Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
GERINDRA dan PKS berbeda pendapat soal pemilihan calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta. Gerindra ingin pemilihan terbuka, sementara PKS sebaliknya.
"Kalau saya maunya terbuka," ujar Penasehat Fraksi Gerindra DPRD DKI M Taufik saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Selasa (18/2).
Alasannya, supaya transparan pada publik. Metode tersebut adalah bagian dari bentuk pertanggungjawaban kepada konstituen. Selain itu voting terbuka juga menghindari praktik money politik.
"Supaya tidak ada suudzon (berprasangka buruk)," imbuh Wakil Ketua DPRD DKI tersebut.
Baca juga: Gerindra Buka Opsi Voting Terbuka Pemilihan Wagub DKI
Namun, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI M Arifin tidak sependapat. Menurut dia, pemilihan harus dilakukan secara tertutup.
"Kalau mengikuti draf pansus (panitia khusus) itu tertutup voting-nya," ujar dia saat ditemui pada kesempatan yang sama.
Ia menjelaskan, aturan tersebut berdasarkan draf pansus dari anggota DPRD periode sebelumnya. Lebih detail, metode tertutup disebutkan dalam Pasal 21.
"Ya kita ikuti yang disepakati oleh teman-teman yang lamalah, supaya tidak membuat yang baru lagi," ia menanggapi.
Ia berharap tidak perlu ada lagi pembentukan pansus baru sehingga draf tata tertib (tatib) yang sudah dibuat langsung dilaksanakan. Tujuannya supaya Gubernur DKI Anies Baswedan tidak kelamaan menjomlo.
Hari ini, Selasa (18/2), DPRD mengadakan rapat gabungan Pimpinan DPRD lanjutan terkait pembahasan tatib pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta. Topik yang dibahas adalah pasal-pasal dan dialog antara cawagub dan para anggota dewan. (OL-1)
Aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat miskin yang sedang mencari kerja.
PRAKTISI hukum Taufik Basari mengatakan masa jabatan DPRD tidak bisa diperpanjang atau dikosongkan selama dua tahun.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
MELALUI Putusan No 135/PUU-XXII/2024, MK akhirnya memutuskan desain keserentakan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sebagai konsekuensi dari Putusan MK.
Sebanyak 33 diorama yang ada di Museum Bajra Sandhi banyak menceritakan perjalanan masyarakat Bali, dari masa pra sejarah, penjajahan, hingga masa kemerdekaan.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
PRESIDEN Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf menyampaikan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Bhayangkara merupakan momentum bagi Polri untuk meningkatkan kepercayaan publik.
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyambut baik target Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia menuju swasembada energi.
DEWAN Pimpinan Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bogor Utara melantik struktur kepengurusan periode 2025 - 2028 pada Jumat (27/6) di Sekolah Alam Bogor.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved