Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi A DPRD DKI Jakarta, Achmad Yani, mendorong Pemprov DKI memberikan ruang kerja yang layak bagi penyandang disabilitas. Menurut dia, kelompok difabel merupakan bagian dari warga Jakarta yang berhak mendapat kesempatan sama dalam mengakses pekerjaan.
“Mereka juga warga Jakarta. Mereka meminta agar bisa diikutsertakan, bisa direkrut menjadi tenaga kerja di Jakarta,” kata Yani melalui keterangannya, Minggu (24/8)
Yani menuturkan, aspirasi itu ia terima langsung dari masyarakat difabel saat masa reses. Mereka meminta dukungan nyata agar bisa berkontribusi dalam dunia kerja.
“Kami mendapatkan banyak aspirasi masyarakat disabilitas dan berkebutuhan khusus,” ujarnya.
Namun, ia menekankan pentingnya pelatihan terlebih dahulu agar penyandang disabilitas memiliki keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja.
"Apakah diberikan pelatihan sebelumnya, sehingga bisa memiliki kesempatan bekerja. Ini juga perintah Perda Nomor 4 Tahun 2022,” ungkapnya.
Politikus PKS itu pun mengusulkan adanya kuota khusus, terutama dalam perekrutan penyedia jasa layanan perorangan (PJLP) di lingkungan Pemprov. Selama ini, akses tersebut dinilai minim bagi kelompok difabel.
“Kasih kesempatan dalam perekrutan PJLP misalnya. Difabel dan orang berkebutuhan khusus harus ada akses. Selama ini mereka tidak ada jalan masuk ke situ,” tegasnya.
Dengan langkah itu, ia optimistis tingkat pengangguran di Ibu Kota bisa ditekan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Terpenting bagaimana kita bisa mensejahterakan masyarakat. Pemprov DKI bisa memberikan peluang pekerjaan, dan itu akan membantu mengurangi pengangguran,” pungkas Yani. (H-4)
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance) mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam gerakan sosial membantu penyintas kecelakaan lalu lintas yang mengalami disabilitas.
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mendistribusikan bantuan berupa tangan prostetik bagi penyandang disabilitas di wilayah Cijeruk, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Ketika Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penyakit kronis dapat dikategorikan sebagai disabilitas, maka negara sedang memperluas cakupan perlindungan agar lebih inklusif.
Kehadiran lift di JPO Sarinah dianggap sebagai solusi konkret untuk memitigasi risiko keselamatan bagi pengguna kursi roda di kawasan padat lalu lintas.
Kabar baik! MK putuskan penyakit kronis kini bisa masuk kategori disabilitas. Simak syarat asesmen medis dan prinsip pilihan sukarela dalam Putusan MK No. 130/2025.
Fokus utama KND bukan sekadar pada perolehan medali, melainkan memastikan negara hadir dalam memberikan hak yang setara bagi atlet disabilitas.
Pendekatan inclusive impact dan sustainability leadership menitikberatkan pada penerapan prinsip ESG.
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Garut memperingati Hari Disabilitas Internasional.
OJK Diharapkan Permudah Akses Modal
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved