Komisi B DPRD DKI Tolak Jalan Berbayar Elektronik (ERP)

NASIB rancangan peraturan daerah (raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) masih belum jelas.

Komisi B DPRD DKI Jakarta nampak keberatan untuk menerima rencana Pemprov DKI untuk menerapkan program pengendalian kemacetan lewat jalan berbayar elektronik atau 'electronic road pricing' (ERP) yang disampaikan melalui raperda tersebut.

Padahal, program itu digadang-gadang jadi andalan Pemprov DKI untuk mengatasi kemacetan. ERP bahkan pernah diujicoba pada 2016 silam.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail, mengungkapkan, pihaknya berkeberatan dengan ERP karena dikhawatirkan bakal membebani masyarakat. Sebab, untuk berlalu lintas, masyarakat harus membayar tarif retribusi jumlah tertentu.

"Ya sepertinya masih jauh ya dari pengesahan. Masih jauh," ungkap Ismail di Gedung DPRD DKI, Kamis (19/1).

Baca juga: Polisi Tangkap Pengoplos Elpiji Tabung 3 Kilogram di Jakpus

Di sisi lain, Ismail menegaskan masih banyak cara lain untuk mengurangi kemacetan seperti meningkatkan pelayanan angkutan umum.

Saat ini sedang dilakukan pengembangan angkutan massal secara masif melalui pembangunan rute MRT Jakarta. Pun layanan Transjakarta harus terus ditingkatkan.

"Masih banyak solusi lain untuk mengatasi kemacetan. Jadi bukan karena ini sudah ada raperdanya lalu buru-buru digodok dan disetujui. Tidak begitu," tuturnya.

Ismail menegaskan, apabila angkutan umum sudah baik, tanpa harus ditekan, masyarakat akan beralih ke angkutan umum. Untuk itu, ia mendorong agar Pemprov DKI bisa memprioritaskan perbaikan angkutan umum.

"Misalnya kalau ini berjalan, siap nggak angkutan umumnya? Kan belum. Transjakarta belum jelas headway-nya," tandasnya.

Politikus PKS itu menyebut upaya pengendalian kemacetan lewat ganjil genap bisa efektif asal diterapkan menyeluruh.

"Makanya itu nanti kami akan minta pemaparan Dishub soal evaluasi ganjil genap," imbuhnya. (Put/OL-09)