Amnesty: Penegakan HAM Alami Kemerosotan

AMNESTY International Indonesia menyebut penegakan hak asasi manusia (HAM) di Tanah Air mengalami kemunduran serius pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Hal itu bisa dilihat dari kebebasan dan ruang gerak sipil yang semakin terbatas.

"Banyak masyarakat yang takut mengemukakan pendapat di muka umum terutama terkait politik dan hukum. Kita juga bisa melihat banyak aksi demonstrasi yang dipereteli. Para demonstran ditangkap dan dipersekusi," ujar Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid dalam sebuah diskusi virtual, Rabu (9/12).

Selain itu, pada tahun ini, terjadi pula degenderisasi yang ditandai oleh penghapusan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dari Prolegnas Prioritas 2020.

Dengan dikeluarkannya RUU PKS, Usman mengatakan para korban kekerasan seksual kehilangan hak dan keadilan mereka.

"Dari segi ini saja, negara sudah tidak bisa menjamin semua masyarakat mendapat perlakuan hukum yang sama," tuturnya.

Di luar merosotnya kebebasan sipil, Amnesty juga mencatat ada pelemahan dalam kebebasan beroposisi.

Pemerintahan Jokowi di periode kedua terlihat berupaya menggemboskan oposisi politik dari kelembagaan formal seperti partai politik dan DPR.

Praktis, perlawanan hanya muncul dari kelompok masyarakat dan mahasiswa.

"Itu pun kerap mendapat represi yang cukup serius. Ini menandakan bahwa di Indonesia tengah terjadi regresi demokrasi," ucap Usman.

Kelompok masyarakat dan mahasiswa pun tidak bisa berbuat banyak. Itu terlihat dari aksi demonstrasi yang digelar untuk menolak pengesahan Undang-undang Cipta Kerja.

Pengamat Hukum Universitas Airlangga Herlambang Wiratraman mengatakan represi terhadap kebebasan sipil sedianya sudah terlihat jelas sejak 2019 dan semakin parah pada tahun ini.

"Di 2019, ada banyak peristiwa yang mempertontonkan aksi represif. Mahasiswa yang menyuarakan pendapat diskorsing, bahkan ada yang tewas karena ditembak saat demonstrasi. Itu terjadi saat penolakan revisi UU KPK," jelasnya.

Berkaca dari itu semua, ia memprediksi kondisi tidak akan berubah dalam beberapa tahun ke depan selama Jokowi masih menjabat sebagai presiden.

"Karena semua aparat penegak hukum juga telah berafiliasi kepada pemerintah. Kita tahun pemimpin BIN sangat dekat dengan Megawati Soekarnoputri. Kepolisian juga mendukung pemerintah secara berlebihan dan TNI juga mengalami fenomena negatif. Mereka masuk mengurusi hal-hal di luar keamanan negara seperti pencopotan spanduk," tandasnya. (OL-8)