Rabu 07 April 2021, 23:40 WIB

Gardem 98 Laporkan SBY dan AHY ke Bareskrim

Yakub Pryatama Wijayaatmaja | Politik dan Hukum
Gardem 98 Laporkan SBY dan AHY ke Bareskrim

Antara
Agus Harimurti Yudhoyono

 

GARDA Demokrasi 1998 (Gardem 98) melaporkan Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (7/4).

Sekretaris Jenderal Garda Demokrasi 98 Azwar Furqutyama mengatakan  pelaporan ini didasari atas tudingan SBY dan AHY kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dianggap telah melakukan intervensi terhadap konflik politik yang terjadi di Partai Demokrat.

"Karena selama ini AHY menuding pemerintahan Jokowi terlibat dalam pengambilalihan partai Demokrat. Tapi ternyata keluarnya surat Menkum dan HAM kan tidak," ucap Azwar di Bareskrim, Rabu (7/4).

Sementara itu, tim kuasa hukum Gardem 98 Yan Warinson mengajukan laporan ke Bareskrim atas tindakan pengurus dan pimpinan partai Demokrat yang diduga melakukan upaya bahkan pemfitnahan dan pemberitaan kabar bohong.

Yan pun memgatakan pihaknya membawa barang bukti berupa beberapa dokumen dan laporan dari media massa.

"Beberapa dokumen-dokumen Di sini jelas dikatakan sempat tuding pemerintah ikut dalam kudeta, berharap AHY-SBY legowo minta maaf ke Jokowi," paparnya.

Maka, pihaknya menduga SBY-AHY melanggar Pasal dari KUHP, Pasal 207, Pasal 310, Pasal 311, dan UU nomor 1 tahun 1946, Pasal 14 ayat 1 dan 2 serta Pasal 15.

"Di mana dikatakan di situ, beberapa pengurus dan pimpinan partai Demokrat melakukan upaya bahkan pemfitnahan diduga melakukan upaya pemfitnahan dan pemberitaan kabar bohong," tuturnya.

"Untuk itu kami tim lawyer melaporkan ke pihak Bareskrim atas tindakan pemberitaan dan perbuatan yang patut kami duga melanggar hukum ke pihak Bareskrim," tandasnya. (OL-8)

 

Baca Juga

ANTARA/PRASETIA FAUZANI

DPR akan Dukung Kebijakan untuk Mendapatkan Vaksin

👤Budi Ernanto 🕔Senin 12 April 2021, 05:35 WIB
Vaksin merupakan barang publik sehingga tidak boleh ada pembatasan terhadap produksi dan...
MI/Ramdani

Terkait Aksi Pencurian, DPR Minta KPK Evaluasi Sistem Pengawasan

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 11 April 2021, 20:33 WIB
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengevaluasi sistem pengawasan...
Ist

Anggota DPD RI Sesalkan Tindakan Komisaris Pelni Terhadap Ulama

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 11 April 2021, 19:49 WIB
Pembatalan tersebut, menurut Abdul Rachman Thaha, tampaknya lebih merefleksikan ketakutan tak berdasar yang bertemu dengan hasratnya...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Modal Bikin Bank Baru kian Besar

 Di ketentuan RPOJK Bank Umum, bagi perbankan yang baru mau berdiri, diwajibkan memenuhi modal inti Rp10 triliun, termasuk untuk pendirian bank digital.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya