Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
FRAKSI Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta menyetujui rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menjual saham di PT Delta Djakarta Tbk.
Anggota Fraksi Partai Demokrat Mujiyono mengatakan kebijakan tersebut diputuskan oleh DPD Partai Demokrat DKI Jakarta.
"Iya berdasarkan arahan dari Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, kami setuju," kata Mujiyono saat dihubungi, Selasa (6/4).
Namun demikian, Demokrat memberikan sejumlah catatan bagi Pemprov DKI Jakarta dalam melakukan proses penjualan saham sebesar 26,25% tersebut di antaranya harus mendapatkan persetujuan dari DPRD DKI Jakarta.
"Karena ini bisa dikatakan adalah penjualan aset DKI maka harus mendapatkan persetujuan dari DPRD," kata Ketua Komisi A DPRD DKI itu.
Catatan kedua adalah proses penjualan saham di perusahaan bir itu harus transparan, akuntabel, dan profesional. Tidak boleh ada broker atau calo yang terlibat dalam penjualan saham tersebut.
Baca juga: Dewan Riset Daerah Setuju Jual Saham Bir tapi Jangan Sekarang
Ketiga, Pemprov DKI Jakarta harus mempersiapkan regulasi pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras di Ibu Kota setelah tak lagi memiliki saham di PT Delta Djakarta Tbk. Sebab, Pemprov DKI akan total menjadi regulator peredaran miras di Ibu Kota.
Terlebih lagi, Mujiyono juga memperkirakan PT Delta Djakarta Tbk akan semakin gencar mempromosikan miras yang diproduksinya karena tak lagi ada kepemilikan Pemprov DKI di perusahaan tersebut.
"Regulasi pengawasan harus benar-benar dibenahi. Harus dikontrol siapa yang boleh jual, di mana, siapa yang boleh beli, dan sebagainya. Karena menurut saya, mereka pastinya setelah Pemprov DKI nggak ada kepemilikan di situ, mereka akan lebih eksplor lagi," tukasnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta merencanakan untuk menjual saham di PT Delta Djakarta Tbk sebagai bagian dari upaya pemenuhan janji kampanye Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Namun, upaya ini selalu gagal karena pimpinan DPRD DKI Jakarta menolak mentah-mentah rencana itu.(OL-5)
Bapenda telah menelusuri faktor penyebab anjloknya penerimaan BPHTB.
Dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Jakarta Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026, anggaran subsidi untuk Transjakarta ditetapkan Rp3,75 triliun.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Tuhiyat juga menjelaskan gambaran umum Stasiun Harmoni yang akan menjadi salah satu stasiun penting di jalur utara MRT Jakarta. Kelak, Stasiun Harmoni memiliki panjang 252 meter.
Rano menjelaskan bahwa Jakarta membutuhkan kebijakan yang mampu menyatukan aspek pencegahan, pemberantasan, penanganan, serta rehabilitasi.
Kendala utama berada pada pengadaan tanah, baik melalui pembelian maupun pembebasan lahan, yang kerap berbenturan dengan realitas sosial dan ekonomi kota padat.
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
AKSI protes besar-besaran terkait penggerebekan imigrasi di Los Angeles menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Gubernur California Gavin Newsom.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved