1.800 TKD Di Manggarai Barat Terancam Kehilangan Pekerjaan

SEBANYAK 1.800 tenaga kontrak daerah (TKD) di Kabupaten Manggarai Barat, NTT terancam kehilangan pekerjaan. Hal ini menyusul adanya aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat sebagai penghapusan tenaga honorer di seluruh tanah air.

Salah seorang TKD, Maria Jemumun kepada mediaindonesia.com, Rabu (22/6) mengaku hampir seluruh TKD di kantor badan dan dinas lingkup Pemkab Manggarai Barat hidup dalam kecemasan karena tinggal beberapa bulan lagi berakhirnya masa kontrak kerja mereka.

"Tingkat kecemasan itulah yang sering dibahas di kalangan para TKD di lingkup badan kantor dinas Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat," ucap Maria.

Pada umumnya, jelas Maria, sejauh yang diketahuinya para TKD rata-rata sudah tidak muda lagi dan memiliki keluarga. TKD sebagai tulang punggung keluarga, termasuk menyekolahkan anak-anaknya hingga tingkat perguruan tinggi.

"Kami berharap ada solusi yang terbaik atau niat baik dari pemerintah pusat untuk membatalkan pembubaran tenaga kontrak daerah," harapnya.

Terkait ini, Sekda Kabupaten Manggarai Barat, Fransiskus Sale Sodo menjelaskan bahwa pemerintah daerah masih menunggu keputusan pemerintah pusat. Pemda menunggu bagaimana kebijakan akhirnya dalam masalah TKD yang ditetapkan pemerintah pusat.

"Memang kementerian Dalam negeri meminta seluruh daerah untuk mengumpulkan data-data tenaga kontrak daerah. Kami berharap sebisa mungkin dipertimbangkan kembali oleh pemerintah pusat," ucap Fransiskus Sodo.

Fransiskus berharap, pemerintah pusat memberi alternatif atau meminimalisir pengurangan TKD. "Yang pasti adalah kami pemerintah daerah masih menunggu regulasi atau keputusan dari pemerintah pusat," katanya.

Namun, yang pasti, lanjut Fransisku Sodo, pemerintah daerah tidak tinggal diam dalam upaya merancang dan menggodok kebijakan untuk menyelamatkan TKD. "Seperti apa ke depannya tentu ada upaya ke arah sana. Pemda dalam hal ini telah memikirkan itu, semisal lapangan kerja baru berupa BUMD di sektor lain kemungkinan akan di siapkan. tetapi itu nanti akan diputuskan," ucap Fransiskus Sodo.(OL-13)

Baca Juga: Anies Pastikan Gaji ASN tidak Dipotong Untuk Penanganan Covid-19