Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
KANTOR Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Daerah Khusus Jakarta (Kanwil KemenHAM DKI Jakarta) melakukan audiensi dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dalam rangka memperkenalkan tugas kementerian serta mendorong pengarusutamaan HAM bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah DKI Jakarta.
Kepala Kanwil KemenHAM DKI Jakarta, Mikael Azedo Harwito, mengungkapkan bahwa program pengarusutamaan HAM menargetkan satu juta ASN di seluruh Indonesia, dengan penguatan yang dilakukan oleh 20 Kantor Wilayah KemenHAM di berbagai daerah. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman ASN terhadap prinsip-prinsip HAM dalam praktik birokrasi pemerintahan.
"Pengarusutamaan HAM ditargetkan bagi satu juta ASN di seluruh Indonesia, dengan penguatan yang dilakukan oleh 20 Kantor Wilayah KemenHAM. Kami ingin memastikan pemahaman HAM semakin kokoh dalam birokrasi pemerintahan," ungkapnya dalam keterangan resmi, Rabu (4/6).
Selain itu, Mikael mengungkapkan rencana pembentukan SOTK baru, yakni Biro Hukum dan HAM di Pemprov DKI Jakarta, yang diinisiasi oleh Kanwil KemenHAM DK Jakarta. Ia menilai biro tersebut penting karena hukum dan HAM saling berkaitan dalam pemerintahan dan pelayanan publik.
"Pembentukan Biro Hukum dan HAM di Pemprov DKI Jakarta adalah langkah strategis untuk memastikan kebijakan pemerintahan berlandaskan prinsip hukum dan HAM, sehingga pelayanan publik lebih inklusif dan berkeadilan," ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mendukung inisiatif Kanwil KemenHAM untuk memperkuat pemahaman HAM bagi ASN, mengingat pentingnya hal tersebut dalam menghadapi tantangan sosial dan hukum di Jakarta
"Kami menyambut baik upaya Kanwil KemenHAM DKI Jakarta dalam mendorong pengarusutamaan HAM bagi ASN. Pemahaman tentang HAM menjadi semakin penting, terutama bagi kota besar seperti Jakarta yang menghadapi tantangan sosial dan hukum yang kompleks," ucapnya.
Terkait usulan pembentukan SOTK Biro Hukum dan HAM, Pramono menyatakan bahwa timnya akan melakukan kajian lebih lanjut terhadap rencana tersebut. Ia mengingatkan bahwa pembentukan biro tidaklah mudah karena harus melewati berbagai prosedur di tingkat kementerian. Ia menyarankan agar koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat dilakukan terlebih dahulu agar kebijakan ini dapat diimplementasikan dengan lebih efektif di tingkat daerah.
Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal bagi sinergi yang lebih erat antara Kanwil KemenHAM DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai HAM dan prinsip hukum yang kuat. (Cah/P-3)
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan pelayanan pada masyarakat yang menjadi korban insiden demonstrasi di Jakarta. Sebanyak 38 orang yang mengalami luka-luka
Kendati demikian, Pemprov DKI tetap mengimbau agar seluruh siswa di Kota Jakarta tidak terlibat atau ikut serta dalam unjuk rasa.
Serapan anggaran untuk belanja daerah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di semester pertama 2025 baru sekitar 37%.
Pertemuan yang berlangsung selama setengah jam lebih ini membahas isu-isu strategis, mulai dari operasional RT/RW, transportasi publik, hingga optimalisasi pendapatan daerah.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung resmi memberikan insentif pajak bagi sektor perhotelan, restoran, makanan, dan minuman. Kebijakan ini ditetapkan lewat Keputusan Gubernur Nomor 722
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengubah fungsi trotoar menjadi jalan raya demi mengurangi kemacetan di jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.
Ia mencontohkan kasus lumpur Lapindo, di mana korporasi memiliki tanggung jawab atas kelalaian operasionalnya, namun ketika perusahaan tidak mampu menanggung beban tersebut.
Mediasi dilakukan untuk mengurangi beban Mahkamah Agung
Peluang diplomasi ASEAN dalam mendukung bina damai konflik BRN–Thailand Selatan, menimbang tantangan HAM, stabilitas kawasan, dan solidaritas regional
Contoh termudah memahami personalisasi konten, adalah tawaran konten yang tersaji di media digital. Di platform tersebut preferensi disesuaikan kepada tiap-tiap khalayak.
PERNYATAAN Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, yang menyebut tidak ada bukti kekerasan seksual dalam Peristiwa Mei 1998 membuat kegaduhan di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved