Penerapan ERP Jakarta Diminta Jangan Terjebak Logika Batas Kota

PENGAMAT transportasi yang juga mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Muhammad Akbar, menilai arah kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) Jakarta perlu dikembalikan ke tujuan dasarnya.

Akbar mengatakan pergerakan kendaraan di pusat aktivitas, bukan menghukum mobil yang sekadar melintasi batas administratif. Ia menegaskan, praktik terbaik di kota-kota dunia menunjukkan bahwa ERP selalu dimulai dari kawasan tujuan sentra bisnis, pusat kota, atau area dengan beban lalu lintas tertinggi.

“Kalau kita melihat London, Singapura, sampai Stockholm, semuanya menempatkan ERP di jantung aktivitas. Bukan di perbatasan kotanya,” ujar Akbar melalui keterangannya, Senin (1/12).

Baca juga : ERP Jadi Solusi Urai Kemacetan, Pengamat Nilai Masyarakat Perlu Penjelasan Detail

Inner London Congestion Zone, Orchard-CBD Singapura dan Central Stockholm menjadi contoh bagaimana tarif diberlakukan untuk menahan volume kendaraan yang memasuki kawasan padat.

"Tujuan mereka sederhana: mengendalikan beban, bukan memajaki orang yang hanya melintas,” sambungnya.

Menurut Akbar, Jakarta membutuhkan kebijakan mobilitas, bukan kebijakan administratif. Ia menilai konsep ERP di batas kota seperti DKI–Depok atau DKI–Bekasi justru menunjukkan kekeliruan memahami akar kemacetan.

Baca juga : Pemprov DKI Uji Coba Pengaturan Jam Kerja ASN

"Kalau macet terjadi di dalam kota, mengapa jawabannya tarif di pintu masuk kota? Ini terjebak pada logika KTP, bukan logika pergerakan,” katanya.

ERP, tegas dia, adalah instrumen menata ruang; titik penerapannya harus berada di lokasi yang ingin diatur, bukan di garis demarkasi yang kebetulan menjadi batas wilayah.

Ia menyebut perlu ada koreksi arah kebijakan agar ERP tidak berubah menjadi sekadar instrumen memajaki warga penyangga.

"ERP bukan pagar pembatas antara Jakarta dan Bodetabek,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa penerapan tarif harus berbasis kebutuhan pengelolaan permintaan perjalanan (travel demand management), terutama di kawasan yang mengalami kelebihan beban lalu lintas.

“ERP itu alat untuk mengelola permintaan, bukan alat untuk memisahkan penduduk,” ujar Akbar.

Dengan menempatkan ERP di pusat padat aktivitas Jakarta baik di kawasan bisnis, perkantoran, maupun perbelanjaan kebijakan ini dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Akbar menilai sudah saatnya Jakarta meninjau ulang strategi yang ada.

"Kalau ingin efektif, mulai dari pusat keramaian dulu. Itu hukum dasarnya,” ucapnya.

Ia berharap pembuat kebijakan tidak lagi meletakkan ERP sebagai kebijakan administratif berbasis batas kota, melainkan sebagai strategi tata ruang yang berbasis beban mobilitas sebagaimana dilakukan kota-kota dunia.

“Ketika arah kebijakan dikoreksi, ERP bisa menjadi solusi. Bukan kontroversi,” tutupnya. (Far/P-3)