Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
ORANG yang mengabadikan momen anggota DPR sedang membuka video porno atau bokep saat rapat diminta melapor ke MKD. Keterangannya sangat dibutuhkan untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran etik tersebut.
"Rekan-rekan yang langsung mengambil fotonya saat itu, kalau gak salah di Komisi IX, kita minta tolong menyerahkan bukti itu supaya bisa memperkuat kita," kata Wakil Ketua MKD Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini.
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra itu menyampaikan keterangan perekam diyakini bakal mempercepat pengusutan. Dia pun mencontohkan kejadian serupa beberapa tahun lalu, di mana ada anggota DPR tertangkap basah membuka link bokep saat rapat paripurna pada 8 Maret 2011.
Baca juga: MKD Bakal Panggil Anggota DPR Yang Nonton Bokep Saat Rapat
"Kalau gak salah (fotografer) Media Indonesia yang ambil gambarnya, dia langsung ngomong dan kasih buktinya ke kita (MKD)," ungkap dia.
Dia berharap upaya tersebut juga dilakukan pihak yang menangkap basah anggota DPR membuka bokep saat rapat. MKD bakal menjamin keamanan saksi kunci tersebut.
"Pasti kita akan lindungi kalau takut macam-macam. Yang jelas, kami ingin sama-sama menjaga nama citra dan kehormatan DPR," ujar dia.(OL-4)
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Yulisman menilai kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) satu tahun sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sektor pertambangan.
Pemerintah Kota Bandung berupaya menggeser status kawasan Kebun Binatang Bandung dari konservasi menjadi ruang terbuka hijau tanpa fondasi hukum.
Komisi XI DPR RI segera menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk calon deputi gubernur Bank Indonesia (BI).
MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat langsung digugat secara perdata maupun pidana atas karya jurnalistiknya, sepanjang karya tersebut merupakan produk jurnalistik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved