Berita Terbaru DPR RI Hari Ini

Puan Dinilai Layani Kepentingan Perempuan Soal UU TPKS

rektur Eksekutif Institute of Empowerment for Indonesian Women (INDW) , Indah Sri Ayu, menyatakan respek pada sikap Puan yang mengsahkan RUU TPKS.

Ini Rincian Biaya Haji 2022 yang akan Ditetapkan Presiden Jokowi

Hasil pengembangan dana haji untuk menopang sebagian biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji menjadi soleusi dalam menekan besaran BPIH yang dibayar langsung oleh jemaah haji.

DPR-Pemerintah Sepakati Biaya Haji Rp 39,8 Juta

Biaya haji tahun 1443H/2022M rata-rata per jemaah sebesarRp81,7 juta dan rata-rata yang dibayar langsung oleh jemaah haji sebesar Rp39.886.009.

Tidak Sepakat Nomenklatur BNPB, Pembahasan RUU Penanggulangan Bencana Disetop

Komisi VIII menginisiasi pembahasan RUU tersebut ialah agar lembaga BNPB dapat diperkuat. Namun demikian, kenyataanya, pemerintah malah tidak menghendaki adanya lembaga BNPB.

Dukung Tekan Anggaran Pemilu, Junimart Minta Mendagri Pinjam Pakai Kantor untuk KPU dan Bawaslu

Menurut politisi PDI-Perjuangan itu, terobosan tersebut penting dilakukan. Sebagai upaya penghematan anggaran

Pemerintah akan Sesuaikan Harga dan Kuota BBM Pertalite dan Solar

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memberikan sinyal bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin Pertalite (RON 90) dan Solar akan dinaikkan.

Puan: Kebut Aturan Turunan, Agar UU TPKS Segera Dirasakan Implementasinya

Agar UU TPKS bisa segera diimplementasikan menjadi instrumen hukum yang kuat dan komprehensif dalam pencegahan dan pengaturan sanksi hukum bagi pelaku kekerasan seksual.

RUU TPKS Disahkan, Pekerjaan Rumah Belum Usai

Tindak pidana perkosaan tidak diatur dalam RUU TPKS. Hal itu menjadi pekerjaan rumah bagi DPR dan Pemerintah agar bisa memasukan tindak pidana perkosaan dalam RUU KUHP..

NasDem Tegaskan UU TPKS tidak Dukung Penyimpangan Seksual

UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang baru saja disahkan menjadi Undang-Undang (UU) TPKS sama sekali tidak mendukung penyimpangan seksual.

Pemahaman Penegak Hukum Menentukan Efektivitas UU TPKS

Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut perlu dipahami secara utuh. Hal ini diperlukan langkah sosialisasi secara menyeluruh.

Puan Dorong Pemerintah Cepat Membuat Aturan Turunan UU TPKS

Ketua DPR Puan Maharani meminta agar UU tersebut segera diimplementasikan menjadi instrumen hukum yang kuat dan komprehensif. 

Legislator Minta Pemerintah Segera Ganti Vaksin Covid-19 yang Kedaluwarsa

Beberapa vaksin Covid-19 yang expired itu banyak ditemukan di daerah, semisal di Riau, Malang, Bengkulu, bahkan di beberapa daerah di Jawa Tengah.

DPR Nilai Pusat dan Daerah Belum Senafas Soal Rekrutmen PPPK

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda yang memimpin rapat ini, mengatakan, persoalan rekrutmen guru PPPK masih jadi konsen Komisi X.

KPU dan DPR Bisa Manfaatkan Masa Reses untuk Susun PKPU Pemilu 2024 

KPU perlu segera membangun soliditas kepemimpinan dan penguatan untuk memastikan lembaganya bekerja secara kolegial untuk mempercepat pembahasan PKPU.

MKD Minta Perekam Anggota DPR Nonton Bokep Melapor ke MKD

Dia pun mencontohkan kejadian serupa beberapa tahun lalu, di mana Fotografer Media Indonesia memergoki anggota DPR membuka link bokep saat rapat paripurna pada 8 Maret 2011.

MKD Bakal Panggil Anggota DPR Yang Nonton Bokep Saat Rapat

Dia menyampaikan pemanggilan akan dilakukan paling telat awal Masa Persidangan Ke-V Tahun 2021-2022

Pengesahan RUU TPKS Dapat Apresiasi Tinggi dari Elemen Perempuan

Puan dianggap berjasa karena terus berkomitmen mengesahkan undang-undang yang pembahasannya dimulai sejak beberapa periode DPR lalu.

Gus Muhaimin Dorong Pimpinan Baru OJK Serius Awasi Kripto dan Fintech Nakal

Selain faktor pandemi COVID-19, keponakan Gus Dur ini menyebut transaksi keuangan digital begitu marak di Indonesia 

Pemahaman Penegak Hukum dan Masyarakat Tentukan Efektivitas UU TPKS

Bila angka kasus kekerasan seksual terus turun, ujar Rerie, kita sebagai bangsa bisa berharap masa depan generasi penerus kita di masa datang akan lebih baik dari hari ini.

Paripurna DPR Setujui Nama-nama Anggota Baru Dewan Komisioner OJK 2022-2027

Paripurna DPR RI Periode 2021-2022 telah menyetujui penetapan calon anggota dewan komisioner otoritas jasa keuangan (OJK) untuk periode 2022-2027

Fitrah yang Kita Lupakan

Kecerdasan Ekologis

Mengalkulasi Risiko Sekolah Daring

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia