Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Mohamad Taufik menuturkan akan membuka opsi pemilihan suara atau voting secara terbuka. Namun, hal itu mesti disetujui oleh mayoritas fraksi di DPRD.
"Pasti ada beberapa hal misalkan ada usulan semacam tanya jawab di paripurna. Ada usulan supaya terbuka. Iya (opsi voting) besok kita akan putuskan," ujar Taufik di Gedung DPRD lantai 10, Jakarta, Senin (17/2).
Hari ini Pimpinan DPRD telah menggelar rapat pimpinan gabungan (rapimgab) pemilihan wakil gubernur. Lusa akan disempurnakan tata tertib (tatib) pemilihan dalam paripurna.
"Jadi dalam waktu dekat kita sudah punya wagub," kata Taufik.
Baca juga : Temui Foke, Cawagub PKS Diminta Bantu Penguatan Keuangan DKI
Nantinya, bakal ada revisi tatib pemilihan wagub. Misalnya apakah pemilihan wagub bisa dilakukan secara tertutup atau terbuka dan opsi fit and proper test secara terbuka atau tidak.
Adapun dua cawagub yang bertanding ialah politikus PKS Nurmansjah Lubis dan Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria.
"Mengapa terbuka? Supaya ada tanggung jawab pada konstituen bahwa saya memilih wagub ini. Ini bagian dari laporan kita ke publik saja," imbuh Taufik.
Taufik menegaskan tidak ada lagi panitia khusus (pansus) pemilihan wagub.
"Enggak usah pansus. Di rapimgab boleh memutuskan. Misalkan ini terbuka atau tertutup, nah itu bisa terbuka (fit and proper test)," tandasnya Taufik. (OL-7)
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved