Headline
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
MAJELIS Kehormatan Dewan (MKD) memutuskan menindaklanjuti temuan anggot DPR yang nonton video porno atau bokep saat rapat. Mereka akan memanggil anggota tersebut.
"Segera (panggil anggota dewan menonton bokep saat rapat). Kalau tidak sempat di masa sidang ini, di masa sidang besok," kata Wakil Ketua MKD Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (12/4).
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra itu menyampaikan alasan MKD baru bergerak sekarang. Padahal, temuan tersebut sudah ramai diributkan semenjak pekan lalu.
Dia beralasan MKD masih mengumpulkan informasi. Terutama memastikan apakah kejadian yang terekam dalam video singkat itu terjadi pada masa persidangan sekarang atau tidak.
"Apakah itu benar kejadian di periode ini. Kejadian yang baru saja. Atau itu memang gambar tempo hari yang sekitar tahun berapa itu kan pernah ada kejadian serupa," ungkap dia.
Selain itu, dia menyampaikan MKD tak perlu menunggu laporan menindaklanjuti temuan tersebut. Menurut dia, pernyataan Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan sudah cukup menindaklanjuti polemik tersebut.
"Tadi saya dengar Pak Bambang Wuryanto tadi sudah mengonfirmasi bahwa itu ada anggota DPR dari partai yang bersangkutan. Bagi kami, itu sudah cukup untuk memabggil orang yang diduga menbuka konten porno itu," sebut dia.
Dia menyampaikan pemanggilan akan dilakukan paling telat awal Masa Persidangan Ke-V Tahun 2021-2022. Pasalnya, DPR bakal memasuki masa reses mulai 14 April 2022.
Setelah mendengarkan keterangan anggota tersebut, MKD bakal melakukan rapat pleno. Hal itu dilakukan untuk menentukan langkah selanjutnya terkait pengusutan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan.
"Kami akan melakukan rapat pleno untuk menentukan proses persidangan selanjutnya seperti apa," pungkasnya. (OL-8)
Pengamat Politik, Sugiyanto menilai isu pergantian sejumlah Ketua DPD PDIP yang dikaitkan dengan 'pemecatan' dinilai sebagai persepsi keliru publik.
Padahal proses pemberhentian sejumlah ketua DPD PDIP sesuai dengan apa yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Partai.
“Anggota Partai atau kader partai yang terpilih dan ditetapkan menjadi Dewan Pimpinan Partai (DPP) dan Pengurus Partai tidak boleh rangkap jabatan struktural di atas ataupun bawahnya,"
Demokrat, kata Herman, sebagai partai penyeimbang ketika Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) menjabat. Demokrat resmi gabung ke pemerintah di penghujung periode kedua Jokowi.
Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) periode 2025-2030.
Titiek Soeharto ucapkan selamat atas terpilihnya kembali Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP dalam Kongres VI di Bali.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved