Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PEMPROV DKI Jakarta telah melakukan 'focus group discussion' (FGD) penanganan lalu lintas kemacetan pada 6 Juli lalu bersama berbagai pemangku kepentingan. Dalam FGD itu juga dibahas rencana pengubahan jam kerja karyawan guna mengurangi kemacetan.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan pihaknya akan melakukan uji coba pengaturan jam kerja di internal Pemprov DKI Jakarta lebih dulu.
Hal ini ditujukan untuk melihat efektivitas kebijakan tersebut sebelum nantinya diimplementasikan secara luas bagi seluruh pekerja di Jakarta.
Baca juga: Pengaturan Jam Kerja Berpotensi Mengganggu Aktivitas Perekonomian
"Tahap awal setelah FGD kami akan koordinasi dengan BKD (Badan Kepegawaian Daerah) untuk bagaimana mengatur internal Pemprov DKI Jakarta dulu. Kota akan uji coba di sini. Kita nanti evaluasi," kata Syafrin di Balai Kota, Senin (10/7).
Namun demikian, ia belum merinci secara pasti kapan kebijakan ini akan dilakukan. Ia masih akan membahasnya bersama BKD DKI.
Baca juga: Pengaturan Jam Kerja Berpotensi Mengganggu Aktivitas Perekonomian
"Masih didiskusikan," ucapnya.
Sebelumnya, dalam pembukaan FGD penanganan kemacetan lalu lintas pada 6 Juli 2023 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan, FGD mengenai kemacetan Jakarta perlu digelar untuk mencari solusi bersama. Dengan FGD tersebut, menurutnya semua lapisan masyarakat dapat menuangkan ide, saran maupun gagasan untuk memecahkan masalah macet Jakarta.
Baca juga: Bahas Wacana Perubahan Jam Kerja, Dishub Gandeng Apindo
“Bagaimana kalau jam kerja dibagi terutama pada saat saya diskusi dengan Pak Kapolda Pak Dirlantas, kalau jam 06.00 itu seperti air bah dari Bekasi, Tangerang, Depok jam yang sama menuju Jakarta. Bagaimana solusinya antara lain diusulkan untuk dibagi, ada yang masuk jam 08.00 ada yang masuk jam 10.00,” ujarnya. (Z-10)
Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengembangkan Intelligent Traffic Control System (ITCS) untuk mengatasi kemacetan ibu kota dengan berbasis tekonologi artificial intelligent.
Pemprov DKI perlu menjelaskan bahwa ERP bukan pajak tambahan, melainkan mekanisme pengelolaan ruang jalan secara adil
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meminta Dinas Bina Marga untuk menertibkan seluruh pembangunan atau proyek galian yang menyebabkan kemacetan di Jakarta.
Deddy menjelaskan bahwa tarif untuk kendaraan yang melintas di jalan yang terpasang ERP seperti di beberapa negara maju, jauh lebih mahal dibandingkan lewat jalan tol.
Polda Metro Jaya mengungkap kemacetan parah yang terjadi di ruas Jalan Gatot Subroto menuju Jalan Jenderal Sudirman pada Rabu (28/5) disebabkan oleh tingginya volume kendaraan.
Integrasi jalan tol eksisting menuju ke Pelabuhan Tanjung Priok dinilai merupakan solusi strategis untuk mengurai kemacetan di kawasan pusat distribusi logistik nasional tersebut.
Saat ini petugas sedang berupaya menangani banjir kiriman yang terjadi di 51 Rukun Tetangga (RT) di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur dengan mengoperasikan sejumlah pompa air.
Narasi sejarah Jakarta selama ini terlalu menonjolkan peran lokal dan mengabaikan kontribusi daerah lain.
Kader Dasawisma telah bekerja secara nyata sebagai pasukan terdepan dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
Justru Bandung, Jawa Barat, yang menempati posisi pertama sebagai kota termacet di dunia versi perusahaan teknologi geolokasi global.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta mengungkap selain Padel, lapangan atau lokasi olahraga lainnya juga telah dikenakan pajak 10%.
Warga Jakarta pernah menitipkan amanah kepada 10 kader terbaik Hanura untuk memperjuangkan hak dan aspirasi mereka di DPRD DKI
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved