Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
PENGAMAT transportasi Djoko Setijowaro mengungkapkan jalan berbayar elektronik atau 'electronic road pricing' (ERP) memang bisa menjadi program andalan untuk mengatasi kemacetan. Meskipun demikian, ia menegaskan ERP bukan menjadi satu-satunya cara agar kemacetan berkurang.
"ERP bukan obat mujarab. Dia tidak bisa berdiri sendiri," kata Djoko saat dihubungi, Jumat (20/1).
Ia menegaskan, Pemprov DKI tetap harus memperbaiki sistem angkutan umum di Jakarta. Tak hanya Pemprov DKI, program pengendalian kemacetan di Jakarta juga harus didukung oleh pemerintah pusat.
Kementerian Perhubungan, kata Djoko, harus mendukung dengan memperbaiki sistem angkutan umum di Bodetabek, sebab, sebagian besar arus kendaraan bermotor di Jakarta juga datang dari daerah-daerah penyangga.
Baca juga: Soal ERP, DPRD: Jakarta Bukan Singapura
"Perbaiki sistem angkutan umumnya. Seperti di Bogot itu ada Trans Pakuan bisa ditambah dari delapan rute baru ada empat. Jadi ini sebagai 'first and last mile'. Jika dari hulunya saja sudah menggunakan angkutan umum, itu akan mengurangi kemacetan Jakarta," jelasnya.
Iapun setuju dengan rencana Pemprov DKI berencana menerapkan ERP di 25 ruas jalan yang saat ini sudah diterapkan ganjil genap. Namun, ia menyarankan agar hal tersebut dilakukan secara bertahap.
"Jangan langsung 25 ruas jalan. Tapi bertahap sambil melihat kinerjanya dan evaluasinya yang terus-menerus. Lalu juga sambil menunggu angkutan umumnya semakin berkembang. Apalagi kan sebentar lagi ada LRT Bodebek," tandasnya. (OL-4)
SEKRETARIS Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mendukung penuh upaya Pemprov DKI Jakarta menaikkan dana operasional untuk RT/RW tahap I sebesar 25 persen.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung buka suara terkait persoalan dugaan beras oplos milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Food Station Tjipinang Jaya.
Pengamat tata kota Yayat Supriyatna menilai, faktor utama kebakaran mayoritas disebabkan oleh korsleting listrik yang diperparah oleh meningkatnya konsumsi daya saat cuaca panas.
Untuk penyintas kebakaran di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, misalnya, bisa memilih rumah susun (rusun) terdekat, yakni Rusun Pasar Rumput.
Dari 62,09% ASN yang obesitas, sebesar 40,03% masuk kategori obesitas tingkat I (indeks massa tubuh/IMT 30-40) dan 22,06% obesitas tingkat II (IMT 40,1-50).
Melalui lomba ini, Kepala Dinas PPAPP, Iin Mutmainnah memotivasi anak-anak untuk terus semangat belajar dan mengembangkan potensi diri secara optimal.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat (Jabar), saat ini tengah menyiapkan sejumlah strategi berbasis teknologi dan tata kelola waktu untuk mengurai kemacetan.
Seluruh alat berat dan kendaraan yang terjebak kemacetan sudah bisa terangkut semuanya pada Sabtu (19/7) dan prosesnya bisa cepat dilancarkan.
LEMBAGA Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) menilai Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan bisa menjadi sebagai standar nasional dalam pengelolaan sampah perkotaan.
Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengembangkan Intelligent Traffic Control System (ITCS) untuk mengatasi kemacetan ibu kota dengan berbasis tekonologi artificial intelligent.
Pemprov DKI perlu menjelaskan bahwa ERP bukan pajak tambahan, melainkan mekanisme pengelolaan ruang jalan secara adil
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meminta Dinas Bina Marga untuk menertibkan seluruh pembangunan atau proyek galian yang menyebabkan kemacetan di Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved