Indonesia Angkat Pelanggaran HAM ke ABK di Dewan HAM PBB

MENYOROTI perkembangan terbaru terkait ekspolitasi anak buah kapal (ABK) WNI di kapal berbendera Tiongkok, Perwakilan Tetap RI (PTRI) di Perserikatan Bangsa-Bangsa meminta Dewan HAM PBB untuk memerhatikan masalah pelanggaran HAM di industri perikanan.

Dalam sebuah rilis PTRI, Senin (11/5), delegasi RI mengingatkan situasi hak asasi manusia cenderung terabaikan selama masa pandemi covid-19.

Dalam hal ini, delegasi Indonesia secara khsusu merujuk ke situasi rentan yang sering dihadapi oleh anggota kru nelayan Indonesia yang bekerja pada kapal asing, yang haknya sering dilanggar, kondisi hidup tidak manusiawi, dan situasi seperti perbudakan, yang pada gilirannya telah mengakibatkan korban.

Kekhawatiran tersebut diangkat oleh PTRI selama konsultasi informal yang diselenggarakan oleh Presiden Dewan HAM PBB, 8 Mei, dengan agenda pembahasan kemungkinan Dewan HAM mengeluarkan Pernyataan Presiden Dewan HAM PBB (PRST) mengenai Efek Pandemi terhadap HAM.

"Selama pertemuan virtual antara Presiden Dewan HAM, negara anggota dan pengamat, dan perwakilan masyarakat sipil, Indonesia menggarisbawahi kebutuhan mendesak Dewan untuk melindungi hak-hak kelompok rentan, khususnya hak-hak orang yang bekerja di sektor perikanan,” kata Duta Besar dan Perwakilan Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Hasan Kleib.

Lebih lanjut, Kleib menegaskan perlindungan semacam itu tidak hanya penting, tetapi juga strategis, karena perikanan adalah salah satu sektor utama dalam memastikan ketahanan pangan, khususnya di masa pandemi global.

Selama diskusi tentang draft PRST, Delegasi Indonesia untuk Dewan HAM juga menekankan pentingnya kerja sama internasional dalam penanggulangan covid-19, termasuk dengan memastikan akses global ke produk kesehatan, mencakup diagnostik, terapi, dan vaksin. (OL-7)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Ghani Nurcahyadi