Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PENJABAT Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan proses pembahasan r rancangan peraturan daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) masih terus berjalan.
Tidak hanya bersama DPRD, Pemprov DKI juga bakal berdiskusi dengan para ahli transportasi untuk menggodok raperda yang bakal mengakomodir program jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) tersebut
Meskipun demikian, rancangan penerapan ERP sudah mulai tergambar seperti di antaranya jalan-jalan yang bakal diterapkan ERP nantinya adalah 25 ruas jalan yang saat ini diterapkan ganjil genap.
Baca juga: Komisi B DPRD DKI Tolak Jalan Berbayar Elektronik (ERP)
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Hery Budi Hartono menyebut, penerapan ERP di 25 ruas jalan itu akan dilakukan secara bertahap.
"Walaupun nanti tahapannya sampai tahun berapa, tidak tahu, sampai 25 titik kan beberapa tahap," ungkapnya di Jakarta, Kamis (19/1).
Selain itu, Heru menegaskan, jalan-jalan yang diterapkan ERP adalah jalan-jalan yang sudah dilalui moda angkutan massal seperti Transjakarta, MRT Jakarta, maupun LRT Jakarta.
"Masih dalam proses (pembahasan). Belum jalan. Diutamakan itu yang sudah ada Transjakarta, MRT, LRT, itu yang kita utamakan ERP," tuturnya. (OL-1)
Inner London Congestion Zone, Orchard-CBD Singapura dan Central Stockholm menjadi contoh bagaimana tarif diberlakukan untuk menahan volume kendaraan yang memasuki kawasan padat.
K3X Lab dikenal dengan pendekatan kolaboratif dalam membantu brand membangun kesiapan dan kapabilitas digital.
Hal tersebut dijalankan untuk menunjang kebijakan program TransJabodetabek yang menghubungkan wilayah sekitar Jakarta seperti Depok, Bogor, Bekasi dan Tangerang.
Pemprov DKI perlu menjelaskan bahwa ERP bukan pajak tambahan, melainkan mekanisme pengelolaan ruang jalan secara adil
Deddy menjelaskan bahwa tarif untuk kendaraan yang melintas di jalan yang terpasang ERP seperti di beberapa negara maju, jauh lebih mahal dibandingkan lewat jalan tol.
Pramono Anung berencana menerapkan kebijakan tersebut, hingga saat ini masih belum terlihat tindak lanjut atas kajian ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved