Headline
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Mohamad Taufik menuturkan akan membuka opsi pemilihan suara atau voting secara terbuka. Namun, hal itu mesti disetujui oleh mayoritas fraksi di DPRD.
"Pasti ada beberapa hal misalkan ada usulan semacam tanya jawab di paripurna. Ada usulan supaya terbuka. Iya (opsi voting) besok kita akan putuskan," ujar Taufik di Gedung DPRD lantai 10, Jakarta, Senin (17/2).
Hari ini Pimpinan DPRD telah menggelar rapat pimpinan gabungan (rapimgab) pemilihan wakil gubernur. Lusa akan disempurnakan tata tertib (tatib) pemilihan dalam paripurna.
"Jadi dalam waktu dekat kita sudah punya wagub," kata Taufik.
Baca juga : Temui Foke, Cawagub PKS Diminta Bantu Penguatan Keuangan DKI
Nantinya, bakal ada revisi tatib pemilihan wagub. Misalnya apakah pemilihan wagub bisa dilakukan secara tertutup atau terbuka dan opsi fit and proper test secara terbuka atau tidak.
Adapun dua cawagub yang bertanding ialah politikus PKS Nurmansjah Lubis dan Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria.
"Mengapa terbuka? Supaya ada tanggung jawab pada konstituen bahwa saya memilih wagub ini. Ini bagian dari laporan kita ke publik saja," imbuh Taufik.
Taufik menegaskan tidak ada lagi panitia khusus (pansus) pemilihan wagub.
"Enggak usah pansus. Di rapimgab boleh memutuskan. Misalkan ini terbuka atau tertutup, nah itu bisa terbuka (fit and proper test)," tandasnya Taufik. (OL-7)
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Ide pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke sistem tidak langsung melalui DPRD tidak serta merta menjamin pengurangan biaya politik
Aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat miskin yang sedang mencari kerja.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved