Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
DPRD DKI Jakarta telah melangsungkan rapat paripurna pengesahan tata tertib (tatib) pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta, kemarin, Rabu (19/2). Dalam tatib tersebut pemilihan akan dilangsungkan dengan pengambilan suara atau voting secara tertutup.
Sementara itu, Senin (24/2) diharapkan panitia pemilihan (panlih) sudah terbentuk.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menyebut, saat ini, Ketua DPRD DKI sedang memproses surat untuk disampaikan kepada tiap fraksi agar mengirimkan satu nama perwakilan menjadi anggota panlih.
"Sekarang surat (dikirim). Senin dapat surat (dari) fraksi, kemudian ditetapkan pimpinan," kata Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (19/2).
Usai terbentuk, panlih akan memulai tugas dengan mengirimkan surat kepada kandidat wagub terkait apa saja yang harus dipersiapkan serta kapan pemilihan akan berlangsung.
Baca juga: Tatib Disahkan DPRD DKI, Anies Harap Segera Dapat Wagub
"Baru setelah itu memberi tahu secara resmi kepada calon. Anda harus penuhi syarat ini, ini, ini," tuturnya.
Taufik juga menegaskan baik dari Fraksi Parta Gerindra, PKS, dan PDIP tidak akan menjadi ketua panlih.
Fraksi PKS dan Fraksi Partai Gerindra berkepentingan dalam pemilihan ini karena kader dari keduanya yang berkompetisi dalam pemilihan wagub DKI.
Sementara Fraksi PDIP sebagai partai dengan suara terbanyak sukarela mengambil posisi anggota panlih.
"PDIP merasa partai besar. Jadi sudahlah kasih ke yang lain," tandasnya. (OL-1)
Sehingga dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan kualitas hidup masyarakat DKI Jakarta.
Ia menilai, peran DPRD terkait fungsi pengawasan kepada jajaran eksekutif kurang efektif. Pasalnya, saat ini penilaian hanya tertumpu pada penyerapan anggaran.
Kepala Dinas PUPR OKU Nopriansyah menawarkan sembilan proyek kepada Fauzi dan Ahmad Sugeng Santoso. Proyek tersebut mencakup komitmen fee 22%.
Anggota DPRD dari PDIP juga harus bisa melakukan advokasi pada kepentingan-kepentingan rakyat.
Tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP tidak memiliki asas kebermanfaatan dan hanya membuat gaduh.
Kejadian pemadaman listrik itu bertepatan dengan Penampahan Hari Raya Kuningan, ketika umat Hindu di Bali harus menyelesaikan perlengkapan persembahyangan di keesokan harinya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved