Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
PENGAMAT transportasi Djoko Setijowaro mengungkapkan jalan berbayar elektronik atau 'electronic road pricing' (ERP) memang bisa menjadi program andalan untuk mengatasi kemacetan. Meskipun demikian, ia menegaskan ERP bukan menjadi satu-satunya cara agar kemacetan berkurang.
"ERP bukan obat mujarab. Dia tidak bisa berdiri sendiri," kata Djoko saat dihubungi, Jumat (20/1).
Ia menegaskan, Pemprov DKI tetap harus memperbaiki sistem angkutan umum di Jakarta. Tak hanya Pemprov DKI, program pengendalian kemacetan di Jakarta juga harus didukung oleh pemerintah pusat.
Kementerian Perhubungan, kata Djoko, harus mendukung dengan memperbaiki sistem angkutan umum di Bodetabek, sebab, sebagian besar arus kendaraan bermotor di Jakarta juga datang dari daerah-daerah penyangga.
Baca juga: Soal ERP, DPRD: Jakarta Bukan Singapura
"Perbaiki sistem angkutan umumnya. Seperti di Bogot itu ada Trans Pakuan bisa ditambah dari delapan rute baru ada empat. Jadi ini sebagai 'first and last mile'. Jika dari hulunya saja sudah menggunakan angkutan umum, itu akan mengurangi kemacetan Jakarta," jelasnya.
Iapun setuju dengan rencana Pemprov DKI berencana menerapkan ERP di 25 ruas jalan yang saat ini sudah diterapkan ganjil genap. Namun, ia menyarankan agar hal tersebut dilakukan secara bertahap.
"Jangan langsung 25 ruas jalan. Tapi bertahap sambil melihat kinerjanya dan evaluasinya yang terus-menerus. Lalu juga sambil menunggu angkutan umumnya semakin berkembang. Apalagi kan sebentar lagi ada LRT Bodebek," tandasnya. (OL-4)
Kendati demikian, Pemprov DKI tetap mengimbau agar seluruh siswa di Kota Jakarta tidak terlibat atau ikut serta dalam unjuk rasa.
Soal Roblox, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DKI Jakarta Iin Mutmainnah meminta para orangtua perketat pengawasan pada anak-anak.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengaku langsung bergerak cepat memperbaiki fasilitas umum yang sempat dirusak massa aksi demonstrasi di gedung MPR/DPR pada Senin 25 Agustus
Pramono Anung Wibowo mengatakan rencana pemangkasan trotoar di Jalan TB Simatupang guna mengatasi kemacetan di wilayah tersebut batal dilakukan karena sejumlah alasan.
Kebijakan itu dinilai sesat pikir, kontraproduktif dengan strategi transportasi berkelanjutan, sekaligus merugikan perekonomian regional.
Menurut Yustinus, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan langkah penanganan jangka pendek dan menengah, yakni melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek galian.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan, kebijakan ini diambil sebagai upaya mengatasi kemacetan di kawasan tersebut.
Menurut Yustinus, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan langkah penanganan jangka pendek dan menengah, yakni melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek galian.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan penyebab Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, yang mengalami kemacetan parah hampir setiap hari.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta, Ali Lubis, meminta Pemprov DKI segera mengambil langkah konkret untuk mengurai kemacetan yang semakin parah di sejumlah ruas jalan, termasuk macet di TB Simatupang
GUBERNUR DKI Jakarta, Pramono Anung mengungkap penyebab kemacetan parah Jalan TB Simatupang, Jakarta selatan yang sering dikeluhkan pengendara kendaraan roda dua maupun roda empat.
PT Transportasi Jakarta meminta maaf atas kemacetan yang terjadi di sejumlah layanan Transjakarta pada Selasa (19/8).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved