Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
KETUA Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail mengungkapkan keberatannya terhadap rencana Pemprov DKI Jakarta yang ingin menerapkan jalan berbayar elektronik atau 'electronic road pricing' (ERP) seperti di Singapura maupun beberapa negara Eropa. Kebijakan itu dituangkan dalam rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) yang saat ini dibahas di DPRD DKI.
Ismail menegaskan Jakarta tidak seperti Singapura sehingga tidak akan tepat jika Jakarta meniru program pengendalian lalu lintas di negara tersebut seperti ERP.
"Tidak 'apple to apple' kalau Jakarta mau seperti Singapura," ungkap Ismail di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (19/1).
Ismail menuturkan, pengembangan angkutan umum di Singapura sudah sangat maju di antaranya MRT di Singapura punya rute yang sudah panjang dan menyeluruh. Angkutan bus pun sudah banyak dan memiliki ketepatan waktu yang tinggi.
Di sisi kemakmuran dan tingkat pendidikan warga, Jakarta juga masih kalah dari Singapura.
"Kalau sudah sebanding silahkan saja mau meniru. Tapi kalau belum, ya jangan," tegas politikus PKS itu.
Ismail menegaskan, sebelum menerapkan ERP, Singapura pun terlebih dulu membenahi transportasi umum hingga bisa menyeluruh seperti sekarang ini. Untuk itu, ia menyarankan, Jakarta meniru Singapura dari sisi pembangunan transportasi.
"Jadi ke situ dulu. Jangan malah bikin heboh," imbuhnya. (OL-13)
Baca Juga: Penerapan ERP Beririsan dengan Angkutan Umum
Hal tersebut dijalankan untuk menunjang kebijakan program TransJabodetabek yang menghubungkan wilayah sekitar Jakarta seperti Depok, Bogor, Bekasi dan Tangerang.
Pemprov DKI perlu menjelaskan bahwa ERP bukan pajak tambahan, melainkan mekanisme pengelolaan ruang jalan secara adil
Deddy menjelaskan bahwa tarif untuk kendaraan yang melintas di jalan yang terpasang ERP seperti di beberapa negara maju, jauh lebih mahal dibandingkan lewat jalan tol.
Pramono Anung berencana menerapkan kebijakan tersebut, hingga saat ini masih belum terlihat tindak lanjut atas kajian ini.
KOMISI C DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI, dalam hal ini Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk menerapkan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
Adapun ERP ini termasuk dalam program transportasi jangka panjang Jakarta. Pihaknya masih menyusun blueprint penerapan ERP.
perempuan di Jakarta masih terjebak dalam ketidakpastian. Mulai dari pencarian kerja, dunia akademik, hingga kehidupan sehari-hari.
Menjadi bagian dari perjalanan panjang bangsa, BUMD ini menanamkan pondasi bagi masa depan kota dan warganya.
DINAS Perhubungan DKI Jakarta menyiapkan rekayasa lalu lintas (lalin) saat penyelenggaraan Kirab Bendera Pusaka dalam rangka Upacara Pengibaran dan Penurunan Bendera Pusaka pada HUT ke-80 RI
Fitroh menyebut KPK menangkap pejabat badan usaha milik negara (BUMN), dalam OTT ini. Nama lengkapnya masih dirahasiakan, saat ini.
Fitroh menjelaskan, operasi senyap itu menyeret INHUTANI V. Ada direksi badan usaha milik negara (BUMN) yang terjaring.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved