Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT transportasi Djoko Setijowaro mengungkapkan jalan berbayar elektronik atau 'electronic road pricing' (ERP) memang bisa menjadi program andalan untuk mengatasi kemacetan. Meskipun demikian, ia menegaskan ERP bukan menjadi satu-satunya cara agar kemacetan berkurang.
"ERP bukan obat mujarab. Dia tidak bisa berdiri sendiri," kata Djoko saat dihubungi, Jumat (20/1).
Ia menegaskan, Pemprov DKI tetap harus memperbaiki sistem angkutan umum di Jakarta. Tak hanya Pemprov DKI, program pengendalian kemacetan di Jakarta juga harus didukung oleh pemerintah pusat.
Kementerian Perhubungan, kata Djoko, harus mendukung dengan memperbaiki sistem angkutan umum di Bodetabek, sebab, sebagian besar arus kendaraan bermotor di Jakarta juga datang dari daerah-daerah penyangga.
Baca juga: Soal ERP, DPRD: Jakarta Bukan Singapura
"Perbaiki sistem angkutan umumnya. Seperti di Bogot itu ada Trans Pakuan bisa ditambah dari delapan rute baru ada empat. Jadi ini sebagai 'first and last mile'. Jika dari hulunya saja sudah menggunakan angkutan umum, itu akan mengurangi kemacetan Jakarta," jelasnya.
Iapun setuju dengan rencana Pemprov DKI berencana menerapkan ERP di 25 ruas jalan yang saat ini sudah diterapkan ganjil genap. Namun, ia menyarankan agar hal tersebut dilakukan secara bertahap.
"Jangan langsung 25 ruas jalan. Tapi bertahap sambil melihat kinerjanya dan evaluasinya yang terus-menerus. Lalu juga sambil menunggu angkutan umumnya semakin berkembang. Apalagi kan sebentar lagi ada LRT Bodebek," tandasnya. (OL-4)
Jakarta tetap menjadi kota terbuka bagi siapa saja yang ingin mengadu nasib.
PEMPROV DKI Jakarta melarang para ASN menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi selama periode libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi dan mudik Lebaran 2026.
Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kebudayaan resmi menetapkan 16 objek baru sebagai Cagar Budaya sepanjang tahun 2025.
BPIP mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta yang menyelenggarakan Sosialisasi Pembelajaran Pendidikan Pancasila bagi satuan pendidikan.
Pemerintah pusat maupun daerah dinilai gagal mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah secara menyeluruh sehingga bencana longsor sampah di Bantargebang terus berulang.
PEMPROV DKI Jakarta dikejar waktu untuk memulihkan operasional pengelolaan sampah setelah gunungan sampah di TPST Bantargebang longsor.
Tol Japek II Selatan akan dibuka fungsional mulai 15 Maret 2026 untuk urai macet di KM 66. Cek rute dan kesiapan jalurnya di sini.
Jasa Marga prediksi puncak arus mudik Lebaran 2026 jatuh pada 18 Maret dengan 3,5 juta kendaraan. Simak titik macet dan kebijakan WFA dari pemerintah.
Kondisi ini memicu antrean kendaraan yang mengular panjang, terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari.
MRT Timur-Barat Fase 2 Kembangan-Balaraja dibidik jadi solusi kemacetan dua arah Jakarta-Banten. Pemprov dan 8 pengembang mulai kajian TOD lintas wilayah.
SEBANYAK 109 tiang monorel di Jalan Rasuna Said, Jakarta akan dibongkar. Dinas Bina Marga DKI Jakarta berharap pembongkaran tiang monorel itu dapat memecah kemacetan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta tidak mengabaikan aspek sosialisasi kepada masyarakat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved