PENEGAKAN hukum dan hak asasi manusia di era kepimpinan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin menunjukkan adanya perbaikan. Namun, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD mengakui persepsi penegakan hukum dan HAM di era Presiden Jokowi masih berada di peringkat bawah.
Ia menyebut sejumlah hasil survei masih memperlihatkan pandangan masyarakat soal penagakan hukum dan HAM yang masih rendah.
"Kalau bicara soal penegakkan HAM dan Hukum sebut satu tahun saja ada nggak hasil survei dimana penegakan Hukum dan HAM itu baik. Selalu buruk, malah ini masuknya yang terbaik. Tapi saya tidak excuse hasil ini. Karena ini masalahnya rumit, bukan kita tidak mau. Orang yang ditugaskan di sini, dulunya adalah orang yang ingin menegakkan hukum tapi tidak bisa dilakukan ketika menjabat. Bukan tidak mau, karena sulit sekali masalahnya," ungkapnya dalam acara Prime Time Metro Tv, Selasa (28/1).
Menurutnya, penegakkan Hukum dan HAM di Indonesia memang selalu dipandang sebelah mata dan selalu menyalahkan pemerintah. Padahal menurut taksonomi hukum, kesalahan yang terjadi bukan di pemerintah tapi di beberapa sektor lain.
Baca juga : Optimisme Publik terhadap Jokowi-Amin Masih Terjaga
"Penegakkan hukum itu selalu dipandang kalau keliru itu pemerintah. Padahal yang sering justru putusan pengadilan. Itu putusan pemerintah, orang yang tidak mengerti taksonomi menyatukan begitu saja salah pemerintah," lanjut Mahfud.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengaggap bahwa kinerja yang sudah dilakukan oleh Menkopolhukan sudah baik, namun belum maksimal.
Hal itu dikarenakan masyarakat masih memiliki persepsi bahwa perbaikan ekonomi lebih baik dibandingkan perbaikan hukum.
"Penilaian untuk kinerja 100 hari angkanya 6, lulus tapi C nilainya tidak sampai B. Saya mau memberikan aksentuasi terutama pada bidang hukum. Kalau kita lihat data zaman Pak SBY periode pertama, yang jadi kekuatannya itu sektor hukum. Ekonomi tidak terlalu baik pada saat itu apalagi ada krisis global tahun 2008. Kalau kita coba balik lagi, kekuatan hukum itu mendominasi popularitas SBY bahkan isu korupsi yang menerpa besannya, Pak SBY tidak melakukan langkah pengamanan apapun," tambah Burhanuddin.
"Terjadi shifting di periode kedua, ekonomi membaik tapi hukum memburuk. Pak Jokowi hukum jadi problem. Periode pertama kekuatannya di ekonomi, bukan hanya di level tokoh publik tapi juga masyarakat menyetujui hal ini. Hukum dan ekonomi di mata publik lebih utama peningkatan ekonomi. Masyarakat menganggap hukum tidak terlalu penting dan ini merupakan permasalahan yang terjadi," pungkasnya. (OL-7)
