Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
GERINDRA dan PKS berbeda pendapat soal pemilihan calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta. Gerindra ingin pemilihan terbuka, sementara PKS sebaliknya.
"Kalau saya maunya terbuka," ujar Penasehat Fraksi Gerindra DPRD DKI M Taufik saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Selasa (18/2).
Alasannya, supaya transparan pada publik. Metode tersebut adalah bagian dari bentuk pertanggungjawaban kepada konstituen. Selain itu voting terbuka juga menghindari praktik money politik.
"Supaya tidak ada suudzon (berprasangka buruk)," imbuh Wakil Ketua DPRD DKI tersebut.
Baca juga: Gerindra Buka Opsi Voting Terbuka Pemilihan Wagub DKI
Namun, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI M Arifin tidak sependapat. Menurut dia, pemilihan harus dilakukan secara tertutup.
"Kalau mengikuti draf pansus (panitia khusus) itu tertutup voting-nya," ujar dia saat ditemui pada kesempatan yang sama.
Ia menjelaskan, aturan tersebut berdasarkan draf pansus dari anggota DPRD periode sebelumnya. Lebih detail, metode tertutup disebutkan dalam Pasal 21.
"Ya kita ikuti yang disepakati oleh teman-teman yang lamalah, supaya tidak membuat yang baru lagi," ia menanggapi.
Ia berharap tidak perlu ada lagi pembentukan pansus baru sehingga draf tata tertib (tatib) yang sudah dibuat langsung dilaksanakan. Tujuannya supaya Gubernur DKI Anies Baswedan tidak kelamaan menjomlo.
Hari ini, Selasa (18/2), DPRD mengadakan rapat gabungan Pimpinan DPRD lanjutan terkait pembahasan tatib pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta. Topik yang dibahas adalah pasal-pasal dan dialog antara cawagub dan para anggota dewan. (OL-1)
Sehingga dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan kualitas hidup masyarakat DKI Jakarta.
Ia menilai, peran DPRD terkait fungsi pengawasan kepada jajaran eksekutif kurang efektif. Pasalnya, saat ini penilaian hanya tertumpu pada penyerapan anggaran.
Kepala Dinas PUPR OKU Nopriansyah menawarkan sembilan proyek kepada Fauzi dan Ahmad Sugeng Santoso. Proyek tersebut mencakup komitmen fee 22%.
Anggota DPRD dari PDIP juga harus bisa melakukan advokasi pada kepentingan-kepentingan rakyat.
Tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP tidak memiliki asas kebermanfaatan dan hanya membuat gaduh.
Kejadian pemadaman listrik itu bertepatan dengan Penampahan Hari Raya Kuningan, ketika umat Hindu di Bali harus menyelesaikan perlengkapan persembahyangan di keesokan harinya.
Kasus ini menunjukkan adanya celah serius dalam pengawasan dan penerapan regulasi.
KETUA Dewan Pertimbangan Pusat PKS Mulyanto meminta Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menindak tegas tambang-tambang nikel tanpa izin yang merusak lingkungan di kawasan Raja Ampat.
Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka merupakan cerminan Indonesia sebagai negara demokrasi.
Langkah membantu pemerintah merupakan salah satu wujud kepedulian PKS,
Presiden PKS Almuzammil Yusuf telah membentuk struktur kepengurusan baru partai yang dipimpinnya. Mereka akan segera sowan ke Presiden Prabowo
PRESIDEN Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Al Muzzammil Yusuf, secara resmi menetapkan jajaran pengurus DPP terdiri dari Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved