Senin 03 Oktober 2022, 17:38 WIB

Tak Setuju ERP Segera Diterapkan, PDIP: Transportasi Massal Belum Memadai

Putri Anisa Yuliani | Megapolitan
Tak Setuju ERP Segera Diterapkan, PDIP: Transportasi Massal Belum Memadai

ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga.
Kendaraan melintas di bawah papan informasi Electronic Road Pricing (ERP) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

 

ANGGOTA Komisi B DPRD DKI Jakarta Manuarar Siahaan tak setuju jika Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi dengan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP). 

Hal tersebut disebabkan infrastruktur dan cakupan transportasi massal di Jakarta belum memadai. Cakupan angkutan massal dengan TransJakarta baru 83%. Sementara itu, standardnya adalah 95%. 

Baca juga: Baim Wong dan Paula Nge-Prank Laporan KDRT, Polisi Siap Pidanakan

Selain itu, angkutan berbasis rel yang merupakan tulang punggung bagi jaringan transportasi massal di Ibukota belum luas. PT MRT Jakarta belum selesai membangun Fase 2A hingga ke Kota. Begitupun kondisi koridor Timur-Barat rute Kalideres-Ujung Menteng yang masih dalam tahap perencanaan. 

Jika Pemprov DKI tetap menjalankan kebijakan itu segera saat transportasi massal belum memadai, hal itu akan mencederai hak rakyat. 

"Iya dong. Kan sekarang cakupan masih 83%. Harusnya 95% baru bisa pemerintah 'eh, rakyat, sudah kusediakan jaringan angkutan umum 95%. Jangan kau lewat itu poros utama Sudirman-Thamrin. Bayar kalau lewat'. Kan sekarang belum. Mana pemerintah DKI ini, belum 95% kok. Itu bisa dituntut. Kira-kira begitu yang akan terjadi," ujar Manuara saat dihubungi, Senin (3/10). 

Hadirnya MRT dan LRT serta Transjakarta saat ini menurut Manuara belum mampu mengalihkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum. Di samping itu, kebijakan untuk menarik pengguna angkutan pribadi, selain meluasnya transportasi massal, Pemprov DKI juga harus menyediakan park and ride di perbatasan. Saat ini, park and ride baru tersedia di beberapa titik saja serta dengan kapasitas yang belum maksimal. 

"Contohnya rumah saya di Sentul. Saya ingin naik LRT ke Cibubur untuk menuju Sudirman-Thamrin. Saya mau taruh mobil saya di mana? Itu belum ada. Di Pulogebang itu juga belum ada," ungkapnya. 

Seblumnya, Pemprov DKI telah lama merencanakan hadirnya ERP sebagai kebijakan permanen untuk membatasi kendaraan pribadi dan mengurangi polusi udara. Kebijakan ini nantinya akan menggantikan kebijakan ganjil genap yang masih diterapkan saat ini. (OL-6)

Baca Juga

ANTARA

Jakarta Alami Cuaca Ekstrim, Pj Gubernur Imbau Warga Waspadai Pergerakan Tanah

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Minggu 04 Desember 2022, 20:01 WIB
Heru mengatakan, pihaknya sudah mengantisipasi potensi tanah longsor tersebut dengan mengerahkan aparat lurah dan...
Dok. Katadata

Pengembangan Berbasis TOD Membuat Jakarta akan Terus Berkembang

👤Mediaindonesia.com 🕔Minggu 04 Desember 2022, 19:44 WIB
Tedi mejelaskan, BUMN juga meningkatkan TOD sebagai sebuah konsep baru untuk kota berkembang, yang terus dilakukan bersama dengan...
MI/ANDRI WIDIYANTO.

3 RT dan Satu Ruas Jalan di Jakarta Selatan Tergenang Banjir

👤Selamat Saragih 🕔Minggu 04 Desember 2022, 19:03 WIB
Berdasarkan data pukul 18.00 WIB, terdapat satu ruas jalan dan tiga wilayah RT di Jakarta Selatan masih tergenang...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya