Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan sejumlah langkah penanganan jangka pendek dan menengah untuk mengatasi kemacetan di kawasan TB Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo usai menggelar rapat terbatas bersama sejumlah pejabat Pemprov DKI Jakarta, Sabtu (23/8).
“Bapak Gubernur Pramono Anung menggelar rapat terbatas guna mendapatkan laporan lapangan yang lengkap, merumuskan solusi, sekaligus memberikan instruksi,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, hari ini.
Menurut Yustinus, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan langkah penanganan jangka pendek dan menengah, yakni melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek galian yang tengah berlangsung, seperti proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Perumda Paljaya sepanjang 7 km di Cilandak serta proyek perpipaan Rusun Tanjung Barat sepanjang 4 km.
"Kedua proyek penting ini ditargetkan rampung pada Oktober dan November 2025," ujarnya.
Selain itu, Pemprov DKI menginstruksikan PAM Jaya dan Paljaya untuk mempercepat pekerjaan dengan sistem 24 jam non-stop, memperpendek pagar proyek, menempatkan flagman, dan langkah teknis lainnya.
Pemprov DKI, kata dia, juga melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengatur buka-tutup pintu masuk/keluar tol pada jam sibuk guna mengurangi penumpukan kendaraan.
Pemprov DKI juga akan memanfaatkan area yang masih tersedia sebagai halte atau parkir sementara agar kendaraan umum tidak menumpuk di pinggir jalan saat menaikkan dan menurunkan penumpang serta menggunakan sementara trotoar di area terdampak proyek untuk memperlebar ruas jalan, terutama di titik penyempitan (bottleneck), mengingat trotoar di lokasi tersebut saat ini belum dapat digunakan pejalan kaki.
Untuk mengatasi kemacetan di Jalan TB Simatupang, kata Yustinus, Pemprov DKI akan memperkuat koordinasi lapangan secara terpadu antara Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP, MRT Jakarta, Transjakarta, dan instansi terkait lainnya.
Tak hanya itu, lanjut dia, Pemprov DKI juga akan bekerja sama dengan Google dan platform navigasi lain untuk menampilkan informasi terkini mengenai proyek yang berlangsung, sekaligus memberikan rute alternatif bagi pengguna jalan.
Untuk solusi jangka panjang, Pemprov DKI akan mengkaji pembangunan underpass atau flyover di perempatan besar sepanjang Jalan TB Simatupang untuk mengendalikan arus lalu lintas.
"Pemprov DKI Jakarta berharap langkah-langkah ini dapat segera mengurai kemacetan dan memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan di kawasan TB Simatupang," kata Yustinus
Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan akibat kemacetan di kawasan TB Simatupang.
"Kepada warga Jakarta, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Kami juga mengimbau masyarakat untuk beralih ke transportasi umum agar volume kendaraan di jalan dapat berkurang,” katanya.(Ant/P-1)
Ia mengakui capaian tersebut masih jauh dari ketentuan ideal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan porsi RTH Jakarta dapat mencapai 30% pada 2045.
Bapenda telah menelusuri faktor penyebab anjloknya penerimaan BPHTB.
Dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Jakarta Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026, anggaran subsidi untuk Transjakarta ditetapkan Rp3,75 triliun.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Tuhiyat juga menjelaskan gambaran umum Stasiun Harmoni yang akan menjadi salah satu stasiun penting di jalur utara MRT Jakarta. Kelak, Stasiun Harmoni memiliki panjang 252 meter.
Rano menjelaskan bahwa Jakarta membutuhkan kebijakan yang mampu menyatukan aspek pencegahan, pemberantasan, penanganan, serta rehabilitasi.
Percepatan ini merupakan bentuk komitmen Paljaya dalam meminimalkan dampak konstruksi terhadap kelancaran lalu lintas di kawasan Jalan TB Simatupang.
Pramono pun mengaku dirinya menyesalkan terjadinya kemacetan parah akibat perbaikan tersebut karena memantau secara langsung kemacetan yang ada di Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan kebijakan itu bersifat sementara sembari menunggu penyelesaian permanen penataan lalu lintas di kawasan tersebut.
Persoalan galian jalan sudah beberapa kali menjadi keluhan masyarakat. Oleh karena itu, ia tak ingin hal tersebut terulang karena berdampak langsung terhadap kelancaran lalu lintas.
Pramono Anung Wibowo mengatakan rencana pemangkasan trotoar di Jalan TB Simatupang guna mengatasi kemacetan di wilayah tersebut batal dilakukan karena sejumlah alasan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved