Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
Proses lelang akan kembali dari awal lagi dengan tahapan adanya prakualifikasi. Sebelumnya ditargetkan lelang itu digulirkan pada April.
KEBIJAKAN pembatasan lalu lintas kendaraan pribadi melalui Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik akan dite-rapkan tahun depan.
ERP harus dilakukan pada 2020 agar pada 2029 tercapai sejumlah target, pun tenggat waktu September 2020 sesuai dengan satu tahun berlakukan perluasan ganjil genap
Masih harus menunggu terbitnya peraturan baru guna memayungi pelaksanaan penerapan ERP menggunakan skema pendapatan negara bukan pajak (PNBP).
Pemberian insentif ke pemda berupa pengelolaan keuangan dari hasil ERP tersebut. Hasil itu bisa digunakan untuk meningkatkan layanan umum.
Dishub Bekasi mengaku ada kesalahpahaman soal penerapan ERP, BPTJ pun mengklarifikasi kalau 2020 baru sebatas perencanaan
Sesuai lingkup kewenangan, ERP yang dapat diimplementasikan BPTJ ada pada area perbatasan antarwilayah yang merupakan jalan nasional.
Pengenaan biaya dari kebijakan ERP ini akan menjadi pendapatan negara bukan pajak yang sepenuhnya akan digunakan untuk peningkatan penyelenggaraan transportasi umum di wilayah tersebut.
KEPALA Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono menuturkan kebijakan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP)
Berdasarkan targetnya, BPTJ ingin ERP sudah bisa dioperasikan pada 2020.
Pemkot Kota Bekasi menganggap sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di Jalan Kalimalang, Kota Bekasi terlalu mendadak.
Ia mengatakan pihaknya Perda ERP tersebut diselesaikan pada 2020. Konsep jalan berbayar akan disebut dengan istilah 'congestion tax' atau pajak kemacetan.
Kebijakan ERP diklaim mampu mengurangi tingkat kemacetan sebanyak 30%.
Setelah ditargetkan tahun ini bisa dibangun, Pemprov DKI memundurkan ERP hingga ke 2021.
Setelah ditargetkan tahun ini bisa dibangun, Pemprov DKI memundurkan ERP hingga ke 2021.
Pemprov DKI Jakarta tidak akan lagi mengunakan sistem ERP konvensional. Pasalnya, teknologi baru saat ini telah banyak, dengan pemanfaatan satelit, dan GPS.
Namun, secara konsep pelaksanaan, Anies belum ingin mengungkapkan konsep jalan berbayar yang akan diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved