Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi D DPRD DKI Jakarta Bun Joi Phiau meminta pemerintah provinsi meningkatkan kesiapan dalam menghadapi cuaca ekstrem dan hujan deras yang berpotensi menimbulkan banjir.
Sebab selama ini, kata dia, Pemprov DKI kerap terlambat mengantisipasi ketika hujan deras datang. Berujung banjir di sejumlah wilayah.
“Seperti beberapa waktu ke belakang ini, sudah terlihat dengan jelas Jakarta akan dilanda hujan deras,” ujar Bun melalui keterangannya, Selasa (13/1).
Seharusnya, lanjut Bun, Pemprov DKI siap siaga sejak awal. Termasuk apel siaga dan persiapan teknis lainnya.
Namun saat hujan deras terjadi dan banjir melanda sejumlah kawasan, kondisi di lapangan justru menunjukkan sebaliknya. Ia mencontohkan, banjir yang melanda wilayah Jakarta Utara.
"Kita seolah-olah tidak siap menghadapi situasinya. Jadi, saya pikir Pemprov DKI harus bisa lebih siap lagi,” ungkap Bun.
Karena itu, Bun meminta Pemprov DKI mengecek secara menyeluruh terhadap infrastruktur pengendalian banjir. Terutama pompa air untuk memastikan kesiapan sarana pendukung penanganan bencana.
"Cek pompa air, apakah sudah berfungsi normal? Kalau ada yang rusak harus segera diperbaiki agar bisa bekerja dengan optimal,” ucap Bun.
“Kemudian perahu karet, tenda, dan lain sebagainya juga perlu dipastikan ketersediaannya,” tambah Bun.
Politisi PSI itu juga menyoroti pentingnya normalisasi dan pengerukan kali secara berkelanjutan, mengingat kondisi cuaca yang semakin tidak menentu akibat perubahan iklim. Perubahan iklim, kata Bun, semakin tidak menentu.
"Bisa terjadi kapan saja. Artinya, kali, got, dan saluran air harus bersih dan lancar setiap waktunya agar airnya tidak tersumbat,” pungkas Bun. (Far/P-3)
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved