Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Sebagai angggota dewan adalah untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Namun, yang dilakukan oleh pimpinan DPRD saat ini justru membuat suasana jadi gaduh.
Proses pembahasan dan pengesahan APBD 2020 telah selesai, karena itu Anies minta DPRD segera menyelesaikan proses pemilihan wagub
"DWP itu adalah pendapatan DKI yang terakhir (di tahun ini). Hajatan akhir tahun, termasuk (ada) profit untuk DKI," jelas Prasetyo
Perda memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah.
Gembong menegaskan DPRD berhak dan wajib menentukan nilai anggaran apapun sesuai prioritas selama masih menggunakan APBD. Karena APBD milik berdua, gubernur dan DPRD
"Kurang keras apa perdebatan Pak BTP dengan DPRD pada waktu itu? Tapi pembangunan jalan terus dan sangat terlihat perubahan Jakarta."
Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menegaskan kritik yang selama ini dilontarkan fraksinya semata sebagai bentuk pengawasan kepada eksekutif.
Padahal, DPRD DKI Jakarta telah mencoret anggaran pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan 74 dengan konsep boarding school sebesar Rp106 miliar.
Selain sebagai anggota TGUPP Anies Baswedan, Haryadi diketahui merangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas (Dewas) di tujuh rumah sakit umum daerah (RSUD).
Menurut Anies, tajamnya kritik pada TGUPP karena DPRD jengah melihat berbagai keberhasilan Pemprov DKI yang merupakan buah rekomendasi TGUPP.
Selain tidak aktif, ada sejumlah anggota TGUPP Anies yang rangkap jabatan.
Jumlah personel TGUPP itu sudah berkurang dari sebelumnya yang berjumlah 68 orang.
Dalam pembahasan rapat RAPBD Sabtu (7/12) lalu, Komisi E meminta Dinas Sosial DKI untuk menganggarkan lebih kegiatan belanja alat bantu penunjang fisik disabilitas.
Dinsos DKI Jakarta belum bisa meyakinkan DPRD terkait kebutuhan dan spek tenda yang akan dibeli dengan total anggaran Rp1,7 miliar
Hal itu bermula saat Anthony mempertanyakan usulan anggaran Rp128,9 miliar untuk pengadaan satu unit komputer lengkap dengan perangkatnya.
Usulan anggaran itu memang dibutuhkan siswa SMK sebelum masuk dunia kerja.
"Padahal untuk SMK Pariwisata, tidak diperlukan sama sekali laboratorium Kimia dan Fisika."
"Terus harga pembuatan pos satpam lebih mahal daripada pembuatan gedung sekolah, itu kita bongkar semua," jelas Irman
Hal itu terkait dengan keinginan BPRD DKI untuk meneliti angka Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang disetorkan dari perusahaan distribusi BBM terutama Pertamina.
“Jika terbebani dengan tarif yang begitu tinggi, pemilik jaringan tentu akan membebani kembali warga sebagai konsumen mereka."
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved