Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGATURAN jam kerja guna mengurangi kemacetan arus lalu lintas (lalin) di Jakarta justru dinilai berpotensi mengganggu aktivitas perekonomian warga Ibu Kota. Walau pun pekerja pabrik lebih banyak di luar Jakarta, misalnya, tetapi ada beberapa anggota asosiasinya berjualan retail di mal maupun toko di DKI.
Pendapat tersebut diungkapkan Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Firman Bakri, di Jakarta, Selasa (16/5)
Menurut Firman, pekerja pabrik lebih banyak di luar Jakarta. Tetapi, ada beberapa anggota asosiasinya yang berjualan retail di mal maupun toko di Ibu Kota. Pengaturan jam kerja tersebut masih wacana kini sedang didiskusikan. Firman menjelaskan, jika karyawan toko masuk pukul 08.00 WIB dan pulang pukul 15.00 WIB, aktivitas ekonomi di toko itu akan terganggu.
Baca juga: Legislator : Pengaturan Jam Kerja Harus Matang, Jangan Tambah Masalah
"Jadi kalau kemudian itu misalnya karyawan yang biasanya sampai di Jakarta jam 10.00 WIB, sekarang dia harus sampai jam 8.00 WIB. Sedangkan jam 15.00 WIB harus pulang, apakah ini akan menganggu aktivitas ekonomi di retailnya," ujar Firman saat dikonfirmasi, di Jakarta, Selasa (16/5).
Menurut Firman, pengaturan jam kerja dapat mengubah jam operasional toko di Jakarta. Hal ini juga akan berdampak pada transaksi penjualan yang berubah.
Baca juga: Bahas Wacana Perubahan Jam Kerja, Dishub Gandeng Apindo
"Kalau retail di Jakarta nantinya akan bergeser jam buka dan tutup. Kemudian waktu pulang lebih lama yang jam 10.00 WIB. Itu kan akan memengaruhi pola konsumsi, pola transaksi itu harus dipikirkan juga ya," ungkap Firman.
Sebelumnya, Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman, mengatakan, pihaknya masih menggelar diskusi soal aturan jam kerja untuk mengatasi kemacetan. Polda Metro Jaya akan menggelar diskusi. (Z-10)
MRT Timur-Barat Fase 2 Kembangan-Balaraja dibidik jadi solusi kemacetan dua arah Jakarta-Banten. Pemprov dan 8 pengembang mulai kajian TOD lintas wilayah.
SEBANYAK 109 tiang monorel di Jalan Rasuna Said, Jakarta akan dibongkar. Dinas Bina Marga DKI Jakarta berharap pembongkaran tiang monorel itu dapat memecah kemacetan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta tidak mengabaikan aspek sosialisasi kepada masyarakat.
Hindari kemacetan saat libur Nataru dengan aplikasi pantau kemacetan lalu lintas terbaik. Cek kondisi jalan dan rute alternatif secara real-time.
Haidar Yaafi menegaskan bahwa problem lalu lintas di Jakarta, Surabaya, Medan, dan kota metropolitan lainnya tidak bisa diatasi hanya dengan pelebaran jalan atau rekayasa fisik semata.
Inner London Congestion Zone, Orchard-CBD Singapura dan Central Stockholm menjadi contoh bagaimana tarif diberlakukan untuk menahan volume kendaraan yang memasuki kawasan padat.
Pemprov DKI Jakarta memprediksi lonjakan kebutuhan pangan jelang Ramadan dan Idulfitri 2026, terutama telur ayam, daging, bawang merah, dan minyak goreng.
APUDSI adakan Rakernas & HUT ke-1 di Jakarta, fokus konsolidasi ekonomi desa, digitalisasi produk, dan penguatan ketahanan nasional.
Kebijakan ini berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai swasta.
Salah satu komoditas yang menjadi sorotan utama dalam pengawasan ini adalah gas elpiji tabung 3 kilogram.
Presiden Prabowo sangat marah atas gejolak IHSG setelah MSCI membekukan kenaikan bobot saham Indonesia. Pemerintah bertekad jaga kredibilitas pasar modal.
KPK menyebut PT Blueray bertindak sebagai importir dari banyak perusahaan dan kini mendalami peran afiliasi serta modus suap dalam kasus dugaan korupsi importasi di Bea Cukai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved