Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
SBY dinilai secara diam-diam berusaha untuk memiliki Partai Demokrat atas nama pribadi. Pendaftaran merek Demokrat pun ada dalam situs resmi DJKN Kemenkumham.
Pelaporan ini didasari atas tudingan SBY dan AHY kepada pemerintahan Presiden Jokowi yang dianggap mengintervensi konflik di Partai Demokrat.
ELEMEN pendukung Jokowi, Kebangkitan Indonesia Baru (KIB) meminta semua pihak agar pemerintahan Jokowi jangan diganggu dengan isu sepela.
Demokrat memberi sejumlah catatan bagi Pemprov DKI yang akan menjual saham bir harus mendapatkan persetujuan DPRD
Kubu Moeldoko berencana menempuh jalur hukum setelah legalitasnya kandas di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menolak pengajuan pengesahan KLB Partai Demokrat. Pengajuan itu dinilai tidak sesuai ketentuan.
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono mendapat pesan dari Buya Syafii Maarif. agar semua elemen bangsa harus bersatu padu untuk bisa menjaga demokrasi.
Ketum Partai Demokrat itu datang langsung ke markas PP Muhammadiyah di Yogyakarta. Sejumlah hal dibahas dalam pertemuan tersebut, seperti masalah kebangsaan.
Terkait keputusan Menkumham Yasonna H Laoly yang menolak kepengurusan Demokrat Moeldoko, kata dia, pihaknya akan menempuh jalur hukum ke pengadilan.
TUJUH tokoh pro-demokrasi senior terkemuka di Hong Kong, dinyatakan bersalah atas keterlibatan mereka dalam unjuk rasa ilegal.
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengucapkan terima kasih dan penghargaan pada Presiden Joko Widodo yang sudah memegang janjinya.
Pihaknya tidak mempersoalkan keputusan Kementerian Hukum dan HAM mengenai pengesahan kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang.
Menkumham menyebut pemerintah tidak berwenang untuk menilai AD/ART Partai Demokrat 2020, yang dipersoalkan kubu Meoldoko dalam pengajuan pengesahan hasil KLB.
"Hasil pemeriksaan dan verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen sebagaimana yang dipersyarakatkan masih ada beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi,"
Menurut AHY, keputusan pemerintah merupakan penegasan terhadap legalitas dan konstitusionalitas Partai Demokrat.
KEMENKUMHAM menolak pendaftaran hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang yang memilih Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai ketua umum.
Partainya memiliki keyakinan kuat Kemenkumham akan memutus kasus tersebut dengan obyektif dan adil serta bersandar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
“Jelas itu fitnah, itu agenda untuk merusak partai, untuk merusak nama baik pak SBY. Saya tahu persis itu."
Moeldoko menyatakan pilihannya saat ini merupakan hak politiknya sebagai seorang sipil. Dia mengaku akan terus konsisten menjaga demokrasi.
Baik Moeldoko dan Petruk keduanya sama-sama ingin menjadi pemimpin hanya demi tahta dan harta.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved