Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
KANTOR Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Daerah Khusus Jakarta (Kanwil KemenHAM DKI Jakarta) melakukan audiensi dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dalam rangka memperkenalkan tugas kementerian serta mendorong pengarusutamaan HAM bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah DKI Jakarta.
Kepala Kanwil KemenHAM DKI Jakarta, Mikael Azedo Harwito, mengungkapkan bahwa program pengarusutamaan HAM menargetkan satu juta ASN di seluruh Indonesia, dengan penguatan yang dilakukan oleh 20 Kantor Wilayah KemenHAM di berbagai daerah. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman ASN terhadap prinsip-prinsip HAM dalam praktik birokrasi pemerintahan.
"Pengarusutamaan HAM ditargetkan bagi satu juta ASN di seluruh Indonesia, dengan penguatan yang dilakukan oleh 20 Kantor Wilayah KemenHAM. Kami ingin memastikan pemahaman HAM semakin kokoh dalam birokrasi pemerintahan," ungkapnya dalam keterangan resmi, Rabu (4/6).
Selain itu, Mikael mengungkapkan rencana pembentukan SOTK baru, yakni Biro Hukum dan HAM di Pemprov DKI Jakarta, yang diinisiasi oleh Kanwil KemenHAM DK Jakarta. Ia menilai biro tersebut penting karena hukum dan HAM saling berkaitan dalam pemerintahan dan pelayanan publik.
"Pembentukan Biro Hukum dan HAM di Pemprov DKI Jakarta adalah langkah strategis untuk memastikan kebijakan pemerintahan berlandaskan prinsip hukum dan HAM, sehingga pelayanan publik lebih inklusif dan berkeadilan," ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mendukung inisiatif Kanwil KemenHAM untuk memperkuat pemahaman HAM bagi ASN, mengingat pentingnya hal tersebut dalam menghadapi tantangan sosial dan hukum di Jakarta
"Kami menyambut baik upaya Kanwil KemenHAM DKI Jakarta dalam mendorong pengarusutamaan HAM bagi ASN. Pemahaman tentang HAM menjadi semakin penting, terutama bagi kota besar seperti Jakarta yang menghadapi tantangan sosial dan hukum yang kompleks," ucapnya.
Terkait usulan pembentukan SOTK Biro Hukum dan HAM, Pramono menyatakan bahwa timnya akan melakukan kajian lebih lanjut terhadap rencana tersebut. Ia mengingatkan bahwa pembentukan biro tidaklah mudah karena harus melewati berbagai prosedur di tingkat kementerian. Ia menyarankan agar koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat dilakukan terlebih dahulu agar kebijakan ini dapat diimplementasikan dengan lebih efektif di tingkat daerah.
Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal bagi sinergi yang lebih erat antara Kanwil KemenHAM DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai HAM dan prinsip hukum yang kuat. (Cah/P-3)
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, membanggakan capaian Jakarta yang tidak lagi menyandang predikat sebagai kota termacet di Indonesia. ia menyinggung Bandung sebagai kota termacet
Gubernur Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan tidak ada istilah untuk banjir kiriman. Ia menegaskan, banjir yang terjadi di ibu kota itu bukan karena air kiriman dari Bogor.
Selama puluhan tahun menjadi pejabat negara, Pramono mengaku dirinya harus memiliki sistem pelindung antikorupsi.
GUBERNUR DKI Pramono Anung mengatakan belum berencana melakukan modifikasi cuaca meski kerap terjadi hujan deras selama beberapa hari terakhir hingga mengakibatkan banjir Jakarta.
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
PAM Jaya mampu melakukan penawaran saham perdana saat cakupan layanan 85%. Mengingat, dari capaian tersebut, BUMD pengelola air bersih dan air minum tersebut sudah memiliki 2,5 juta pelanggan.
Mediasi dilakukan untuk mengurangi beban Mahkamah Agung
Peluang diplomasi ASEAN dalam mendukung bina damai konflik BRN–Thailand Selatan, menimbang tantangan HAM, stabilitas kawasan, dan solidaritas regional
Contoh termudah memahami personalisasi konten, adalah tawaran konten yang tersaji di media digital. Di platform tersebut preferensi disesuaikan kepada tiap-tiap khalayak.
PERNYATAAN Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, yang menyebut tidak ada bukti kekerasan seksual dalam Peristiwa Mei 1998 membuat kegaduhan di Indonesia.
DIREKTUR Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid mengatakan jelang peringatan 27 tahun reformasi, kebebasan sipil dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) semakin mundur.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved