Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
GERINDRA dan PKS berbeda pendapat soal pemilihan calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta. Gerindra ingin pemilihan terbuka, sementara PKS sebaliknya.
"Kalau saya maunya terbuka," ujar Penasehat Fraksi Gerindra DPRD DKI M Taufik saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Selasa (18/2).
Alasannya, supaya transparan pada publik. Metode tersebut adalah bagian dari bentuk pertanggungjawaban kepada konstituen. Selain itu voting terbuka juga menghindari praktik money politik.
"Supaya tidak ada suudzon (berprasangka buruk)," imbuh Wakil Ketua DPRD DKI tersebut.
Baca juga: Gerindra Buka Opsi Voting Terbuka Pemilihan Wagub DKI
Namun, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI M Arifin tidak sependapat. Menurut dia, pemilihan harus dilakukan secara tertutup.
"Kalau mengikuti draf pansus (panitia khusus) itu tertutup voting-nya," ujar dia saat ditemui pada kesempatan yang sama.
Ia menjelaskan, aturan tersebut berdasarkan draf pansus dari anggota DPRD periode sebelumnya. Lebih detail, metode tertutup disebutkan dalam Pasal 21.
"Ya kita ikuti yang disepakati oleh teman-teman yang lamalah, supaya tidak membuat yang baru lagi," ia menanggapi.
Ia berharap tidak perlu ada lagi pembentukan pansus baru sehingga draf tata tertib (tatib) yang sudah dibuat langsung dilaksanakan. Tujuannya supaya Gubernur DKI Anies Baswedan tidak kelamaan menjomlo.
Hari ini, Selasa (18/2), DPRD mengadakan rapat gabungan Pimpinan DPRD lanjutan terkait pembahasan tatib pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta. Topik yang dibahas adalah pasal-pasal dan dialog antara cawagub dan para anggota dewan. (OL-1)
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
PKS meraih penghargaan terbaik Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 dari Kemenko Polkam dan BRIN dalam Rakor Evaluasi di Bali.
Politkus PKS itu mengeklaim, pihaknya selalu konsisten menyuarakan agar melepas saham di PT Delta Djakarta.
Indonesia Muda Bicara direncanakan menjadi agenda rutin bulanan yang dilaksanakan secara luring, serta diperkuat melalui aktivitas di media sosial.
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
Sekjen PKS Muhammad Kholid menilai kritik Pandji Pragiwaksono lewat stand up comedy sebagai dinamika demokrasi yang wajar dan perlu disikapi jernih.
Partai Demokrat yang sebelumnya sempat menolak usulan Pilkada tak langsung kini mengubah haluan dan setuju atas hal tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved