Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
MASYARAKAT Indonesia menaruh harapan lebih akan kehidupan politik, hukum, hak asasi manusia (HAM) dan keamanaan (polhukam) yang lebih baik sehat
"Pelaksanaan TWK untuk alih status menjadi ASN merupakan perintah UU. Jadi, siapa pun pimpinan KPK pasti melakukan hal itu. KPK hanya melaksanakan UU.'
Komjak mendorong pemerintah dan DPR untuk merumuskan landasan hukum dalam bentuk undang-undang khusus.
NIAT Kejaksaan Agung dalam penuntasan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dengan membentuk Tim Khusus Penuntasan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat patut diapresiasi.
Kejagung harus mampu menjelaskan kepada publik faktor apa saja yang menjadi hambatan sehingga kasus HAM berat tidak pernah selesai.
Dalam pidatonya pada peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember lalu, Presiden Joko Widodo berjanji akan menuntaskan berbagai peristiwa pelanggaran HAM berat
Ragam tingkat pemahaman masyarakat hingga pemangku kepentingan menjadi tantangan krusial pembahasan beleid Perlindungan Data Pribadi (PDP).
"Pernyataan Presiden itu adalah bentuk nyata dukungan dari kepala negara kepada seluruh aparat penegak hukum, termasuk Komnas HAM," kata Hendardi,
"Banyak masyarakat yang takut mengemukakan pendapat di muka umum terutama terkait politik dan hukum."
Tidak dipungkiri bahwa implementasi HAM di setiap negara memiliki kompleksitas yang berbeda.
"Prabowo Subianto adalah mantan jenderal yang selama puluhan tahun dilarang untuk memasuki AS karena adanya tuduhan keterlibatan pelanggaran hak asasi manusia (HAM)," kata Usman
"Ragam upaya penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM telah dilakukan. Namun HAM masih menjadi wacana, belum substantif menyentuh permasalahan utama masyarakat."
SEJUMLAH akademisi dan aktivis mengecam upaya pemerintah melibatkan TNI dalam menangani aksi terorisme.
Dalam sebuah rilis PTRI, Senin (11/5), delegasi RI mengingatkan situasi hak asasi manusia cenderung terabaikan selama masa pandemi covid-19.
Kasus-kasus tersebut melibatkan banyak sektor yang terbesar adalah agraria dengan 17 kasus, sektor pertambangan 6 kasus, 3 kasus di infrastruktur, dan 1 kasus di bidang pariwisata.
Guterres memperingatkan bahwa wabah itu berisiko menjadi krisis hak asai manusia.
Marzuki Darusman Ketua FIHRRST menyatakan, “Sebagai upaya untuk terus mendorong penghormatan HAM dan kontribusi terhadap pencapaian SDGs.
Ketua YLBHI Asfinawati mengungkapkan, lembaganya mencatat ada 6.128 orang yang jadi korban pelanggaran hak menyampaikan pendapat di muka umum.
Ia menyebut sejumlah hasil survei masih memperlihatkan pandangan masyarakat soal penagakan hukum dan HAM yang masih rendah.
"Pernyataan tersebut bertolak belakang dengan pernyataan Presiden Jokowi yang sejak periode pertama selalu mengatakan ingin menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu."
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved