Headline
Warga AS menolak kepemimpinan yang kian otoriter.
Kumpulan Berita DPR RI
Komisi II DPR akan mengawasi dan mencermati mekanisme Kemendagri dalam menarik biaya untuk mengakses Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebesar Rp1.000.
Rahmad Handoyo berpendapat, jika menyangkut soal penanganan Covid-19, AS sebaiknya berguru kepada pemerintah Indonesia, khususnya tentang aplikasi pelacak Covid-19 PeduliLindugi.
Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Indonesia-Palestina DPR RI Syahrul Aidi Maazat mengutuk serangan ke tempat suci tersebut.
Menyikapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta menilai pernyataan Deplu AS perlu disikapi dengan jernih.
Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mengimbau masyarakat untuk melakukan cek kebenaran terhadap segala jenis informasi, seperti situs web dan akun media sosial, yang mereka terima.
SEJUMLAH pemuda dan mahasiswa dari Jaringan Aktivis Indonesia (JARAK) dan Aliansi Mahasiswa Lingkar Nusantara bersama dengan para pelaku UMKM kembali menggelar aksi.
Seharusnya alat pengenal wajah atau face recognition tidak dijadikan satu-satunya bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Melainkan perlu diperkuat dengan bukti-bukti lain.
DPR mengapresiasi Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Komisaris Jenderal Polisi Agus Andrianto, yang menghentikan kasus korban begal menjadi tersangka, Amaq Sinta alias Murtede,
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati meminta pemerintah mengantisipasi maraknya rokok ilegal setelah ada kenaikan tarif cukai hasil tembakau.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan kepada pemerintah untuk segera menindaklanjuti putusan dan hasil rapat kerja yang dilakukan bersama.
Gus Muhaimin berujar, perubahan strategi pembangunan juga diperlukan untuk mencegah terjadinya krisis, baik ekonomi, sosial, dan juga politik.
Oleh karenanya, kata Puan, pemerintah harus cermat dan bijaksana dalam merencanakan kenaikan harga energi.
Menurut Diah, dengan pengesahan UU TPKS ini bisa menjadi hadiah untuk memperingati hari Kartini pada 21 April mendatang.
Mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) tersebut juga meminta pemerintah agar segera mengantisipasi dampak dari gejolak yang terjadi di dunia,
Untuk itu, pada tahun 2013 lalu, telah diterbitkan Peraturan DPR RI tentang Peliputan Pers di DPR RI.
Media sosial dapat menjadi acuan tempat untuk mengkonstruksi pembentukan identitas imajinatif dari para pengguna yang berbeda dengan dunia nyata.
Pasalnya, hal itu merupakan bagian dari mekanisme yang berlaku di internal lembaga legislatif.
Pendekatan yang akan mampu membangun jembatan pengertian dan komunikasi politik.
Lebih lanjut Indra berharap pejabat Setjen DPR RI yang baru dilantik ini lebih bersemangat dalam bekerja sehingga dapat memberi perubahan bagi kepentingan organisasi.
DPR RI ucapkan terima kasih terhadap sejumlah pihak atas dukungan dan kerjasamanya sehingga penyelenggaraan IPU berhasil.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved