Tak Setuju ERP Segera Diterapkan, PDIP: Transportasi Massal Belum Memadai

ANGGOTA Komisi B DPRD DKI Jakarta Manuarar Siahaan tak setuju jika Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi dengan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP). 

Hal tersebut disebabkan infrastruktur dan cakupan transportasi massal di Jakarta belum memadai. Cakupan angkutan massal dengan TransJakarta baru 83%. Sementara itu, standardnya adalah 95%. 

Baca juga: Baim Wong dan Paula Nge-Prank Laporan KDRT, Polisi Siap Pidanakan

Selain itu, angkutan berbasis rel yang merupakan tulang punggung bagi jaringan transportasi massal di Ibukota belum luas. PT MRT Jakarta belum selesai membangun Fase 2A hingga ke Kota. Begitupun kondisi koridor Timur-Barat rute Kalideres-Ujung Menteng yang masih dalam tahap perencanaan. 

Jika Pemprov DKI tetap menjalankan kebijakan itu segera saat transportasi massal belum memadai, hal itu akan mencederai hak rakyat. 

"Iya dong. Kan sekarang cakupan masih 83%. Harusnya 95% baru bisa pemerintah 'eh, rakyat, sudah kusediakan jaringan angkutan umum 95%. Jangan kau lewat itu poros utama Sudirman-Thamrin. Bayar kalau lewat'. Kan sekarang belum. Mana pemerintah DKI ini, belum 95% kok. Itu bisa dituntut. Kira-kira begitu yang akan terjadi," ujar Manuara saat dihubungi, Senin (3/10). 

Hadirnya MRT dan LRT serta Transjakarta saat ini menurut Manuara belum mampu mengalihkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum. Di samping itu, kebijakan untuk menarik pengguna angkutan pribadi, selain meluasnya transportasi massal, Pemprov DKI juga harus menyediakan park and ride di perbatasan. Saat ini, park and ride baru tersedia di beberapa titik saja serta dengan kapasitas yang belum maksimal. 

"Contohnya rumah saya di Sentul. Saya ingin naik LRT ke Cibubur untuk menuju Sudirman-Thamrin. Saya mau taruh mobil saya di mana? Itu belum ada. Di Pulogebang itu juga belum ada," ungkapnya. 

Seblumnya, Pemprov DKI telah lama merencanakan hadirnya ERP sebagai kebijakan permanen untuk membatasi kendaraan pribadi dan mengurangi polusi udara. Kebijakan ini nantinya akan menggantikan kebijakan ganjil genap yang masih diterapkan saat ini. (OL-6)