Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengatakan DPR RI selalu mendukung dan melindungi peran wartawan dalam menjalankan tugas untuk mencari dan menyebarkan informasi di lingkungan parlemen. Untuk itu, pada tahun 2013 lalu, telah diterbitkan Peraturan DPR RI tentang Peliputan Pers di DPR RI.
“Peraturan tersebut tidak dimaksudkan untuk membatasi ruang gerak ataupun fleksibilitas teman-teman wartawan dalam mencari berita dan informasi di lingkungan DPR,” ujar Indra dalam Focus Group Discussion Sosialisasi Peraturan DPR RI tentang Peliputan di lingkungan DPR RI di Jakarta, Kamis (14/4/2022).
Indra menambahkan, peraturan tersebut dibuat agar terjadi kesepahaman dan tercapainya keharmonisan antara DPR RI dengan wartawan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sehingga perlu ada keseimbangan antara kebebasan pers dalam peliputan kegiatan di DPR dengan kelancaran pelaksanaan tugas DPR.
Baca Juga: Jalankan Fungsi Pengawasan, DPR Imbau Pemerintah Segera Tindaklanjuti Keputusan Rapat Kerja
Dalam kesempatan itu, Indra minta agar para wartawan yang juga berkantor di DPR RI turut menjaga keamanan dan kenyamanan seluruh pihak. Demi ketertiban bersama, ia juga meminta agar setiap wartawan yang meliput kegiatan di DPR RI harus selalu memakai ID Pers DPR RI yang dikeluarkan oleh Bagian Media Cetak dan Media Sosial Setjen DPR RI.
“Selain itu, Wartawan harus bersikap sopan, tertib dan tidak mengganggu terselenggaranya kegiatan di DPR RI serta memperhatikan cara berpakaian, yakni rapi dan sopan. Seluruh wartawan dilarang membuat kegaduhan, merokok, makan dan minum di ruang rapat, juga dilarang melakukan reportase langsung di ruang rapat saat rapat berlangsung guna menjamin kelancaran rapat,” tutur Indra.
Indra melanjutkan, DPR RI saat ini sedang fokus untuk bertransformasi menjadi Parlemen yang modern. Salah satu yang harus diperhatikan adalah keterbukaan akses informasi. “Seluruh hal yang disampaikan sebelumnya, semata-mata demi menjaga kelancaran rekan-rekan wartawan dalam menjalankan tugasnya di lingkungan Parlemen. Setjen DPR RI pun siap untuk mendukung rekan wartawan yang bertugas di DPR RI, namun diharapkan tetap memperhatikan kaidah yang ada,” tukasnya.
Dalam kesempatan itu, Deputi Administrasi Setjen DPR RI Sumariyandono memaparkan security management system yang akan diterapkan di lingkungan DPR RI. Ada tiga hal yang digarisbawahi oleh pria yang akrab disapa Dono ini, yakni kemanan siber, kemananan disinformasi dan keamanan fisik.
“Terkait keamanan fisik, mungkin akan ada hal yang menyebabkan ketidaknyamanan teman-teman wartawan. Tapi yakinlah seluruh rangkaian keamanan yang kami lakukan, adalah untuk kebaikan bersama. Prinsip utamanya adalah aman dan humanis. Sisi humanisnya itu yang akan kita kedepankan,” pungkas Dono. (RO/OL-10)
Dengan kehadiran Job Fair & Internship Expo, sama-sama memberi benefit untuk kampus dan industri.
Selain itu, terdiri atas 3 titik parkir, Privilege Parking Spot merupakan area parkir dedicated yang disediakan khusus untuk semua jenis kendaraan elektrifikasi Toyota dan Lexus.
Menaker Ida menegaskan bahwa gedung WDC sebagai bentuk jawaban Pemerintah (BBPVP Bandung) terhadap kebutuhan anak-anak muda di Bandung dan sekitarnya.
Masakan yang dikurasi secara ahli oleh Chef Daniel Chaney, menjanjikan simfoni rasa yang akan membuat lidah Anda terpuaskan.
Bali Safari & Marine Park, salah satu taman safari terbesar di Indonesia, secara rutin mengadakan acara yang dikenal sebagai ‘Hari Harimau’ untuk menghormati dan menyelamatkan harimau.
Program Beasiswa The Future Leader (TFL) menawarkan beasiswa penuh untuk Magister Manajemen di PPM School of Management, yang memiliki dedikasi tinggi dalam pengembangan ilmu manajemen.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
PRESIDEN RI Prabowo Subianto membuka kesempatan rumah sakit (RS) dan klinik asing untuk berinvestasi dan membuka cabang di dalam negeri. Anggota Komisi IX DPR RI agar tidak jadi bumerang
ANGGOTA DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan angkat suara terkait polemik pertunjukan sound horeg yang belakangan marak dipersoalkan masyarakat.
KETUA DPR Puan Maharani menegaskan bahwa pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tak pernah ditutupi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved