Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
Setelah mendapat surat peringatan, seluruh kafe ditutup.
PEMERINTAH Kota Administrasi Jakarta Barat terus mengupayakan relokasi warga di kawasan Kalijodo, Rabu (2/3) nanti. Salah satu upaya yang telah dilakukan diantaranya melakukan sosialisasi kepada warga melalui surat pemberitahuan, Selasa (16/2).
REKAYASA sosial yang dilakukan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di lokalisasi Gang Dolly, sulit diterapkan di Kalijodo. Para preman, pengusaha kafe, serta wanita penjaja seks (WPS) di Kalijodo sulit diberikan sosialisasi agar mencari mata pencarian yang sesuai norma sosial.
PEMBERANTASAN lokalisasi tak bakal bisa terselesaikan karena lokalisasi menjadi miniatur ruang bawah tanah yang sarat dengan kompleksitas ekonomi. Untuk menyelesaikannya, pemerintah pusat dan daerah harus memiliki ketegasan dan kompak.
Ahok sudah menjanjikan rusun bagi warga Kalijodo yang memiliki KTP DKI.
Jika SP1 tidak digubris, maka SP2, SP3 hingga surat perintah bongkar (SPB) siap dilayangkan.
PEMBAYARAN Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bukan jaminan bagi pemilik tanah di kawasan Kalijodo. Karena ketentuan dalam aturan hukum yang berlaku, pembayaran PBB tidak serta merta menjadi sebuah lahan legal ditempati.
PEKERJA Seks Komersil (PSK) Kalijodo, Jakarta Utara, yang memiliki KTP DKI mendapatkan tawaran pekerjaan baru.
SEBAGIAN warga Kalijodo mengaku membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di atas tanah garapan milik Pemrov DKI Jakarta. Karena itu mereka meminta Pemprov DKI Jakarta untuk berdialog langsung dengan warga.
WARGA yang tinggal di Kalijodo, diberi waktu sepekan untuk melakukan pengosongan sejak surat pemberitahuan pengosongan diedarkan sejak Minggu (14/2).
PERMASALAHAN lokalisasi Kalijodo di Jakarta Barat dan kawasan Dolly, Surabaya, Jawa Timur berbeda. Karena itu, bentuk penanganan dua kawasan itu juga berbeda.
PENGGUSURAN Kalijodo ditargetkan akan bulan ini. Target tersebut harus terlaksana mengingat Indonesia, khususnya Jakarta, akan menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada 6-7 Maret nanti.
PEMASANGAN instalasi air dan listrik di kawasan pelacuran Kalijodo diduga tidak memenuhi prosedur alias ilegal. Dalam waktu dekat, pemerintah setempat rencananya akan memutus seluruh instalasi tersebut.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved