Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
RAPAT Paripurna DPR RI Periode 2021-2022 telah menyetujui penetapan calon anggota dewan komisioner otoritas jasa keuangan (OJK) untuk periode 2022-2027. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, Selasa (12/4).
Berdasarkan Surat Presiden Nomor R-10/Pres/03/2022 tanggal 21 Maret 2022 dan sesuai hasil keputusan konsultasi pengganti rapat badan musyawarah DPR RI Nomor T/423/TW01/04/2022 tanggal 4 April tahun 2022, Komisi XI DPR RI diberikan tugas untuk melakukan pemilihan calon dewan komisioner otoritas jasa keuangan (OJK) periode 2022-2027.
"Komisi XI DPR RI menjalankan amanat pasal 10 ayat 4 huruf A sampai dengan huruf G, dan pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan," kata Pimpinan Komisi XI DPR RI Fraksi Golkar Kahar Muzakir, dalam Rapat Paripurna, Selasa (12/4).
Komisi XI DPR RI telah melakukan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan calon anggota dewan komisioner OJK untuk uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap 14 calon, pada 6-7 April 2022. Pengambilan keputusan calon anggota DK OJK telah dilakukan rapat internal komisi XI DPR RI pada Kamis (7/4) pukul 15.00 WIB, dan memberikan hasil keputusan.
Baca juga: RUU TPKS Resmi Disahkan, DPR: Ini Tonggak Sejarah
Pertama, menetapkan Mahendra Siregar sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK, merangkap anggota. Kemudian Mirza Adityaswara diputuskan sebagai wakil ketua OJK, merangkap sebagai ketua komite etik dan sebagai anggota.
Adapun Dian Ediana didapuk menjadi Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, merangkap anggora. Selain itu, Inarno Djajadi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota.
Selanjutnya, Ogi Prastomiyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Surat Keuangan Lainnya (IKNB), merangkap anggota.
Kemudian, Sophia Isabella Wattimena sebagai Ketua Dewan Audit, merangkap anggota. Lalu Friderica Widyasari Dewi sebagai Anggota yang Membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen.
"Sekian laporan komisi XI DPR RI terhadap pembahasan pemilihan calon anggota dewan komisioner OJK periode 2022-2027. Selanjutnya rapat Paripurna DPR RI dapat memberikan persetujuannya," kata Kahar. (OL-4)
Kebijakan penghapusan tunggakan iuran bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) yang nonaktif dan terbukti tidak mampu berpotensi rumit bahkan membebani rakyat miskin.
Polemik penunjukan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kian menegaskan pentingnya batas kewenangan antarlembaga negara.
Kepala BPKH Fadlul Imansyah menilai desain kelembagaan BPKH sudah tepat, namun perlu penguatan koordinasi teknis dan harmonisasi regulasi dalam RUU Pengelolaan Keuangan Haji.
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved