PENGAMAT transportasi Djoko Setijowaro mengungkapkan jalan berbayar elektronik atau 'electronic road pricing' (ERP) memang bisa menjadi program andalan untuk mengatasi kemacetan. Meskipun demikian, ia menegaskan ERP bukan menjadi satu-satunya cara agar kemacetan berkurang.
"ERP bukan obat mujarab. Dia tidak bisa berdiri sendiri," kata Djoko saat dihubungi, Jumat (20/1).
Ia menegaskan, Pemprov DKI tetap harus memperbaiki sistem angkutan umum di Jakarta. Tak hanya Pemprov DKI, program pengendalian kemacetan di Jakarta juga harus didukung oleh pemerintah pusat.
Kementerian Perhubungan, kata Djoko, harus mendukung dengan memperbaiki sistem angkutan umum di Bodetabek, sebab, sebagian besar arus kendaraan bermotor di Jakarta juga datang dari daerah-daerah penyangga.
Baca juga: Soal ERP, DPRD: Jakarta Bukan Singapura
"Perbaiki sistem angkutan umumnya. Seperti di Bogot itu ada Trans Pakuan bisa ditambah dari delapan rute baru ada empat. Jadi ini sebagai 'first and last mile'. Jika dari hulunya saja sudah menggunakan angkutan umum, itu akan mengurangi kemacetan Jakarta," jelasnya.
Iapun setuju dengan rencana Pemprov DKI berencana menerapkan ERP di 25 ruas jalan yang saat ini sudah diterapkan ganjil genap. Namun, ia menyarankan agar hal tersebut dilakukan secara bertahap.
"Jangan langsung 25 ruas jalan. Tapi bertahap sambil melihat kinerjanya dan evaluasinya yang terus-menerus. Lalu juga sambil menunggu angkutan umumnya semakin berkembang. Apalagi kan sebentar lagi ada LRT Bodebek," tandasnya. (OL-4)
