Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi D DPRD DKI Jakarta Bun Joi Phiau meminta pemerintah provinsi meningkatkan kesiapan dalam menghadapi cuaca ekstrem dan hujan deras yang berpotensi menimbulkan banjir.
Sebab selama ini, kata dia, Pemprov DKI kerap terlambat mengantisipasi ketika hujan deras datang. Berujung banjir di sejumlah wilayah.
“Seperti beberapa waktu ke belakang ini, sudah terlihat dengan jelas Jakarta akan dilanda hujan deras,” ujar Bun melalui keterangannya, Selasa (13/1).
Seharusnya, lanjut Bun, Pemprov DKI siap siaga sejak awal. Termasuk apel siaga dan persiapan teknis lainnya.
Namun saat hujan deras terjadi dan banjir melanda sejumlah kawasan, kondisi di lapangan justru menunjukkan sebaliknya. Ia mencontohkan, banjir yang melanda wilayah Jakarta Utara.
"Kita seolah-olah tidak siap menghadapi situasinya. Jadi, saya pikir Pemprov DKI harus bisa lebih siap lagi,” ungkap Bun.
Karena itu, Bun meminta Pemprov DKI mengecek secara menyeluruh terhadap infrastruktur pengendalian banjir. Terutama pompa air untuk memastikan kesiapan sarana pendukung penanganan bencana.
"Cek pompa air, apakah sudah berfungsi normal? Kalau ada yang rusak harus segera diperbaiki agar bisa bekerja dengan optimal,” ucap Bun.
“Kemudian perahu karet, tenda, dan lain sebagainya juga perlu dipastikan ketersediaannya,” tambah Bun.
Politisi PSI itu juga menyoroti pentingnya normalisasi dan pengerukan kali secara berkelanjutan, mengingat kondisi cuaca yang semakin tidak menentu akibat perubahan iklim. Perubahan iklim, kata Bun, semakin tidak menentu.
"Bisa terjadi kapan saja. Artinya, kali, got, dan saluran air harus bersih dan lancar setiap waktunya agar airnya tidak tersumbat,” pungkas Bun. (Far/P-3)
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada, Pilkada tetap langsung tak melalui DPRD.
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
Menurut laporan itu, akar masalah biaya politik tinggi terletak pada lemahnya regulasi pendanaan kampanye dan penegakan hukum, bukan pada sistem pemilihan langsung.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved