Rabu 03 Maret 2021, 04:50 WIB

Kasus HAM Sulit Selesai, Komjak Soroti Landasan Hukum

Tri Subarkah | Politik dan Hukum
Kasus HAM Sulit Selesai, Komjak Soroti Landasan Hukum

AFP
Sejumlah mahasiswa di Bogor berunjuk rasa saat memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia dan Hari Hak Asasi Manusia.

 

KOMISI Kejaksaan (Komjak) menyoroti urgensi landasan hukum yang kuat dan baru sebagai instrumen untuk menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusaia (HAM) berat.

Mengingat, kasus HAM berat merupakan peristiwa luar biasa. Oleh sebab itu, cara penyelesaiannya juga harus luar biasa.

"Lambatnya menyelesaikan lewat cara hukum ini terutama pada landasan hukum, yang akan dijadikan dasar untuk menyelesaikan kasus HAM berat," ujar Ketua Komjak Barita Simanjuntak saat dihubungi, Selasa (2/3).

Baca juga: Nurhadi Dituntut 12 Tahun Penjara

Barita menilai aksi 'lempar bola' antara Kejaksaan Agung dan Komnas HAM karena terkendala syarat formal dan material dalam Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dia pun mendorong DPR dan pemerintah untuk merumuskan landasan hukum dalam bentuk UU khusus.

Menurutnya, hal itu diperlukan untuk mengatasi kendala selama ini. Terutama, perihal pembuktian, syarat formal dan material, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pengadilan, termasuk hukum acara. Barita meyakini jika regulasi tidak diperbaiki, penyelesaian hukum hanya akan menemukan jalan buntu.

Baca juga: Penuntasan Kasus HAM Jalan di Tempat di Era Jokowi

Dia juga menyinggung nihilnya landasan hukum bagi penyelesaian nonyudisial terhadap kasus dugaan pelanggaran HAM. Padahal, apabila cara tersebut ingin ditempuh, diperlukan landasan hukum agar mengikat dan memiliki kepastian.

Sebenarnya, Indonesia pernah memiliki Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi melalui UU Nomor 27 Tahun 2004. Sayangnya, Mahkamah Konstitusi mencabut UU tersebut pada 2006 melalui putusan No. 006/PUU-IV/2006.

"Upaya untuk menyusun UU tentang penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu lewat cara nonhukum mesti disusun kembali," pungkasnya.(OL-11)
 

 

 

 

Baca Juga

MI/ANDRI WIDIYANTO

Ombudsman Sarankan Negara Bentuk Badan Khusus Kelola TMII

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 12 April 2021, 13:35 WIB
TMII tidak boleh dikelola sembarangan mengingat luas aset negara ini sekitar 150...
ANTARA

Teror Terhadap Novel dan Simbol Berantas Korupsi

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 12 April 2021, 13:25 WIB
Kapolri didesak mengakhiri kultur impunitas atas serangan terhadap pembela hak asasi manusia (HAM) di...
MI/SUSANTO

Dugaan Korupsi Mandala Krida, KPK Periksa 10 Saksi

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 12 April 2021, 13:15 WIB
Hingga kini KPK belum mengumumkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Perprov DIY...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Modal Bikin Bank Baru kian Besar

 Di ketentuan RPOJK Bank Umum, bagi perbankan yang baru mau berdiri, diwajibkan memenuhi modal inti Rp10 triliun, termasuk untuk pendirian bank digital.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya