Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KETUA Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail mengatakan, skema pengaturan jam kerja guna mengatasi kemacetan di Ibu Kota harus direncanakan dengan matang. Jangan sampai pelaksanaan hasil kajian itu justru menimbulkan masalah baru yang mengundang kemacetan pagi, siang dan sore hari.
"Sejauh ini, kalau saya melihat sepertinya pengaturan jam kerja layak untuk dimatangkan sebagai salah satu alternatif solusi mengurai kemacetan di DKI," kata Ismail melalui sambungan telepon, di Jakarta, Kamis (11/5).
Karena lalu lintas (lalin) di wilayah Jakarta mengalami macet terus sejak dulu sampai sekarang, Pemprov DKI Jakarta membuka wacana pengaturan masuk jam kerja kantor, lanjut Ismail.
Baca juga : Pengurangan Hari Kerja Dinilai Lebih Efektif Kurangi Kemacetan Jakarta
Politisi PKS itu menambahkan, dua hal yang menjadi catatan untuk skema pengaturan jam kerja di Jakarta. Pertama, interval waktu masuk kerja yang direncanakan apakah memang efektif mengurai kemacetan.
Waktu masuk kerja berdasarkan rencana yakni pukul 08.00 WIB dan pukul 10.00 WIB.
Baca juga : Ada Proyek Saluran Air Hingga November, Ruas Jalan Jaksel Ini Rawan Macet
"Terkait dengan interval waktu (masuk kerja), itu harus memperhatikan apakah efektif mengurai kemacetan atau tidak signifikan," ungkap Ismail.
Catatan kedua adalah keterlambatan produktivitas kantor kemungkinan besar terjadi karena jam kerja yang berbeda.
Disebutkan pula intinya bukan mengatur jam kerja. Namun warga DKI lebih memilih solusi pembenahan moda Transportasi jadi cara untuk mengurangi kemacetan di Ibu Kota. Sebab, bisa jadi pekerja di departemen A yang masuk pukul 08.00 WIB membutuhkan kehadiran pekerja lain di departemen B yang masuk pukul 10.00 WIB.
Karena itu, pihaknya menekankan, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta selaku yang berwenang atas pengaturan jam kerja perlu mematangkan program tersebut.
"Kedua hal ini perlu dikaji benar-benar sebelum diterapkan. Tapi, ini sebagai sebuah usulan layak didukung untuk dimatangkan dulu kajiannya, jangan kemudian langsung diterapkan," jelas Ismail.
Catatan Media Indonesia atas dasar pendapat pengamat menyebutkan, perubahan jam kerja bakal menimbulkan kemacetan dua gelombang. Karena itu, warga DKI menilai pengaturan jam kerja itu tidak bakal efektif. Malah bisa sebaliknya bikin macet sampai siang hari. (Z-5)
Kemacetan di jalan menjadi salah satu tantangan bagi para pemudik. Kondisi ini kerap memicu stres. simak kiat berikut untuk mengatasinya
KEPOLISIAN Daerah (Polda) Jawa Barat (Jabar) memperkirakan bakal terjadi dua kali puncak arus mudik dan balik, saat perayaan hari raya Natal dan Tahun Baru 2024 di wilayah Jabar.
Jembatan yang berada di Desa Kutapohaci, Kecamatan Klari itu menghubungkan dua kecamatan, yakni Ciampel dan Klari.
Iyos Somantri mengapresiasi kolaborasi TNI bersama masyarakat atas keberhasilan pembangunan di Desa Tenjojaya melalui program TMMD ke-119 tersebut.
Wisatawan terpaksa melalui jalur alternatif karena jalan arteri Lembang kondisinya macet parah
Saat ini daya tampung lalu lintas dan akses di tempat wisata di wilayah Puncak sudah tidak bisa menampung banyaknya kendaraan pengunjung.
Hal ini dilakukan untuk mengurai kepadatan lalu lintas.
PEMPROV DKI Jakarta menempuh berbagai langkah guna mengatasi kemacetan ibukota yang kian parah. Salah satunya dengan membahas wacana perubahan jam kerja.
Dari data kepolisian, 3,5 juta orang yang masuk ke Jakarta secara bersamaan menjadi salah satu faktor kepadatan Ibu Kota.
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menegaskan, kebijakan perubahan jam kerja para pekerja di Ibukota masih dikaji.
Dinas Perhubungan DKI Jakarta gandeng Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bahas strategi mengurangi kemacetan di Ibukota.
Perubahan jam kerja di Jakarta berpotensi ganggu produktivtias perusahaan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved