Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
RAPAT Pimpinan Gabungan (Rapimgab) DPRD DKI hari ini membahas sistem pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta guna menuntaskan agenda tata tertib (Tatib) dan cara pemilihan salah satu dari dua cawagub DKI, yakni Ahmad Riza Patria dari Partai Gerindra dan Nurmansyah Lubis dari PKS.
"Tata tertib DPRD dan pemilihan Wakil Gubernur, Insya Allah besok jam satu siang kita rapat paripurnakan. Sebagaimana ketentuan harus disahkan dalam paripurna tatib," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik, usai Rapimgab di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (18/2).
Baca juga: Ini Penyebab Kelangkaan dan Mahalnya Masker di Jakarta
Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta itu mengatakan dalam Rapimgab tadi sempat terjadi perdebatan terkait mekanisme pemilihan apakah akan dibuat secara terbuka atau tertutup.
"Saya dan beberapa kawan-kawan ingin terbuka. Kenapa terbuka? Maksudnya supaya transparan ke publik. Kan tuntutannya transparan, kita terbuka saja," minta Taufik.
Namun berdasarkan kesepakatan mufakat anggota dewan dan merujuk kepada hasil Pansus Cawagub periode lama, maka diputuskan pemilihan Wagub tetap dibuat tertutup.
"Tadi ada perdebatan, kemudian disepakati mengikuti hasil Pansus yang lama yaitu tertutup," ujar Taufik.
Dia menambahkan, tertutup yang dimaksud bukan dalam artian pemilihan tersebut tidak boleh diliput dan disaksikan masyarakat, melainkan pemilihan tersebut dilakukan di atas kertas dan surat suara tersebut dimasukan ke dalam kotak. (OL-6)
Sehingga dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan kualitas hidup masyarakat DKI Jakarta.
Ia menilai, peran DPRD terkait fungsi pengawasan kepada jajaran eksekutif kurang efektif. Pasalnya, saat ini penilaian hanya tertumpu pada penyerapan anggaran.
Kepala Dinas PUPR OKU Nopriansyah menawarkan sembilan proyek kepada Fauzi dan Ahmad Sugeng Santoso. Proyek tersebut mencakup komitmen fee 22%.
Anggota DPRD dari PDIP juga harus bisa melakukan advokasi pada kepentingan-kepentingan rakyat.
Tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP tidak memiliki asas kebermanfaatan dan hanya membuat gaduh.
Kejadian pemadaman listrik itu bertepatan dengan Penampahan Hari Raya Kuningan, ketika umat Hindu di Bali harus menyelesaikan perlengkapan persembahyangan di keesokan harinya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved