Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
NASIB rancangan peraturan daerah (raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) masih belum jelas.
Komisi B DPRD DKI Jakarta nampak keberatan untuk menerima rencana Pemprov DKI untuk menerapkan program pengendalian kemacetan lewat jalan berbayar elektronik atau 'electronic road pricing' (ERP) yang disampaikan melalui raperda tersebut.
Padahal, program itu digadang-gadang jadi andalan Pemprov DKI untuk mengatasi kemacetan. ERP bahkan pernah diujicoba pada 2016 silam.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail, mengungkapkan, pihaknya berkeberatan dengan ERP karena dikhawatirkan bakal membebani masyarakat. Sebab, untuk berlalu lintas, masyarakat harus membayar tarif retribusi jumlah tertentu.
"Ya sepertinya masih jauh ya dari pengesahan. Masih jauh," ungkap Ismail di Gedung DPRD DKI, Kamis (19/1).
Baca juga: Polisi Tangkap Pengoplos Elpiji Tabung 3 Kilogram di Jakpus
Di sisi lain, Ismail menegaskan masih banyak cara lain untuk mengurangi kemacetan seperti meningkatkan pelayanan angkutan umum.
Saat ini sedang dilakukan pengembangan angkutan massal secara masif melalui pembangunan rute MRT Jakarta. Pun layanan Transjakarta harus terus ditingkatkan.
"Masih banyak solusi lain untuk mengatasi kemacetan. Jadi bukan karena ini sudah ada raperdanya lalu buru-buru digodok dan disetujui. Tidak begitu," tuturnya.
Ismail menegaskan, apabila angkutan umum sudah baik, tanpa harus ditekan, masyarakat akan beralih ke angkutan umum. Untuk itu, ia mendorong agar Pemprov DKI bisa memprioritaskan perbaikan angkutan umum.
"Misalnya kalau ini berjalan, siap nggak angkutan umumnya? Kan belum. Transjakarta belum jelas headway-nya," tandasnya.
Politikus PKS itu menyebut upaya pengendalian kemacetan lewat ganjil genap bisa efektif asal diterapkan menyeluruh.
"Makanya itu nanti kami akan minta pemaparan Dishub soal evaluasi ganjil genap," imbuhnya. (Put/OL-09)
Hal tersebut dijalankan untuk menunjang kebijakan program TransJabodetabek yang menghubungkan wilayah sekitar Jakarta seperti Depok, Bogor, Bekasi dan Tangerang.
Pemprov DKI perlu menjelaskan bahwa ERP bukan pajak tambahan, melainkan mekanisme pengelolaan ruang jalan secara adil
Deddy menjelaskan bahwa tarif untuk kendaraan yang melintas di jalan yang terpasang ERP seperti di beberapa negara maju, jauh lebih mahal dibandingkan lewat jalan tol.
Pramono Anung berencana menerapkan kebijakan tersebut, hingga saat ini masih belum terlihat tindak lanjut atas kajian ini.
KOMISI C DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI, dalam hal ini Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk menerapkan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
Adapun ERP ini termasuk dalam program transportasi jangka panjang Jakarta. Pihaknya masih menyusun blueprint penerapan ERP.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat (Jabar), saat ini tengah menyiapkan sejumlah strategi berbasis teknologi dan tata kelola waktu untuk mengurai kemacetan.
Seluruh alat berat dan kendaraan yang terjebak kemacetan sudah bisa terangkut semuanya pada Sabtu (19/7) dan prosesnya bisa cepat dilancarkan.
LEMBAGA Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) menilai Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan bisa menjadi sebagai standar nasional dalam pengelolaan sampah perkotaan.
Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengembangkan Intelligent Traffic Control System (ITCS) untuk mengatasi kemacetan ibu kota dengan berbasis tekonologi artificial intelligent.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meminta Dinas Bina Marga untuk menertibkan seluruh pembangunan atau proyek galian yang menyebabkan kemacetan di Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved