Headline
Transparansi data saham bakal diperkuat demi kerek bobot RI.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail mengungkapkan keberatannya terhadap rencana Pemprov DKI Jakarta yang ingin menerapkan jalan berbayar elektronik atau 'electronic road pricing' (ERP) seperti di Singapura maupun beberapa negara Eropa. Kebijakan itu dituangkan dalam rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) yang saat ini dibahas di DPRD DKI.
Ismail menegaskan Jakarta tidak seperti Singapura sehingga tidak akan tepat jika Jakarta meniru program pengendalian lalu lintas di negara tersebut seperti ERP.
"Tidak 'apple to apple' kalau Jakarta mau seperti Singapura," ungkap Ismail di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (19/1).
Ismail menuturkan, pengembangan angkutan umum di Singapura sudah sangat maju di antaranya MRT di Singapura punya rute yang sudah panjang dan menyeluruh. Angkutan bus pun sudah banyak dan memiliki ketepatan waktu yang tinggi.
Di sisi kemakmuran dan tingkat pendidikan warga, Jakarta juga masih kalah dari Singapura.
"Kalau sudah sebanding silahkan saja mau meniru. Tapi kalau belum, ya jangan," tegas politikus PKS itu.
Ismail menegaskan, sebelum menerapkan ERP, Singapura pun terlebih dulu membenahi transportasi umum hingga bisa menyeluruh seperti sekarang ini. Untuk itu, ia menyarankan, Jakarta meniru Singapura dari sisi pembangunan transportasi.
"Jadi ke situ dulu. Jangan malah bikin heboh," imbuhnya. (OL-13)
Baca Juga: Penerapan ERP Beririsan dengan Angkutan Umum
Inner London Congestion Zone, Orchard-CBD Singapura dan Central Stockholm menjadi contoh bagaimana tarif diberlakukan untuk menahan volume kendaraan yang memasuki kawasan padat.
K3X Lab dikenal dengan pendekatan kolaboratif dalam membantu brand membangun kesiapan dan kapabilitas digital.
Hal tersebut dijalankan untuk menunjang kebijakan program TransJabodetabek yang menghubungkan wilayah sekitar Jakarta seperti Depok, Bogor, Bekasi dan Tangerang.
Pemprov DKI perlu menjelaskan bahwa ERP bukan pajak tambahan, melainkan mekanisme pengelolaan ruang jalan secara adil
Deddy menjelaskan bahwa tarif untuk kendaraan yang melintas di jalan yang terpasang ERP seperti di beberapa negara maju, jauh lebih mahal dibandingkan lewat jalan tol.
Pramono Anung berencana menerapkan kebijakan tersebut, hingga saat ini masih belum terlihat tindak lanjut atas kajian ini.
Asia Pacific Cities for Health and Development (APCAT) Summit 2026 menyebut kebijakan KTR di Jakarta sejalan dengan semangat APCAT.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta normalisasi kali cakung lama untuk penanganan banjir
Prakiraan cuaca Jakarta dan sekitarnya malam ini, Kamis 29 Januari 2026. Waspada hujan lebat disertai petir di Jakarta Selatan dan wilayah penyangga.
Menurut Heru, hingga saat ini Dinas Bina Marga telah menindaklanjuti sekitar 6.000 titik jalan berlubang selama musim penghujan. J
Saat ini daya tampung Pelabuhan Muara Angke hanya berkisar 400 hingga 500 kapal.
Menurut Josephine, alokasi anggaran yang sangat besar tersebut seharusnya mampu mendorong kinerja Dinas LH menjadi jauh lebih optimal, khususnya dalam menangani persoalan sampah di Ibu Kota.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved