Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PERNYATAAN Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, yang menyebut tidak ada bukti kekerasan seksual dalam Peristiwa Mei 1998 membuat kegaduhan di Indonesia.
Peneliti Senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Lili Romli mengatakan pernyataan tersebut membuat para aktivis HAM keberatan dan kecewa.
“Dampak ikutannya kemudian situasi menjadi gaduh dan kontroversial,” terang Lili kepada Media Indonesia, Minggu (15/6).
“Untuk itu ke depan, sebagai pejabat publik, siapa pun itu, harus hati-hati dalam menyampaikan statement atau pernyataan ke publik,” tambahnya.
Diketahui, pernyataan Fadli Zon yang menyebutkan kekerasan seksual dan pemerkosaan saat Tragedi Mei 1998 hanya rumor dan tidak ada bukti memantik amarah koalisi perempuan Indonesia. Fadli Zon diminta minta maaf atas pernyataannya.
Tuba Falopi dari FAMM Indonesia, mengatakan bahwa sebagai seorang penyintas kekerasan seksual, melihat pernyataan Fadli Zon telah menjadi luka bagi dirinya.
“Pernyataan Fadli Zon ini secara langsung memperlihatkan negara melakukan pengabaian dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Kekerasan seksual di 1998 ini jadi babon kekerasan seksual yang masih dirasakan sampai detik ini. Kasus ini sudah dilakukan penelitian secara konkret,” ucap Tuba. (P-4)
Arah pembangunan ekonomi Indonesia kembali menjadi sorotan dalam proyeksi Outlook Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) 2026 yang dirilis SETARA Institute.
Korban tewas protes Iran lampaui 5.100 jiwa. AS kirim armada tempur USS Abraham Lincoln saat militer Iran siaga tempur.
Aturan tersebut wajib memiliki batasan yang jelas agar tidak mencederai hak asasi manusia (HAM).
DPR tegaskan Pasal Kumpul Kebo KUHP baru bersifat delik aduan absolut & tak langgar HAM. Rudianto Lallo jamin tak ada razia sembarangan, privasi terjaga.
Penetapan resmi Presiden Dewan HAM PBB 2026 dijadwalkan berlangsung dalam pertemuan Dewan HAM pada 8 Januari 2026.
Tingginya kasus perdagangan orang di daerah tersebut merupakan dampak dari tidak terpenuhinya hak dasar warga.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved