Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
PENEGAKAN hukum dan hak asasi manusia di era kepimpinan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin menunjukkan adanya perbaikan. Namun, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD mengakui persepsi penegakan hukum dan HAM di era Presiden Jokowi masih berada di peringkat bawah.
Ia menyebut sejumlah hasil survei masih memperlihatkan pandangan masyarakat soal penagakan hukum dan HAM yang masih rendah.
"Kalau bicara soal penegakkan HAM dan Hukum sebut satu tahun saja ada nggak hasil survei dimana penegakan Hukum dan HAM itu baik. Selalu buruk, malah ini masuknya yang terbaik. Tapi saya tidak excuse hasil ini. Karena ini masalahnya rumit, bukan kita tidak mau. Orang yang ditugaskan di sini, dulunya adalah orang yang ingin menegakkan hukum tapi tidak bisa dilakukan ketika menjabat. Bukan tidak mau, karena sulit sekali masalahnya," ungkapnya dalam acara Prime Time Metro Tv, Selasa (28/1).
Menurutnya, penegakkan Hukum dan HAM di Indonesia memang selalu dipandang sebelah mata dan selalu menyalahkan pemerintah. Padahal menurut taksonomi hukum, kesalahan yang terjadi bukan di pemerintah tapi di beberapa sektor lain.
Baca juga : Optimisme Publik terhadap Jokowi-Amin Masih Terjaga
"Penegakkan hukum itu selalu dipandang kalau keliru itu pemerintah. Padahal yang sering justru putusan pengadilan. Itu putusan pemerintah, orang yang tidak mengerti taksonomi menyatukan begitu saja salah pemerintah," lanjut Mahfud.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengaggap bahwa kinerja yang sudah dilakukan oleh Menkopolhukan sudah baik, namun belum maksimal.
Hal itu dikarenakan masyarakat masih memiliki persepsi bahwa perbaikan ekonomi lebih baik dibandingkan perbaikan hukum.
"Penilaian untuk kinerja 100 hari angkanya 6, lulus tapi C nilainya tidak sampai B. Saya mau memberikan aksentuasi terutama pada bidang hukum. Kalau kita lihat data zaman Pak SBY periode pertama, yang jadi kekuatannya itu sektor hukum. Ekonomi tidak terlalu baik pada saat itu apalagi ada krisis global tahun 2008. Kalau kita coba balik lagi, kekuatan hukum itu mendominasi popularitas SBY bahkan isu korupsi yang menerpa besannya, Pak SBY tidak melakukan langkah pengamanan apapun," tambah Burhanuddin.
"Terjadi shifting di periode kedua, ekonomi membaik tapi hukum memburuk. Pak Jokowi hukum jadi problem. Periode pertama kekuatannya di ekonomi, bukan hanya di level tokoh publik tapi juga masyarakat menyetujui hal ini. Hukum dan ekonomi di mata publik lebih utama peningkatan ekonomi. Masyarakat menganggap hukum tidak terlalu penting dan ini merupakan permasalahan yang terjadi," pungkasnya. (OL-7)
Nikita Mirzani meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk meluruskan hukum di Indonesia, usai menjalani sidang dakwaan kasus pemerasan.
PRESIDEN Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 yang mengatur pembebasan bersyarat bagi saksi pelaku yang bertindak sebagai justice collaborator.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Hanna Kathia adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran dan konsern mengembangkan spesialisasinya dalam bidang arbitrase, korporasi, litigasi hingga kekayaan intelektual.
Contoh termudah memahami personalisasi konten, adalah tawaran konten yang tersaji di media digital. Di platform tersebut preferensi disesuaikan kepada tiap-tiap khalayak.
PERNYATAAN Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, yang menyebut tidak ada bukti kekerasan seksual dalam Peristiwa Mei 1998 membuat kegaduhan di Indonesia.
Ia menilai biro tersebut penting karena hukum dan HAM saling berkaitan dalam pemerintahan dan pelayanan publik.
DIREKTUR Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid mengatakan jelang peringatan 27 tahun reformasi, kebebasan sipil dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) semakin mundur.
PROGRAM mainstreaming hak asasi manusia (HAM) atau pengarusutamaan HAM disebut krusial untuk diimplementasikan di semua kalangan masyarakat, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN).
Selain itu, Pigai juga menyoroti pentingnya penanganan kasus narkotika kepada para pemakai yang harus berlandaskan pada HAM. Menurutnya, selama 3 tahun terakhir hal tersebut semakin membaik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved