Headline
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.
KETUA Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail mengungkapkan keberatannya terhadap rencana Pemprov DKI Jakarta yang ingin menerapkan jalan berbayar elektronik atau 'electronic road pricing' (ERP) seperti di Singapura maupun beberapa negara Eropa. Kebijakan itu dituangkan dalam rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) yang saat ini dibahas di DPRD DKI.
Ismail menegaskan Jakarta tidak seperti Singapura sehingga tidak akan tepat jika Jakarta meniru program pengendalian lalu lintas di negara tersebut seperti ERP.
"Tidak 'apple to apple' kalau Jakarta mau seperti Singapura," ungkap Ismail di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (19/1).
Ismail menuturkan, pengembangan angkutan umum di Singapura sudah sangat maju di antaranya MRT di Singapura punya rute yang sudah panjang dan menyeluruh. Angkutan bus pun sudah banyak dan memiliki ketepatan waktu yang tinggi.
Di sisi kemakmuran dan tingkat pendidikan warga, Jakarta juga masih kalah dari Singapura.
"Kalau sudah sebanding silahkan saja mau meniru. Tapi kalau belum, ya jangan," tegas politikus PKS itu.
Ismail menegaskan, sebelum menerapkan ERP, Singapura pun terlebih dulu membenahi transportasi umum hingga bisa menyeluruh seperti sekarang ini. Untuk itu, ia menyarankan, Jakarta meniru Singapura dari sisi pembangunan transportasi.
"Jadi ke situ dulu. Jangan malah bikin heboh," imbuhnya. (OL-13)
Baca Juga: Penerapan ERP Beririsan dengan Angkutan Umum
Hal tersebut dijalankan untuk menunjang kebijakan program TransJabodetabek yang menghubungkan wilayah sekitar Jakarta seperti Depok, Bogor, Bekasi dan Tangerang.
Pemprov DKI perlu menjelaskan bahwa ERP bukan pajak tambahan, melainkan mekanisme pengelolaan ruang jalan secara adil
Deddy menjelaskan bahwa tarif untuk kendaraan yang melintas di jalan yang terpasang ERP seperti di beberapa negara maju, jauh lebih mahal dibandingkan lewat jalan tol.
Pramono Anung berencana menerapkan kebijakan tersebut, hingga saat ini masih belum terlihat tindak lanjut atas kajian ini.
KOMISI C DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI, dalam hal ini Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk menerapkan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
Adapun ERP ini termasuk dalam program transportasi jangka panjang Jakarta. Pihaknya masih menyusun blueprint penerapan ERP.
Penggunaan komposter memungkinkan masyarakat mengolah sampah organik menjadi kompos, mengurangi emisi metana, dan memperbaiki kualitas tanah secara lokal.
Pembangunan Jakarta bisa dilakukan kalau semua pihak bersama-sama memberikan dukungan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Antisipasi lainnya yang dapat dilakukan yakni dengan membuat bronjong dan turap mandiri,
Keberlanjutan bank sampah tak bisa hanya mengandalkan niat baik warga tanpa dukungan sistem yang memadai.
CFD telah digelar bertahun-tahun, masyarakat dan pengguna jalan juga sudah dan terbiasa dengan itu.
Rotasi pejabat bukan sekadar formalitas, tapi bagian dari upaya reformasi birokrasi agar tidak lagi terjebak pada pola lama yang stagnan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved