Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PENGATURAN jam kerja guna mengurangi kemacetan arus lalu lintas (lalin) di Jakarta justru dinilai berpotensi mengganggu aktivitas perekonomian warga Ibu Kota. Walau pun pekerja pabrik lebih banyak di luar Jakarta, misalnya, tetapi ada beberapa anggota asosiasinya berjualan retail di mal maupun toko di DKI.
Pendapat tersebut diungkapkan Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Firman Bakri, di Jakarta, Selasa (16/5)
Menurut Firman, pekerja pabrik lebih banyak di luar Jakarta. Tetapi, ada beberapa anggota asosiasinya yang berjualan retail di mal maupun toko di Ibu Kota. Pengaturan jam kerja tersebut masih wacana kini sedang didiskusikan. Firman menjelaskan, jika karyawan toko masuk pukul 08.00 WIB dan pulang pukul 15.00 WIB, aktivitas ekonomi di toko itu akan terganggu.
Baca juga: Legislator : Pengaturan Jam Kerja Harus Matang, Jangan Tambah Masalah
"Jadi kalau kemudian itu misalnya karyawan yang biasanya sampai di Jakarta jam 10.00 WIB, sekarang dia harus sampai jam 8.00 WIB. Sedangkan jam 15.00 WIB harus pulang, apakah ini akan menganggu aktivitas ekonomi di retailnya," ujar Firman saat dikonfirmasi, di Jakarta, Selasa (16/5).
Menurut Firman, pengaturan jam kerja dapat mengubah jam operasional toko di Jakarta. Hal ini juga akan berdampak pada transaksi penjualan yang berubah.
Baca juga: Bahas Wacana Perubahan Jam Kerja, Dishub Gandeng Apindo
"Kalau retail di Jakarta nantinya akan bergeser jam buka dan tutup. Kemudian waktu pulang lebih lama yang jam 10.00 WIB. Itu kan akan memengaruhi pola konsumsi, pola transaksi itu harus dipikirkan juga ya," ungkap Firman.
Sebelumnya, Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman, mengatakan, pihaknya masih menggelar diskusi soal aturan jam kerja untuk mengatasi kemacetan. Polda Metro Jaya akan menggelar diskusi. (Z-10)
SEJUMLAH manfaat dan keunggulan dari moda transportasi kereta api salah satunya mampu mengurai kemacetan.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat (Jabar), saat ini tengah menyiapkan sejumlah strategi berbasis teknologi dan tata kelola waktu untuk mengurai kemacetan.
Seluruh alat berat dan kendaraan yang terjebak kemacetan sudah bisa terangkut semuanya pada Sabtu (19/7) dan prosesnya bisa cepat dilancarkan.
LEMBAGA Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) menilai Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan bisa menjadi sebagai standar nasional dalam pengelolaan sampah perkotaan.
Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengembangkan Intelligent Traffic Control System (ITCS) untuk mengatasi kemacetan ibu kota dengan berbasis tekonologi artificial intelligent.
Pemprov DKI perlu menjelaskan bahwa ERP bukan pajak tambahan, melainkan mekanisme pengelolaan ruang jalan secara adil
Kebijakan hanya akan berhasil jika diterjemahkan secara nyata di tingkat kota dan komunitas.
perempuan di Jakarta masih terjebak dalam ketidakpastian. Mulai dari pencarian kerja, dunia akademik, hingga kehidupan sehari-hari.
Menjadi bagian dari perjalanan panjang bangsa, BUMD ini menanamkan pondasi bagi masa depan kota dan warganya.
DINAS Perhubungan DKI Jakarta menyiapkan rekayasa lalu lintas (lalin) saat penyelenggaraan Kirab Bendera Pusaka dalam rangka Upacara Pengibaran dan Penurunan Bendera Pusaka pada HUT ke-80 RI
Fitroh menyebut KPK menangkap pejabat badan usaha milik negara (BUMN), dalam OTT ini. Nama lengkapnya masih dirahasiakan, saat ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved