Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Syarif menyambut baik soal Komisi X DPR yang berencana memanggil Gubernur Anies Baswedan terkait revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM).
Menurutnya, dengan adanya pemanggilan tersebut, Anies bisa mengklarifikasi soal proyek DKI itu.
"Ya baguslah kalau dipanggil. Pak Anies bisa hadir dan jelaskan. Saya mengatakan (Pemprov DKI) kurang intens komunikasinya ke teman-teman seniman. Mereka kan minta diajak bicara, bukan menolak," kata Syarif di Jakarta, Kamis (20/2).
Syarif menyebut kurangnya komunikasi antara Pemprov DKI dengan seniman, menyebabkan seniman mengadu ke DPR RI.
Baca juga: DKJ Akui Dieliminir Diskusi Pembangunan TIM
Ia mengatakan sebenarnya DPRD bisa saja menjembatani komunikasi dengan para seniman, namun mereka belum melaporkan ke DPRD.
"Pernah waktu itu (seniman) datang, tapi ke Fraksi PDIP. (Lapor) ke DPRD belum. Saya menyarankan Pemprov berkomunikasilah dengan seniman. Sampai mereka (seniman) mengadu ke DPR, ada kebuntuan komunikasi itu," terang Syarif.
Ia mendukung Anies soal revitalisasi TIM. Menurutnya, Jakarta perlu membuat tempat yang mumpuni dengan taraf internasional untuk kegiatan kebudayaan.
Namun, polemik itu muncul kala Pemprov DKI berencana membuat hotel berbintang di dalam TIM yang ditentang beberapa seniman.
"Penting dong (revitalisasi TIM). Kan mau dinaikin tarafnya untuk internasional. Pas di rapat badan anggaran kemarin, kan sudah disetujui ada pemangkasan biaya soal pembangunan hotel bintang lima. Itu sudah dicoret, clear," kata Syarif.
Sebelumnya, Komisi X DPR RI menyatakan segera memanggil orang nomor satu di Jakarta. Dalam hal ini, untuk meminta pertanggungjawaban terkait proyek revitalisasi TIM.
DPR juga bakal meminta keterangan dari DPRD DKI dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai pemegang proyek. Pemanggilan itu merupakan tindak lanjut dari laporan yang dilayangkan Forum Seniman Peduli TIM.
Adapun Anies enggan menanggapi pertanyaan saat disinggung pemanggilan dari Komisi X DPR RI terkait revitalisasi TIM, Anies hanya menjawab seadanya.
"Sudah ya, cukup. Thank you," ucap Anies seusai pengesahan tata tertib DPRD DKI Jakarta, Rabu (19/2). (OL-1)
Penetapan lima Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2026-2031 harus menjadi momentum penguatan kualitas pengawasan sektor jasa keuangan.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pihaknya saat ini memilih untuk fokus pada urusan kesejahteraan rakyat dan sinergi program pemerintah dibandingkan Pilpres 2029.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi geopolitik Timur Tengah yang kian memanas.
Komisi XI DPR RI telah menetapkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua OJK, Rabu (11/3).
Anggota Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyatakan rapat pembahasan pembangunan gerai serta pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ditunda.
Pada tahun anggaran 2026, IPDN akan mendapatkan penambahan alokasi dana dari APBN melalui bantuan Presiden RI.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali membuka Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Sarinah yang berada di kawasan MH Thamrin.
Acara Buka Puasa Bersama di Kantor DPP NasDem di Jakarta dihadiri Surya Paloh, Puan Maharani, Sufmi Dasco, Jusuf Kalla, dan Anies Baswedan.
Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menghadiri acara buka puasa bersama DPP NasDem
Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan menekankan pentingnya untuk menjalin silaturahmi antar tokoh politik bangsa.
Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dinilai masih menjadi dua figur utama yang sulit tergeser dalam bursa calon presiden pada Pilpres 2029.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved