LP2AD, RDF Rorotan Tidak Boleh Mangkrak, Bisa Jadi Standar Pengolahan Nasional

LEMBAGA Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) menilai Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan bisa menjadi sebagai standar nasional dalam pengelolaan sampah perkotaan.

Direktur Eksekutif LP2AD, Victor Irianto Napitupulu mengatakan RDF Rorotan merupakan fasilitas strategis yang tidak boleh dibiarkan mangkrak. 

Proyek yang menelan anggaran hingga Rp1,28 triliun ini harus dioptimalkan dan menjadi model nasional dalam pengelolaan sampah berbasis teknologi.

Baca juga : Dinas Pariwisata Sikka Gelar Pelatihan Pengelolaan Sampah di Kawasan TWAL

“Jakarta menghasilkan lebih dari 7.000 ton sampah per hari, sementara TPST Bantar Gebang sudah dalam kondisi overload. RDF Rorotan hadir sebagai jawaban untuk mengurangi ketergantungan pada TPA konvensional,” ujar Victor dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk 'Menyongsong Masa Depan Operasional RDF Rorotan' yang digelar di Jakarta Pusat, Kamis (10/7).

Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, ahli, dan masyarakat dalam memastikan keberlanjutan operasional RDF. 

Ia menyebutkan bahwa masalah teknis dan sosial yang muncul dalam operasional RDF Rorotan harus dijadikan bahan evaluasi untuk pengembangan RDF di wilayah lain di Jakarta. 

Baca juga : Pemerintah Minta Produsen Bertanggung Jawab Soal Sampah Kemasan

“RDF ini sangat diperlukan. Ke depan, RDF Rorotan bisa dijadikan standar nasional bila berhasil dijalankan tanpa hambatan,” ujarnya.

Melalui FGD ini, LP2AD berharap RDF Rorotan tak hanya berfungsi sebagai solusi lokal, tetapi juga sebagai prototipe nasional pengelolaan sampah yang berkelanjutan, efisien, dan berpihak pada kepentingan publik.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Prof Firdaus Ali menegaskan operasional fasilitas pengelolaan sampah RDF Rorotan dipastikan akan tetap berjalan. Hal ini ditegaskan oleh

Meski demikian, ia menekankan masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan, terutama oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. 

“Masalah bau, emisi, hingga berbagai isu yang menjadi keluhan warga harus dijawab dengan serius,” katanya.

Firdaus menyebut Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, sangat terbuka terhadap kritik dan masukan. 

“Pak Gubernur akan memfasilitasi, dan kami dari tim akan bantu selesaikan masalah-masalah krusial Jakarta, dari sampah, banjir, air bersih, kemacetan, hingga krisis lingkungan di wilayah pesisir,” paparnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan sampah dari hulu, bukan hanya mengandalkan solusi di hilir. 

“Tanpa partisipasi publik, ini tidak akan jalan. Maka harus ada edukasi dan sosialisasi. Kalau tetap tidak berhasil, ya kita lakukan penegakan hukum (law enforcement) dengan insentif dan disinsentif,” tegasnya.

Terkait target pengoperasian kembali RDF Rorotan, Firadus mengatakan RDF akan beroperasi pada September secara optimal. 

“Insya Allah September kita operasikan. Pak Gubernur sudah pastikan seluruh peralatan yang dulu belum berfungsi kini sudah siap, termasuk alat tambahan yang baru datang,” jelasnya.

Ia menambahkan, RDF Rorotan hanya akan diresmikan Presiden setelah uji coba berjalan stabil. 

“Menteri Lingkungan Hidup memang minta dipercepat, tapi kita ingin semuanya proper, jangan sampai terulang kejadian seperti sebelumnya,” pungkasnya.

Diskusi tersebut menghadirkan jajaran narasumber lintas sektor, mulai dari Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Lingkungan, Firdaus Ali; hingga Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto. (Far/M-3)