Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
PENGAMAT transportasi, Muhammad Akbar, menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah siap untuk menerapkan sistem jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP).
Menurut Akbar, tidak ada alasan lagi bagi Pemprov Jakarta untuk menerapkan sistem jalan berbayar untuk kendaraan pribadi. Akbar mengatakan, penerapan ERP bukanlah sekadar wacana tanpa payung hukum.
Menurut dia, regulasi untuk menerapkan sistem itu telah tercantum dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang diperkuat dengan peraturan pemerintah tentang manajemen dan rekayasa lalu lintas. "Artinya, secara regulasi, tidak ada lagi alasan untuk menunda," kata dia melalui keterangannya, Sabtu (14/6).
Lebih lanjut, Jakarta telah memiliki infrastruktur transportasi yang baik dengan adanya MRT, LRT, Transjakarta, hingga Mikrotrans. Seluruh moda itu dinilai telah terintegrasi, baik secara fisik melalui titik-titik simpul perpindahan, maupun secara tarif melalui sistem pembayaran yang lebih praktis dan menyatu.
"Jika semua prasyarat tersebut sudah terpenuhi, maka hambatan terbesar dalam penerapan ERP saat ini bukan lagi soal teknis. Tantangan utama kini adalah faktor politik dan sosial, yakni keberanian pengambil kebijakan untuk bertindak, serta kesiapan masyarakat untuk menerima perubahan," kata dia.
Ia mengakui, penerapan ERP tentu tidak akan bebas dari penolakan. Beberapa pihak dinilai pasti akan menyuarakan keberatan. Namun, penolakan itu bisa diatasi dengan baik asalkan Pemprov DKI dapat menjawab kekhawatiran mereka secara terbuka dan argumentatif.
Pemprov DKI juga perlu menjelaskan bahwa ERP bukan pajak tambahan, melainkan mekanisme pengelolaan ruang jalan secara adil, di mana biaya kemacetan tidak lagi ditanggung bersama, tapi oleh mereka yang memilih tetap menggunakan kendaraan pribadi.
"Pada akhirnya, ERP ini bukan untuk menghukum pengendara, tapi untuk menyelamatkan masa depan kota Jakarta yang kita tinggali bersama. Perubahan selalu ditakutkan pada awalnya, tapi bisa diterima ketika manfaatnya terlihat jelas," ujar Akbar.
Menurut dia, sudah terlalu lama rencana penerapan pembatasan kendaraan pribadi melalui ERP hanya menjadi sekadar wacana.
Sementara itu, kemacetan terus memburuk dari tahun ke tahun. Hal itu juga diikuti dengan polusi udara makin tinggi, dan angkutan umum yang seharusnya menjadi solusi justru ikut tersendat di jalan yang sama. Padahal, semua prasyarat untuk menerapkan ERP sudah tersedia.
"Yang kurang hanyalah kemauan politik dan tekanan publik. Kuncinya, berani untuk memulai, tidak perlu menunggu sempurna di awal, lalu sambil terus diperbaiki dan disempurnakan pelan-pelan," kata dia. (Far/P-2)
Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengembangkan Intelligent Traffic Control System (ITCS) untuk mengatasi kemacetan ibu kota dengan berbasis tekonologi artificial intelligent.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meminta Dinas Bina Marga untuk menertibkan seluruh pembangunan atau proyek galian yang menyebabkan kemacetan di Jakarta.
Deddy menjelaskan bahwa tarif untuk kendaraan yang melintas di jalan yang terpasang ERP seperti di beberapa negara maju, jauh lebih mahal dibandingkan lewat jalan tol.
Polda Metro Jaya mengungkap kemacetan parah yang terjadi di ruas Jalan Gatot Subroto menuju Jalan Jenderal Sudirman pada Rabu (28/5) disebabkan oleh tingginya volume kendaraan.
Integrasi jalan tol eksisting menuju ke Pelabuhan Tanjung Priok dinilai merupakan solusi strategis untuk mengurai kemacetan di kawasan pusat distribusi logistik nasional tersebut.
Pramono terus melakukan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Sumber Daya Air, salah satunya berencana melakukan modifikasi cuaca.
Komisi E DPRD Jakarta meminta kepada Dinas Pendidikan DKI untuk segera merealisasikan 40 sekolah gratis pada tahun ajaran 2025/2026
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Bun Joi Phiau meminta pejabat di lingkungan Pemprov DKI jangan hanya ahli retorika saat bencana datang.
Total akan ada 14 lokasi yang terdampak normalisasi Kali Ciliwung. Namun, hingga saat ini baru ada empat lokasi yang ditetapkan.
Secara aturan olahraga padel termasuk kategori olahraga permainan yang dikenakan pajak.
Bentrokan terjadi antara satpol pp dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu 2 Juli 2025. Bentrokan dipicu adanya penertiban yang menyasar pedagang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved