Headline
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
GERINDRA dan PKS berbeda pendapat soal pemilihan calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta. Gerindra ingin pemilihan terbuka, sementara PKS sebaliknya.
"Kalau saya maunya terbuka," ujar Penasehat Fraksi Gerindra DPRD DKI M Taufik saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Selasa (18/2).
Alasannya, supaya transparan pada publik. Metode tersebut adalah bagian dari bentuk pertanggungjawaban kepada konstituen. Selain itu voting terbuka juga menghindari praktik money politik.
"Supaya tidak ada suudzon (berprasangka buruk)," imbuh Wakil Ketua DPRD DKI tersebut.
Baca juga: Gerindra Buka Opsi Voting Terbuka Pemilihan Wagub DKI
Namun, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI M Arifin tidak sependapat. Menurut dia, pemilihan harus dilakukan secara tertutup.
"Kalau mengikuti draf pansus (panitia khusus) itu tertutup voting-nya," ujar dia saat ditemui pada kesempatan yang sama.
Ia menjelaskan, aturan tersebut berdasarkan draf pansus dari anggota DPRD periode sebelumnya. Lebih detail, metode tertutup disebutkan dalam Pasal 21.
"Ya kita ikuti yang disepakati oleh teman-teman yang lamalah, supaya tidak membuat yang baru lagi," ia menanggapi.
Ia berharap tidak perlu ada lagi pembentukan pansus baru sehingga draf tata tertib (tatib) yang sudah dibuat langsung dilaksanakan. Tujuannya supaya Gubernur DKI Anies Baswedan tidak kelamaan menjomlo.
Hari ini, Selasa (18/2), DPRD mengadakan rapat gabungan Pimpinan DPRD lanjutan terkait pembahasan tatib pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta. Topik yang dibahas adalah pasal-pasal dan dialog antara cawagub dan para anggota dewan. (OL-1)
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Ide pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke sistem tidak langsung melalui DPRD tidak serta merta menjamin pengurangan biaya politik
Aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat miskin yang sedang mencari kerja.
WAKIL Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menghormati sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang menyatakan diri sebagai penyeimbang pemerintah.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved