Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
RAPAT Pimpinan Gabungan (Rapimgab) DPRD DKI hari ini membahas sistem pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta guna menuntaskan agenda tata tertib (Tatib) dan cara pemilihan salah satu dari dua cawagub DKI, yakni Ahmad Riza Patria dari Partai Gerindra dan Nurmansyah Lubis dari PKS.
"Tata tertib DPRD dan pemilihan Wakil Gubernur, Insya Allah besok jam satu siang kita rapat paripurnakan. Sebagaimana ketentuan harus disahkan dalam paripurna tatib," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik, usai Rapimgab di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (18/2).
Baca juga: Ini Penyebab Kelangkaan dan Mahalnya Masker di Jakarta
Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta itu mengatakan dalam Rapimgab tadi sempat terjadi perdebatan terkait mekanisme pemilihan apakah akan dibuat secara terbuka atau tertutup.
"Saya dan beberapa kawan-kawan ingin terbuka. Kenapa terbuka? Maksudnya supaya transparan ke publik. Kan tuntutannya transparan, kita terbuka saja," minta Taufik.
Namun berdasarkan kesepakatan mufakat anggota dewan dan merujuk kepada hasil Pansus Cawagub periode lama, maka diputuskan pemilihan Wagub tetap dibuat tertutup.
"Tadi ada perdebatan, kemudian disepakati mengikuti hasil Pansus yang lama yaitu tertutup," ujar Taufik.
Dia menambahkan, tertutup yang dimaksud bukan dalam artian pemilihan tersebut tidak boleh diliput dan disaksikan masyarakat, melainkan pemilihan tersebut dilakukan di atas kertas dan surat suara tersebut dimasukan ke dalam kotak. (OL-6)
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved