Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
ORANG yang mengabadikan momen anggota DPR sedang membuka video porno atau bokep saat rapat diminta melapor ke MKD. Keterangannya sangat dibutuhkan untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran etik tersebut.
"Rekan-rekan yang langsung mengambil fotonya saat itu, kalau gak salah di Komisi IX, kita minta tolong menyerahkan bukti itu supaya bisa memperkuat kita," kata Wakil Ketua MKD Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini.
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra itu menyampaikan keterangan perekam diyakini bakal mempercepat pengusutan. Dia pun mencontohkan kejadian serupa beberapa tahun lalu, di mana ada anggota DPR tertangkap basah membuka link bokep saat rapat paripurna pada 8 Maret 2011.
Baca juga: MKD Bakal Panggil Anggota DPR Yang Nonton Bokep Saat Rapat
"Kalau gak salah (fotografer) Media Indonesia yang ambil gambarnya, dia langsung ngomong dan kasih buktinya ke kita (MKD)," ungkap dia.
Dia berharap upaya tersebut juga dilakukan pihak yang menangkap basah anggota DPR membuka bokep saat rapat. MKD bakal menjamin keamanan saksi kunci tersebut.
"Pasti kita akan lindungi kalau takut macam-macam. Yang jelas, kami ingin sama-sama menjaga nama citra dan kehormatan DPR," ujar dia.(OL-4)
Kementerian Agama mencairkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi ratusan ribu guru madrasah dan guru agama di seluruh Indonesia sebelum Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.
Komisi III DPR berencana memanggil Polri dan Kontras terkait kasu penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus
Komisi III DPR gelar rapat khusus terkait penyiraman air keras aktivis KontraS Andrie Yunus. DPR desak Polri usut tuntas aktor intelektual serangan tersebut!
Habiburokhman ingatkan bahaya foto AI terduga pelaku penyiraman air keras Andrie Yunus (KontraS). Polisi diminta segera klarifikasi agar tak salah sasaran
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya dukung SKB 7 Menteri & Permenkomdigi No 9 Tahun 2026 terkait pembatasan AI instan & medsos bagi anak.
Penetapan lima Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2026-2031 harus menjadi momentum penguatan kualitas pengawasan sektor jasa keuangan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved