Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
WACANA mengembalikan Pilkada lewat DPRD dinilai cacat secara konsep dan bertabrakan langsung dengan prinsip dasar sistem presidensial yang dianut Indonesia.
Pilkada melalui DPRD hanya dapat diterima secara demokratis apabila memenuhi standar legitimasi yang jauh lebih tinggi dibanding sekadar efisiensi anggaran.
PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali menegaskan posisi mereka yang konsisten menolak gagasan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui mekanisme DPRD.
WACANA pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari pemilihan langsung oleh rakyat ke pemilihan melalui DPRD menuai polemik.
WALI Kota Bandung Muhammad Farhan menyerahkan kepada pemerintah pusat terkait mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada).
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
KETUA DPP PKB Daniel Johan, menilai usulan pemilihan kepala daerah atau pilkada tak langsung lewat DPRD menjadikan demokrasi lebih efektif dan menekan biaya politik.
Jika nantinya terjadi perubahan desain pilkada menjadi tidak langsung, mekanisme tersebut akan tetap menjamin partisipasi publik secara maksimal dan transparan.
PDIP yang konsisten menolak usulan pilkada dipilih DPRD akan mendapatkan nilai tambah di mata publik.
ORGANISASI BEM Pesantren menilai kebijakan Pilkada dipilih oleh DPRD bermasalah secara etika politik Islam dan berpotensi melemahkan prinsip amanah serta kedaulatan rakyat.
Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan adanya jarak antara sikap elite partai politik dan para pemilihnya terkait wacana pilkada dipilih oleh DPRD.
Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil survei terbaru yang menunjukkan mayoritas masyarakat menolak wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dipilih oleh DPRD.
WACANA referendum Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada tak langsung lewat DPRD dinilai tidak relevan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
Wacana pengembalian mekanisme Pilkada dari pemilihan langsung oleh rakyat ke DPRD tidak bisa dibaca secara sederhana sebagai pilihan teknis antara langsung dan tidak langsung.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh, menyatakan bahwa kebijakan publik, termasuk sistem pemilihan, harus selalu dievaluasi secara objektif demi kepentingan masyarakat luas.
KIRANYA merupakan perkara buruk dalam kehidupan bertata negara jikalau pembentuk undang-undang mbalelo terhadap putusan pengawal konstitusi.
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta partai-partai politik menahan diri dari polemik pilkada melalui DPRD dan energi difokuskan pada penanganan bencana
Titi Anggraini, menilai pilkada lewat DPRD dapat memicu konflik apabila ada ketidakpuasan di daerah terhadap hasil pilkada.
Tepi menolak mekanisme Pilkada lewat DPRD, alasan menekan politik uang dinilai menyesatkan
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved