Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
MAJELIS Kehormatan Dewan (MKD) memutuskan menindaklanjuti temuan anggot DPR yang nonton video porno atau bokep saat rapat. Mereka akan memanggil anggota tersebut.
"Segera (panggil anggota dewan menonton bokep saat rapat). Kalau tidak sempat di masa sidang ini, di masa sidang besok," kata Wakil Ketua MKD Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (12/4).
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra itu menyampaikan alasan MKD baru bergerak sekarang. Padahal, temuan tersebut sudah ramai diributkan semenjak pekan lalu.
Dia beralasan MKD masih mengumpulkan informasi. Terutama memastikan apakah kejadian yang terekam dalam video singkat itu terjadi pada masa persidangan sekarang atau tidak.
"Apakah itu benar kejadian di periode ini. Kejadian yang baru saja. Atau itu memang gambar tempo hari yang sekitar tahun berapa itu kan pernah ada kejadian serupa," ungkap dia.
Selain itu, dia menyampaikan MKD tak perlu menunggu laporan menindaklanjuti temuan tersebut. Menurut dia, pernyataan Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan sudah cukup menindaklanjuti polemik tersebut.
"Tadi saya dengar Pak Bambang Wuryanto tadi sudah mengonfirmasi bahwa itu ada anggota DPR dari partai yang bersangkutan. Bagi kami, itu sudah cukup untuk memabggil orang yang diduga menbuka konten porno itu," sebut dia.
Dia menyampaikan pemanggilan akan dilakukan paling telat awal Masa Persidangan Ke-V Tahun 2021-2022. Pasalnya, DPR bakal memasuki masa reses mulai 14 April 2022.
Setelah mendengarkan keterangan anggota tersebut, MKD bakal melakukan rapat pleno. Hal itu dilakukan untuk menentukan langkah selanjutnya terkait pengusutan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan.
"Kami akan melakukan rapat pleno untuk menentukan proses persidangan selanjutnya seperti apa," pungkasnya. (OL-8)
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved