Headline
Gencatan senjata diharapkan mengakhiri perang yang sudah berlangsung 12 hari.
Gencatan senjata diharapkan mengakhiri perang yang sudah berlangsung 12 hari.
Kehadiran PLTMG Luwuk mampu menghemat ratusan miliar rupiah dari pengurangan pembelian BBM.
KANTOR Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Daerah Khusus Jakarta (Kanwil KemenHAM DKI Jakarta) melakukan audiensi dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dalam rangka memperkenalkan tugas kementerian serta mendorong pengarusutamaan HAM bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah DKI Jakarta.
Kepala Kanwil KemenHAM DKI Jakarta, Mikael Azedo Harwito, mengungkapkan bahwa program pengarusutamaan HAM menargetkan satu juta ASN di seluruh Indonesia, dengan penguatan yang dilakukan oleh 20 Kantor Wilayah KemenHAM di berbagai daerah. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman ASN terhadap prinsip-prinsip HAM dalam praktik birokrasi pemerintahan.
"Pengarusutamaan HAM ditargetkan bagi satu juta ASN di seluruh Indonesia, dengan penguatan yang dilakukan oleh 20 Kantor Wilayah KemenHAM. Kami ingin memastikan pemahaman HAM semakin kokoh dalam birokrasi pemerintahan," ungkapnya dalam keterangan resmi, Rabu (4/6).
Selain itu, Mikael mengungkapkan rencana pembentukan SOTK baru, yakni Biro Hukum dan HAM di Pemprov DKI Jakarta, yang diinisiasi oleh Kanwil KemenHAM DK Jakarta. Ia menilai biro tersebut penting karena hukum dan HAM saling berkaitan dalam pemerintahan dan pelayanan publik.
"Pembentukan Biro Hukum dan HAM di Pemprov DKI Jakarta adalah langkah strategis untuk memastikan kebijakan pemerintahan berlandaskan prinsip hukum dan HAM, sehingga pelayanan publik lebih inklusif dan berkeadilan," ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mendukung inisiatif Kanwil KemenHAM untuk memperkuat pemahaman HAM bagi ASN, mengingat pentingnya hal tersebut dalam menghadapi tantangan sosial dan hukum di Jakarta
"Kami menyambut baik upaya Kanwil KemenHAM DKI Jakarta dalam mendorong pengarusutamaan HAM bagi ASN. Pemahaman tentang HAM menjadi semakin penting, terutama bagi kota besar seperti Jakarta yang menghadapi tantangan sosial dan hukum yang kompleks," ucapnya.
Terkait usulan pembentukan SOTK Biro Hukum dan HAM, Pramono menyatakan bahwa timnya akan melakukan kajian lebih lanjut terhadap rencana tersebut. Ia mengingatkan bahwa pembentukan biro tidaklah mudah karena harus melewati berbagai prosedur di tingkat kementerian. Ia menyarankan agar koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat dilakukan terlebih dahulu agar kebijakan ini dapat diimplementasikan dengan lebih efektif di tingkat daerah.
Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal bagi sinergi yang lebih erat antara Kanwil KemenHAM DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai HAM dan prinsip hukum yang kuat. (Cah/P-3)
Survey Kepuasan Publik bertajuk “Menguji Kognisi dan Kepuasan Publik Terhadap 40 Quick Wins Gubernur DKI Jakarta” dilakukan tanggal 19-26 Mei 2025, dengan jumlah partisipan 1.280 responden
RIBUAN warga antusias memadati Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, dalam perayaan malam puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 DKI Jakarta, Minggu (22/6).
Pramono mengatakan enggan untuk membuat konten khusus terkait pekerjaannya. Sebab, ia tidak terlalu suka untuk tampil di media sosial.
MINGGU (22/6), ribuan warga memadati Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, untuk merayakan malam puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 DKI Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, dibawah kepemimpinannya ia berupaya agar Jakarta masuk ke Top 50 Kota Global Dunia.
HARI Ulang Tahun (HUT) ke-498 Kota Jakarta 22 Juni 2025 diawali dengan upacara di Silang Monumen Nasional, Jakarta Pusat. Ada rangkaian acara menarik untuk warga
Contoh termudah memahami personalisasi konten, adalah tawaran konten yang tersaji di media digital. Di platform tersebut preferensi disesuaikan kepada tiap-tiap khalayak.
PERNYATAAN Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, yang menyebut tidak ada bukti kekerasan seksual dalam Peristiwa Mei 1998 membuat kegaduhan di Indonesia.
DIREKTUR Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid mengatakan jelang peringatan 27 tahun reformasi, kebebasan sipil dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) semakin mundur.
PROGRAM mainstreaming hak asasi manusia (HAM) atau pengarusutamaan HAM disebut krusial untuk diimplementasikan di semua kalangan masyarakat, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN).
Selain itu, Pigai juga menyoroti pentingnya penanganan kasus narkotika kepada para pemakai yang harus berlandaskan pada HAM. Menurutnya, selama 3 tahun terakhir hal tersebut semakin membaik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved