Bupati Nilai Anggaran Dinas Luar DPRD Banjarnegara Kegedean

PEMERINTAH Kabupetan Banjarnegara, Jawa Tengah (Jateng) akan memangkas biaya perjalanan dinas luar DPRD setempat. Anggaran yang dipotong bakal digunakan untuk peningkatkan perekonomian masyarakat Banjarnegara.

Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono menegaskan, pihaknya bakal memangkas anggaran perjalanan dinas DPRD khususnya yang keluar daerah. "Anggaran yang dipotong adalah kunjungan ke luar provinsi, daerah atau kabupaten lain, dan luar pulau. Kebijakan ini akan diawali pada APBD Perubahan 2020 sampai masa akhir saya pada 2022 mendatang," kata Budhi, Rabu (19/2)

Menurut Bupati, alokasi anggaran untuk kunjungan luar daerah DPRD Banjarnegara mencapai Rp17,5 miliar setiap tahun. Jika lima tahun, berarti mencapai Rp87,5 hingga Rp100 miliar. Itu jumlah yang sangat besar. Lantaran itu alokasi anggaran akan dipotong. Dari pemangkasan anggaran tersebut, akan digunakan untuk program-program peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Bupati mengatakan dengan anggaran yang dialokasikan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, maka diharapkan bakal mendongkrak kesejahteraan masyarakat. "Saya selalu berpegang pada otonomi daerah. Sehingga kewajiban saya untuk memakmurkan masyarakat Banjarnegara. Kebijakan saya harus pro rakyat, bukan pro pejabat," kata dia.

Menurutnya, APBD Banjarnegara bukan untuk kunjungan ke Denpasar, Medan, Kalimantan, Makassar, atau Cirebon. "Mestinya, kita bisa rumangsa karena daerah kita miskin. APBD-nya cuma Rp2 triliun. Masih harus
diambil Rp17,5 miliar untuk kunjungan luar daerah. Karena itulah, anggaran tersebut bisa dialihkan untuk program lainnya," ujarnya.

Dengan adanya tambahan anggaran tersebut, maka diharapkan prioritas pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Sejak awal kepemimpinannya, angka kemiskinan di Banjarnegara terus mengalami penurunan. Berdasarkan data BPS, Budhi menyebutan bahwa penduduk miskin di Banjarnegara pada tahun 2019 mencapai 136.100, mengalami penurunan tajam dari tahun 2018 yang sejumlah 141.720, atau turun sebanyak 5.620 jiwa. Dengan presentase penduduk miskin tahun 2018 masih 15,46%, di tahun 2019 turun jadi 14,76%.

"Saya berharap tahun 2020, dengan adanya penambahan anggaran peningkatan pertumbuhan ekonomi, maka jumlah warga miskin terus berkurang," tandasnya.

Bupati mengatakan ada sejumlah prioritas yang masih terus dipertahankan yakni infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan ekonomi rakyat. (OL-13)