Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KETUA Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail mengatakan, skema pengaturan jam kerja guna mengatasi kemacetan di Ibu Kota harus direncanakan dengan matang. Jangan sampai pelaksanaan hasil kajian itu justru menimbulkan masalah baru yang mengundang kemacetan pagi, siang dan sore hari.
"Sejauh ini, kalau saya melihat sepertinya pengaturan jam kerja layak untuk dimatangkan sebagai salah satu alternatif solusi mengurai kemacetan di DKI," kata Ismail melalui sambungan telepon, di Jakarta, Kamis (11/5).
Karena lalu lintas (lalin) di wilayah Jakarta mengalami macet terus sejak dulu sampai sekarang, Pemprov DKI Jakarta membuka wacana pengaturan masuk jam kerja kantor, lanjut Ismail.
Baca juga : Pengurangan Hari Kerja Dinilai Lebih Efektif Kurangi Kemacetan Jakarta
Politisi PKS itu menambahkan, dua hal yang menjadi catatan untuk skema pengaturan jam kerja di Jakarta. Pertama, interval waktu masuk kerja yang direncanakan apakah memang efektif mengurai kemacetan.
Waktu masuk kerja berdasarkan rencana yakni pukul 08.00 WIB dan pukul 10.00 WIB.
Baca juga : Ada Proyek Saluran Air Hingga November, Ruas Jalan Jaksel Ini Rawan Macet
"Terkait dengan interval waktu (masuk kerja), itu harus memperhatikan apakah efektif mengurai kemacetan atau tidak signifikan," ungkap Ismail.
Catatan kedua adalah keterlambatan produktivitas kantor kemungkinan besar terjadi karena jam kerja yang berbeda.
Disebutkan pula intinya bukan mengatur jam kerja. Namun warga DKI lebih memilih solusi pembenahan moda Transportasi jadi cara untuk mengurangi kemacetan di Ibu Kota. Sebab, bisa jadi pekerja di departemen A yang masuk pukul 08.00 WIB membutuhkan kehadiran pekerja lain di departemen B yang masuk pukul 10.00 WIB.
Karena itu, pihaknya menekankan, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta selaku yang berwenang atas pengaturan jam kerja perlu mematangkan program tersebut.
"Kedua hal ini perlu dikaji benar-benar sebelum diterapkan. Tapi, ini sebagai sebuah usulan layak didukung untuk dimatangkan dulu kajiannya, jangan kemudian langsung diterapkan," jelas Ismail.
Catatan Media Indonesia atas dasar pendapat pengamat menyebutkan, perubahan jam kerja bakal menimbulkan kemacetan dua gelombang. Karena itu, warga DKI menilai pengaturan jam kerja itu tidak bakal efektif. Malah bisa sebaliknya bikin macet sampai siang hari. (Z-5)
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat (Jabar), saat ini tengah menyiapkan sejumlah strategi berbasis teknologi dan tata kelola waktu untuk mengurai kemacetan.
Seluruh alat berat dan kendaraan yang terjebak kemacetan sudah bisa terangkut semuanya pada Sabtu (19/7) dan prosesnya bisa cepat dilancarkan.
LEMBAGA Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) menilai Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan bisa menjadi sebagai standar nasional dalam pengelolaan sampah perkotaan.
Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengembangkan Intelligent Traffic Control System (ITCS) untuk mengatasi kemacetan ibu kota dengan berbasis tekonologi artificial intelligent.
Pemprov DKI perlu menjelaskan bahwa ERP bukan pajak tambahan, melainkan mekanisme pengelolaan ruang jalan secara adil
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meminta Dinas Bina Marga untuk menertibkan seluruh pembangunan atau proyek galian yang menyebabkan kemacetan di Jakarta.
Dalam era kerja cepat dan tuntutan multitasking, kelelahan setelah jam kerja bukan lagi hal aneh—terutama bagi generasi milenial dan Gen Z.
Studi terbaru di Korea Selatan menunjukkan jam kerja panjang dapat mengubah struktur otak, terutama pada area yang mengatur emosi dan fungsi kognitif.
Acara digelar sebagai bagian dari peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), yang dirayakan setiap tahunnya pada periode Januari-Februari.
Studi WHO dan ILO menunjukkan bekerja lebih dari 54 jam per minggu meningkatkan risiko stroke hingga 35% dan penyakit jantung iskemik hingga 17%.
PESERTA program pendidikan dokter spesialis (PPDS) juga dihadapkan pada masalah insentif dan jam kerja yang sangat panjang.
Pupuk Kaltim menyabet Penghargaan K3 dari Pemprov Kaltim atas capaian Jam Kerja Aman (Zero Accident) serta Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV (P2HIV) dengan predikat Platinum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved