ERP Masih Kajian, DKI Masih Gunakan Transportasi Umum Untuk Kurangi Macet

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) masih mengkaji wacana penerapan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar di ruas jalan Ibu Kota. 

Kepala Dishub, Syafrin Liputo menegaskan pihaknya belum menerapkan kebijakan tersebut. Ia mengatakan salah satu untuk mengendalikan mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi di ibu kota  pihaknya masih menerapkan program Ganjil Genap di 25 ruas jalan. 

"Namun, untuk penerapan Electronic Road Pricing (ERP)*, Pemprov DKI Jakarta memastikan bahwa kebijakan tersebut belum dilaksanakan," ujar Syafrin saat dikonfirmasi, Rabu (7/5). 

Baca juga : Kembali Mundur, Penerapan ERP Ditargetkan 2021

Ia mengatakan, kendati Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana menerapkan kebijakan tersebut, hingga saat ini masih belum terlihat tindak lanjut atas kajian ini. 

"Jakarta saat ini masih pada *upaya peningkatan sarana dan prasarana transportasi umum massal termasuk Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta," bebernya. 

Lebih lanjut, Syafrin menerangkan pengembangan kebijakan transportasi pihaknya menyiapkan beberapa langkah strategis yang sedang dilakukan meliputi:  

1. Pembangunan MRT Fase 2 (Bundaran HI – Kota) untuk memperluas jaringan transportasi cepat di Jakarta.  
2. Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B (Velodrome – Manggarai) guna meningkatkan konektivitas antarmoda transportasi.  
3. Peresmian dan pengembangan layanan Transjabodetabek untuk memperluas jangkauan angkutan umum ke wilayah penyangga.  
4. Penyediaan layanan gratis angkutan umum massal (MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan Transjakarta) bagi 15 golongan masyarakat. 

"Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi dalam melakukan perjalanan sehari-hari," pungkasnya. (Far/P-3)