Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
ORANG yang mengabadikan momen anggota DPR sedang membuka video porno atau bokep saat rapat diminta melapor ke MKD. Keterangannya sangat dibutuhkan untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran etik tersebut.
"Rekan-rekan yang langsung mengambil fotonya saat itu, kalau gak salah di Komisi IX, kita minta tolong menyerahkan bukti itu supaya bisa memperkuat kita," kata Wakil Ketua MKD Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini.
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra itu menyampaikan keterangan perekam diyakini bakal mempercepat pengusutan. Dia pun mencontohkan kejadian serupa beberapa tahun lalu, di mana ada anggota DPR tertangkap basah membuka link bokep saat rapat paripurna pada 8 Maret 2011.
Baca juga: MKD Bakal Panggil Anggota DPR Yang Nonton Bokep Saat Rapat
"Kalau gak salah (fotografer) Media Indonesia yang ambil gambarnya, dia langsung ngomong dan kasih buktinya ke kita (MKD)," ungkap dia.
Dia berharap upaya tersebut juga dilakukan pihak yang menangkap basah anggota DPR membuka bokep saat rapat. MKD bakal menjamin keamanan saksi kunci tersebut.
"Pasti kita akan lindungi kalau takut macam-macam. Yang jelas, kami ingin sama-sama menjaga nama citra dan kehormatan DPR," ujar dia.(OL-4)
Hambatan utama pengesahan RUU ini selama ini adalah kekhawatiran akan tumpang tindih dengan undang-undang sektoral lainnya.
Komisi Pencari Fakta (KPF) Masyarakat Sipil menyerahkan laporan lengkap hasil investigasi kerusuhan Agustus 2025 ke enam lembaga negara
anggota dpr Nyoman Parta, berharap masyarakat Bali mulai menjauhkan diri dari praktik rasisme yang kerap diarahkan kepada warga pendatang.
Sufmi Dasco Ahmad mendesak percepatan izin Bea Cukai untuk bantuan diaspora Aceh di Malaysia yang tertahan di Port Klang agar segera disalurkan ke korban bencana Sumatra.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Firman Soebagyo kritik impor garam Australia dan nilai pemerintah lemah lindungi petani lokal. Komisi IV DPR desak bangun industri garam nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved