Headline
Transparansi data saham bakal diperkuat demi kerek bobot RI.
Kumpulan Berita DPR RI
KEBIJAKAN sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) akan memiliki konsep yang berbeda dari sebelumnya, yakni dengan sebutan congestion tax atau pajak kemacetan.
"Makanya istilahnya tadi adalah congestion tax karena konsepnya beda dengan yang dulu. Tapi biar nanti disiapin dulu paparan lengkapnya, baru saya sosialisasikan," ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Jakarta, Selasa (13/8).
Anies menilai kebijakan tersebut sebaiknya segera dilaksanakan, sembari menunggu balasan fatwa dari Kejaksaan Agung atas suratnya mengenai lelang proyek jalan berbayar itu.
Baca juga: Jokowi Dukung DKI Kembangkan Transportasi Berbasis Listrik
"Kejaksaan sudah kirim surat mengatakan bahwa semua proses harus diulang," ujar dia.
Namun, secara konsep pelaksanaan, Anies belum ingin mengungkapkan konsep jalan berbayar yang akan diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan membeberkan sejumlah langkah penanganan mengatasi permasalahan kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta. Salah satunya melaksanakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan dengan penerapan jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP). (OL-2)
Inner London Congestion Zone, Orchard-CBD Singapura dan Central Stockholm menjadi contoh bagaimana tarif diberlakukan untuk menahan volume kendaraan yang memasuki kawasan padat.
K3X Lab dikenal dengan pendekatan kolaboratif dalam membantu brand membangun kesiapan dan kapabilitas digital.
Hal tersebut dijalankan untuk menunjang kebijakan program TransJabodetabek yang menghubungkan wilayah sekitar Jakarta seperti Depok, Bogor, Bekasi dan Tangerang.
Pemprov DKI perlu menjelaskan bahwa ERP bukan pajak tambahan, melainkan mekanisme pengelolaan ruang jalan secara adil
Deddy menjelaskan bahwa tarif untuk kendaraan yang melintas di jalan yang terpasang ERP seperti di beberapa negara maju, jauh lebih mahal dibandingkan lewat jalan tol.
Pramono Anung berencana menerapkan kebijakan tersebut, hingga saat ini masih belum terlihat tindak lanjut atas kajian ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved