Covid-19 Picu Peningkatan Pekerja Migran Ilegal

👤Faustinus Nua 🕔Minggu 03 Juli 2022, 17:19 WIB
Dalam dua tahun terakhir, jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) Ilegal semakin banyak. Mereka terjebak dalam perekrutan ilegal atau...
MI/HO

IDI dan WMA Gelar Simposium Soal Standarisasi Etik Kedokteran Dunia

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 03 Juli 2022, 17:14 WIB
Simposium ini berfokus pada masalah etik kedokteran dalam dunia masa...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya