Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
Syamsuddin Harris mengatakan rekomendasi yang diberikan itu sudah dibahas bersama dengan pimpinan KPK
Revisi Undang-Undang KPK yang dinilai melemahkan kinerja KPK berhasil dipatahkan dengan rentetan operasi tangkap tangan sejumlah pejabat pemerintah.
Kerja KPK tidak seperti mercon di malam tahun baru. Itu menunjukkan pemberantasan korupsi tidak hanya berorientasi pada operasi tangkap tangan.
Pengawasan kerja unit di KPK akan dilakukan Inspektorat. Adapun Dewas berkaitan dengan pengawasan etik dan evaluasi sebagai mandat UU KPK baru.
ICW mencatat ada empat dugaan pelanggaran etik yang terjadi.
ICW mendasari laporan tersebut berdasarkan petikan putusan kasus etik Plt Direktur Pengaduan Masyarakat KPK Aprizal.
Tindakan ini sekaligus sesat paradigmatis. Sedari awal KPK diprofil dan dibangun dengan brand imange sebagai lembaga yang efisien, efektif, dan menjunjung tinggi integritas dan
Berdasarkan salinan draf perubahan ketiga UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Pasal 9B ayat 1 menyatakan Dewan Moneter ini diketuai Menteri Keuangan.
Majelis etik Dewan Pengawas (Dewas) KPK menjatuhi sanksi ringan berupa teguran tertulis 2 dan mewajibkan Firli tidak mengulangi kesalahannya.
Dewan Pengawas KPK memutuskan Ketua KPK Firli Bahuri melanggar kode etik dan diberi sanksi teguran tertulis 2. Ia melanggar kode etik menyewa helikopter untuk menjenguk orangtuanya.
Boyamin menilai, secara psikologis, Firli tidak mampu memikul beban sebagai seorang nahkoda lembaga antirasuah. Firli terkesan mendominasi dibandingkan pimpinan KPK lainya.
Dewas KPK memutuskan memisahkan sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran etik Ketua KPK Firli Bahuri dan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo. Sidang Firli akan dibacakan lusa.
Setelah sempat tertunda, Dewas KPK memastikan menggelar sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran etik esok hari.
Hasil swab ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dinyatakan negatif.
SALAH SATU anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Syamsudin Haris mengaku terpapar virus korona (Covid-19).
Albertina adalah salah satu anggota Dewas yang berinteraksi dengan pegawai KPK yang dinyatakan positif covid-19
Dewas KPK dinilai lamban memutuskan hasil sidang. Putusan mestinya lebih cepat dibacakan lantaran menyangkut dugaan gaya hidup mewah seorang pejabat negara.
Anggota Dewas dan semua pegawai di sekretariat Dewas akan menjalani swab test karena salah satu pegawai yang positif covid-19 berkontak dengan pegawai lainnya
Dewas menunda pelaksanaan sidang putusan kasus etik hingga Rabu (23/9) guna menjalani uji usap covid-19.
Meski sidang putusan pelanggaran etik Dewas dibatalkan, MAKI tetap datang ke KPK.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved