Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
FRAKSI Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta menyetujui rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menjual saham di PT Delta Djakarta Tbk.
Anggota Fraksi Partai Demokrat Mujiyono mengatakan kebijakan tersebut diputuskan oleh DPD Partai Demokrat DKI Jakarta.
"Iya berdasarkan arahan dari Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, kami setuju," kata Mujiyono saat dihubungi, Selasa (6/4).
Namun demikian, Demokrat memberikan sejumlah catatan bagi Pemprov DKI Jakarta dalam melakukan proses penjualan saham sebesar 26,25% tersebut di antaranya harus mendapatkan persetujuan dari DPRD DKI Jakarta.
"Karena ini bisa dikatakan adalah penjualan aset DKI maka harus mendapatkan persetujuan dari DPRD," kata Ketua Komisi A DPRD DKI itu.
Catatan kedua adalah proses penjualan saham di perusahaan bir itu harus transparan, akuntabel, dan profesional. Tidak boleh ada broker atau calo yang terlibat dalam penjualan saham tersebut.
Baca juga: Dewan Riset Daerah Setuju Jual Saham Bir tapi Jangan Sekarang
Ketiga, Pemprov DKI Jakarta harus mempersiapkan regulasi pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras di Ibu Kota setelah tak lagi memiliki saham di PT Delta Djakarta Tbk. Sebab, Pemprov DKI akan total menjadi regulator peredaran miras di Ibu Kota.
Terlebih lagi, Mujiyono juga memperkirakan PT Delta Djakarta Tbk akan semakin gencar mempromosikan miras yang diproduksinya karena tak lagi ada kepemilikan Pemprov DKI di perusahaan tersebut.
"Regulasi pengawasan harus benar-benar dibenahi. Harus dikontrol siapa yang boleh jual, di mana, siapa yang boleh beli, dan sebagainya. Karena menurut saya, mereka pastinya setelah Pemprov DKI nggak ada kepemilikan di situ, mereka akan lebih eksplor lagi," tukasnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta merencanakan untuk menjual saham di PT Delta Djakarta Tbk sebagai bagian dari upaya pemenuhan janji kampanye Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Namun, upaya ini selalu gagal karena pimpinan DPRD DKI Jakarta menolak mentah-mentah rencana itu.(OL-5)
Kontrol rutin pekerjaan harus setiap hari dilakukan untuk memastikan jajaran di dua SKPD bekerja dengan optimal meski dipimpin oleh satu orang.
Setiap ASN yang akan naik jabatan diberikan dua pilihan: mengundurkan diri atau dicopot bila kinerja tidak mencapai target atau terdapat kesalahan fatal.
TGUPP memiliki peranan yang cenderung mendominasi pejabat struktural di Pemprov DKI Jakarta. Tim itu juga tidak memiliki kewenangan untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan.
PEMPROV DKI Jakarta belum lama ini melaksanakan seleksi terbuka 17 jabatan eselon II.
Seleksi terbuka, merupakan amanah dari Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
TIDAK mudah menyelenggarakan pemerintahan daerah (pemda), di tengah pandemi covid-19.
PKS memberikan surat keputusan rekomendasi dukungan untuk pasangan Anwar Hafid dan Reny A Lamadjido maju dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah 2024, Kamis (4/7) malam.
PARTAI Demokrat resmi mengusung M Nasir-M Wardan sebagai calon gubernur (cagub) dan calon gubernur (cawagub) Pilkada Riau 2024.
PARTAI Demokrat resmi mengusung Anwar Hafid dan Renny Amiwati Lamajido sebagai calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Sulawesi Tengah 2024.
Ketua Umum DPP Demokrat AHY menilai keduanya juga punya rekam jejak di pemerintahan, masing-masing Bobby Nasution sebagai Wali Kota Medan dan Surya sebagai Bupati Asahan.
PARTAI Demokrat resmi mengusung Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2024.
Anggota Fraksi Partai Demokrat-PAN, Achmad Nawawi, mendorong agar pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta segera dilangsungkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved